oleh

Kasus OTT Oknum Mahasiswa Timbulkan Polemik Di Lembaga Pendidikan Tinggi

MitaNews.Padang Lawas,-

Pasca Terjaringnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) salah satu oknum mahasiwa Padang Lawas (28/08/2019), di kabarkan menimbulkan polemik yang mendalam di tubuh lembaga pendidikan tingkat tinggi khusunya di kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

Tuduhan merambat kepada praduga-praduga terhadap penegakan hukum pun mulai terlihat seolah-olah semua kejadian bagaikan scenario dan rekayasa salah satu pihak.

Ketua DPD KNPI Padang Lawas Kadir Nasution beserta jajaran kepengurusan Sekretaris dan Bendahara Mengajak seluruh elemen masyarakat menyikapi permasalahan ini dengan arif dan bijaksana.

” Kita memahami kondisi yang menimpa salah seorang mahasiwa yang terjaring yang kebetulan adalah sahabat kita juga. Kita sunguh prihatin dan berdoa jangan lagi ada saudara kita yang mengalami hal serupa”, papar Kadir saat di wawancarai awak media usai acara pelepasan Pawai 1 Muharram 1441.H 30 Agustus 2019 di Lapangan Masjid Agung AlMunawwaroh Sibuhuan.

Namun disini, lanjutnya lagi ” Kita berdiri diatas garis Netral untuk menyikapi permasalahan ini, kita harus menghormati proses hukum, kita memang bukan penegak hukum namun kita harus jadikan Hukum sebagai panglima dalam kehidupan kita agar kita semua tidak terjerat oleh proses hukum “.

Ketua KNPI itu juga menjelaskan, kita menginginkan kedamaian di bumi Padang Lawas ini dan kita ingin fokus membangun karakter SDM Unggul sesuai Pesan Slogan Pemerintah SDM Unggul Indonesia Maju, Saya hanya berharap marilah kita semua elemen masyarakat khususnya Ormas OKP dan kemahasiswaan lebib arif dan bijak sana menelaah permaslahan kekisruhan yang terjadi di Padang Lawas saat ini.

“Mari kita berikan Ruang Pada Penegak Hukum untuk memproses keadilan yang menjerat Salah satu sahabat kita, siapapun yang terlibat haruslah berkeadilan yang sesuai dengan penegakan supremasi hukum, dan juga kita harus memberikan ruang kepada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas untuk bekerja sesuai dengan alurnya jangan sampai kita membuat gerakan yang dapat mengganggu aktipitas kinerja mereka. Karen itu dapat menghambat percepatan pembangunan di Padang Lawas”, kata Kadir.

Kita juga mengharap kepada para mahasiswa agar terlebih dahulu mencermati semua dengan pemikiran yang cerdas dan berhati bersih dari setiap tindakan yang akan dilakukan.

” Jangan sampai tindakan yang akan diperbuat ditunggangi berbagai faktor kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. berfikir Cerdas dan hati bersih itulah dasarnya kita disebut idealis dan realistis.” Pungkasnya.

Ingatlah wahai para sahabat, “Mahasiswa itu adalah pelopor kebenaran Berdemokrasi, yang di implementasikan dalam berunjukrasa, namun jangan kita jadikan berunjukrasa sebagai alat Yang mengarah pada pencedaraan berdemokrasi, tampa menalaah permasalahan yang ada, bila sesorang terjerat proses kriminal jangan di politisasi seolah-olah sesuatu itu kriminalisasi tampa ada alat bukti yang konkrit apalagi hanya berdasarkan parduga-praduga yang negatif, hormati penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya menegakkan hukum, dan kita, sebagai rasa solidaritas, kita jenguk sahabat kita dan beri semangat bahwa semua permaslahan ada hikmahnya untuk kebaikan diri kita kedepan, dan bila permaslahan ruwet dan menemui jalan buntu mari kita duduk bersama diskusi guna menyelesaiakan permasalahan yang ada untuk kemajuan Daerah kita Tercinta. Padang Lawas, Sumatera Utara.”Pungkasnya.

Sebelumnya, pernyataan prihatin juga dari Direktur Lingkar Studi Pembangunan Sumatera Utara, Ansor Harahap.

Putra asal Siundol ini juga prihatin dengan kondisi terjadinya suap menyuap yg melibatkan mahasiswa.Secara tegas dia menggambarkan motivasi para mahasiswa berunjukrasa sudah makin buruk, mengharapkan sesuatu yg pragmatis. Keadaan ini menggambarkan kegagalan kaderisasi mahasiswa yang orientasi moral di Palas.

Di sisi lain, dia juga menegaskan bahwa adanya kondisi yang menggambarkan betapa banyak persoalan di tubuh pemerintahan Palas.
“Peristiwa OTT menandakan penegakan hukum oleh institusi hukum di wilayah hukum Tapsel dan Palas tidak jalan sehingga hadir arus tuntutan dari mahasiswa”, ungkap putra asli Palas asal siundol ini.

Menurut Ansor, Pesan mendasar OTT ini menggambarkan betapa tingkat penyelewengan anggaran dalam kasus yang dituntut mahasiswa sudah cukup syarat sebagai tindakan berat melawan hukum sehingga ada upaya-upaya yg tidak dibenarkan dalam meredam unjuk rasa mahasiswa.

Lebih lanjut dia menegaskan,membangun Palas menuju “Bercahaya” maka, Idealisnya menghargai keseriusan penegakan dan proses hukum dijalankan, tentu juga disinergiskan azas keterbukaan diterapkan oleh penegak hukum.(mn.15/red)

Komentar

News Feed