2 Tahun Jabat Plt Bupati Palas, AZP Dinilai Gagal
PALAS.Mitanews.co.id ||
Dua tahun lebih Ahmad Zarnawi Pasaribu (AZP) menjabat Pelaksana tugas (Plt) Bupati Padang Lawas (Palas). Namun sayang selama menjadi Plt, AZP dinilai meninggalkan kesan buruk bagi kalangan ASN, tenaga honorer maupun masyarakat umum.
Hingga akhir masa jabatannya sebagai Plt Bupati, AZP telah menorehkan kekecewaan bagi masyarakat karena dianggap tidak mampu menjadi pemimpin di daerah ini.
Ini terbukti setelah AZP menjadi pucuk pimpinan, banyak persoalan yang muncul. Terutama dalam merancang, menyusun dan mengelola APBD Palas.
Kegagalan AZP merancang, menyusun dan mengelola APBD terlihat dari postur APBD Palas yang terus mengalami defisit. Akibatnya banyak hak hak ASN, tenaga honorer, Siltap perangkat desa dan juga lainnya terlambat bayar akibat kondisi APBD Palas yang tidak sehat.
Menyikapi persoalan ini Direktur Lingkar Studi Pembangunan Sumatera Utara (LSP Sumut) Ansor Harahap, menilai, terjadinya defisit APBD secara berturut bukti AZP telah menorehkan kesan buruk selama kepemimpinannya.
Dua tahun ini kata Ansor sejak AZP diangkat sebagai Plt Bupati Palas, APBD Palas terus mengalami defisit. Ini membuktikan penyusunan APBD telah terjadi ketimpangan. Anggaran belanja lebih besar dari pemasukan.
"Baik dan buruknya dalam penyusunan dan pengelolaan APBD, adalah salah satu cerminan keberhasilan kepala daerah dalam menata kelola keuangan," sebut Ansor.
Ansor mengatakan, terjadinya defisit APBD Palas secara berturut turut telah membuat hak hak orang tidak dibayar. Bukan saja ASN, ribuan tenaga honorer tetapi termasuk masyarakat Palas. Karena APBD itu sesungguhnya ibarat pelumas bagi masyarakat.
"Yang merasakan dampak tidak sehatnya APBD itu bukan hanya ASN dan pelaku pemerintahan, tapi termasuk masyarakat," tegas tokoh muda Palas ini.
Untuk itu Ansor meminta pembahasan R-APBD Palas tetap harus memperhatikan asas pembangunan terhadap masyarakat.
"Sekalipun ada pos yang harus ditutupi akibat terjadinya defisit, namun penting untuk dikritisi bagaimana arah dan postur APBD," ungkap Ansor.
Ia meminta dalam setiap penyusunan APBD itu tidak boleh jadi ajang politik kepentingan sepihak atau kelompok tertentu, tetapi harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
Sisi lain Ansor juga mengaku sangat prihatin atas kondisi rendahnya PAD Palas sejak dimekarkan hingga sekarang. Padahal pemerintahan sudah berjalan 17 tahun.
"Kondisi PAD Palas yang masih rendah salah satu cermin kinerja Pemkab Padang Lawas buruk, tak punya etos kerja yang seimbang dengan potensi sumber daya," tandas Ansor.(FH)***
Baca Juga :
Penjemputan Mahasiswa KKN IAIDU Asahan di Kecamatan Rawang Panca Arga
