oleh

INTEGRALISTIK PAHAM KEBANGSAAN/KEINDONESIAAN/PANCASILA DAN PAHAM KEAGAMAAN/KEISLAMAN.

Penulis :Johari Ginting

MitaNews.co.id

Paham Kebangsaan/Keindonesiaan/Pancasila/Bhineka Tunggal Ika, adalah merupakan wahana geografis sebagai konsekwensi negara yang pluralitas keberadaannya dapat mengembangtumbuhkan dan menyuburkan paham keagamaan/keislaman, serta dalam pola pelaksanaannya ; demikian juga sebaliknya paham keagamaan/keislaman dapat menjadi sumber inspirasi dan pendorong moral bagi kokohnya paham kebangsaan/keindonesiaan dan menjadi implementasi pembangunan nasional sebagai pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam pengertian lain, bahwa dengan anugrah Allah SWT keanekaragaman, banyaknya corak dan warna suku, agama dan rasa, menjadi kekayaan yang tiada terhingga, sehingga kekayaan warna-warni, corak-ragam tersebut dimaknai sebagai suatu bentangan permadani nusantara yang luas, nan elok, indah dipandang mata.

Juga nusantara dengan keanekaragaman itu, dengan rawatan yang harmonis, aman dan damai, akan menjadi wahana atau lahan yang subur bagi eksistensi budaya beragama, inklusive agama Islam.

Agama Islam adalah menempati kedudukan yang tertinggi dalam aspek nilai dan kehidupan didunia dan diakhirat. Oleh karena itu kita harus sadar dan insyaf bahwa dalam segala pola pikir, pola sikap dan pola prilaku agama Islam merupakan paradigma yang membimbing dan mengarahkannya termasuk dalam kerangka berpartisipasi dinegara Pancasila.

Islam dan Pancasila tidak boleh dikorbankan demi pembangunan dan kemajuan/modernisasi. Dengan memegang teguh moral, etika dan adab, maka agama Islam dapat menumbuhkan tingkat kesadaran partisipasi umat Islam dalam proses pembangunan, ikut menjaga kedaulatan negara serta cinta tanah air, hubbul wathon minal iman.

Dalam hubungan beraneka ragam agama dan seluruh kekuatan politik ummat Islam, telah merasa puas, menerima dan faham dengan dicantumkannya Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaan UUD 1945, dan menghapus tujuh kata pada Jakarta Carter, tiada lain hanyalah memelihara keutuhan dan persatuan bangsa dengan kesadaran penuh bahwa bersatu itu wajib.

Tentang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan menghapus tujuh kata pada Jakarta Carter tidak terlepas dari peran KH Wahid Hasyim ayahnya KH Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai salah satu anggota tim 9 PPKI putra dari Hadratussyekh KH Hasyim Ashari pendiri NU.

Proses merumuskan Pancasila ini bukan tanpa silang pendapat, bahkan perdebatan yang sengkarut terjadi ketika kelompok Islam tertentu ingin memperjelas identitas keislamannya di dalam Pancasila.

Tetapi, kelompok-kelompok Islam dimaksud menilai bahwa kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa tidak jelas sehingga perlu diperjelas sesuai prinsip Islam. Akhirnya, Soekarno bersama tim sembilan yang bertugas merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945 mempersilakan kelompok-kelompok Islam tersebut untuk merumuskan mengenai sila Ketuhanan.

Setelah beberapa hari, pada tanggal 22 Juni 1945, rumusan tersebut kemudian diberikan kepada tim sembilan, yang terdiri dari Soekarno, Muh. Hatta, A.A. Maramis, KH A. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Ahmad Subardjo dan Muh. Yamin.

Poin agama menjadi simpul atau garis besar persoalan yang diambil Soekarno yang akhirnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Hadlratussyekh KH Hasyim Asy’ari untuk menilai dan mencermati serta memeriksa kebenaran (mentashih) apakah Pancasila 1 Juni 1945 sudah sesuai dengan syariat dan nilai-nilai ajaran Islam atau belum.

Rombongan yang membawa pesan Soekarno dipimpin langsung oleh KH Wahid Hasyim yang menjadi salah seorang anggota tim sembilan perumus Pancasila. Mereka menuju Jombang untuk menemui KH Hasyim Asy’ari. Untuk memutuskan bahwa Pancasila sudah sesuai syariat Islam atau belum, Kiai Hasyim Asy’ari melakukan tirakat.

Di antara tirakat Kiai Hasyim ialah puasa tiga hari. Selama puasa tersebut, beliau meng-khatam-kan Al-Qur’an dan membaca Al-Fatihah. Setiap membaca Al-Fatihah dan sampai pada ayat iya kana’ budu waiya kanasta’in, Kiai Hasyim mengulangnya hingga 350.000 kali. Kemudian, setelah puasa tiga hari, Kiai Hasyim Asy’ari melakukan shalat istikharah dua rakaat.

Rakaat pertama beliau membaca Surat At-Taubah sebanyak 41 kali, sedangkan rakaat kedua membaca Surat Al-Kahfijuga sebanyak 41 kali. Sebelum tidur Kiai Hasyim Asy’ari membaca ayat terkahir dari Surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali. (Sumber: KH Ahmad Muwafiq)

Paginya, Kiai Hasyim Asy’ari memanggil anaknya Wahid Hasyim dengan mengatakan bahwa Pancasila sudah betul secara syar’i sehingga apa yang tertulis dalam Piagam Jakarta (Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) perlu dihapus karena Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip ketauhidan dalam Islam.

Sila-sila lain yang termaktub dalam sila ke-2 hingga sila ke-5 juga sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Karena ajaran Islam juga mencakup kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Atas ikhtiar lahir dan batin Kiai Hasyim Asy’ari tersebut, akhirnya rumusan Pancasila bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia hingga saat ini.

Artinya, dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain. Di titik inilah, menjalankan Pancasila sama artinya mempraktikan Syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada sikap intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain.

Pancasila yang akomodatif dalam konteks sila Ketuhanan tersebut mewujudkan tatanan negara yang unik dalam aspek hubungan agama dan negara. Dalam arti, negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara Islam, melainkan negara yang berupaya mengembangkan kehidupan beragama dan keagamaan (Einar Martahan Sitompul, NU dan Pancasila, 2010: 91). Jika saat ini ada sebagian kelompok Islam yang menolak Pancasila, bisa dikatakan dengan tegas bahwa mereka tidak ikut berjuang merumuskan berdirinya pondasi dan dasar negara ini.

Peran Kiai Wahid Hasyim bukan hanya mampu menjabarkan Pancasila secara teologis dan filosofis terhadap rumusan awal yang diajukan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, tetapi juga menegaskan bahwa umat Islam Indonesia sebagai mayoritas menunjukkan sikap inklusivitasnya terhadap seluruh bangsa Indonesia yang majemuk sehingga Pancasila merupakan dasar negara yang merepresentasikan seluruh bangsa Indonesia.

Menurut salah satu Sejarawan NU, Abdul Mun’im DZ (2016), tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjabarkan Pancasila, Kiai Wahid berangkat dari tradisi dan keilmuan pesantren, sehingga bisa dikatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja). Di titik inilah menurut Mun’im, NU dan seluruh bangsa Indonesia bukan hanya wajib mengamalkan, tetapi juga wajib mengamankan Pancasila.

Ummat Islam Indonesia memahami akan arti persatuan sebagai syarat mutlak bagi terbinanya kemaslahatan seperti halnya ” The Charter of Medinah ” yang dibuat oleh Rosulullah SAW ; bahwa ummat Islam itu adalah ummat yang satu dihadapan manusia “.

Nabi berpidato di Arafah pada waktu haji wada’ : ” Hai manusia masing-masing orang diantaramu keturunan Adam dan Adam terbuat dari sari tanah. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab melebihi orang azam, kecuali karena taqwa ” , karena adanya suatu pertimbangan bahwa ” suatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan ” dan juga atas pertimbangan bahwa, ” kemaslahatan yang general didahulukan dari pada kemaslahatan special “.

Kemaslahatan umum disini ialah menegakkan berdirinya negara kesatuan RI yang berdaulat dan berdasarkan Pancasila, adalah prinsip-prinsip yang dapat ditampung kebenarannya oleh Al Qur’an dan Sunnah, juga memberikan landasan yang kuat bagi terlaksananya ajaran-ajaran Islam. Adapun kemaslahatan khusus ialah cita-cita kaum muslimin untuk membentuk masyarakat yang seutuhnya diatur dalam Al Qur’an dan Sunnah.

Disinilah letak ketinggian moral ummat Islam dalam perjuangannya mengisi kemerdekaan, juga benar-benar mampu mengendalikan dirinya. Mereka tidak ambil perduli pada bentuk kenegaraan, melainkan mereka mengharapkan ajaran Islam dapat hidup dan berlangsung ditanah air tanpa gangguan dan rintangan.

Ummat Islam Indonesia tidak berniat untuk mendirikan negara Islam, karena Islam tidaklah memberikan bentuk tertentu terhadap wujud suatu negara, asalkan negara itu menjunjung tinggi amanah yang diberikan dan menjalankan prinsip musyawarah. Pemikiran serupa ini merupakan refleksi pemikiran yang berinteraksi dengan bimbingan Al-Qur’an dan al-sunnah, sehingga terlihatlah faktor-faktor yang sangat penting dari pemikiran kaum muslimin bagi usaha tercapainya kemerdekaan Indonesia, sehingga terbentuklah negara republik yang berdaulat yang mempunyai wawasan dan strategi.

Al-Qur’an menuntun orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mengingat kembali patriach mereka masing-masing yang bertemu pada tokoh Ibrahim. Tentang Ibrahim ini Allah berfirman ; ” Sesungguhnya, Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh ummat manusia ” (Q.S. al Baqarah : 124 ). Dewasa ini agama Ibrahim adalah agama mayoritas ummat manusia belum diperhitungkan mereka yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa tapi tidak secara formal memeluk agama Yahudi, Kristen ataupun Islam.

Arah yang ingin dicapai oleh Al Qur’an sebenarnya adalah kata sepakat ( kalimah al sawa’ ) diantara kelompok-kelompok yang bertikai seperti tercantum dalam Q.S . al-Baqarah : 64 ” Katakanlah : Hai Ahli Kitab, marilah kita sampai kepada kita kata sepakat ( kalimah al-sawa’ ), dimana tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah sesuatu kecuali Allah dan kita tidak akan mempersekutukan Dia dengan sesuatupun ; dan tidak pula sebagian kita menjadi Allah. Jika mereka menolak, maka katakanlah : saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah ( Muslim ) “.

Perjuangan untuk mencapai ” kalimah al-sawa’ ” ini telah tercapai dalam lingkungan bangsa Indonesia ketika UUD 1945 menyatakan diri ” Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa ” ( pasal 29 ayat 1 ). Hal ini juga dicerminkan oleh pengakuan bahwa kemerdekaan, selain ” di dorong oleh keinginan luhur ” juga ” atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa “. Berarti bahwa negara Indonesia bukanlah sebuah ” negara kekuasaan “, tapi mengakui kekuasaan dan Kedaulatan Tuhan. Prinsip Ketuhanan yang Maha Esa tidak berarti negara memeluk suatu agama misalnya Islam. Pengakuan itu berlaku bagi ummat yang lain dalam istilah Qur’an adalah sebuah kalimah al sawa’, kata sepakat ketundukan pada Tuhan Yang Maha Esa dalam pelaksanaannya pada pasal 29 : 2 UUD1945.

Boleh membahas agama secara umum bertolak dari keyakinan masing-masing, tapi tanpa memperolok-olok keyakinan yang lain : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu golongan melecehkan golongan yang lain, karena boleh jadi, mereka ( yang dilecehkan ) lebih baik dari mereka ( yang melecehkan ) Q.S. al Hujurat : 11 dan pada ayat 12 ; Hai orang-orang yang beriman , jauhilah dari kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain “.

Prinsip ini hendaknya berlaku juga bagi sesama muslim tapi juga merupakan pedoman pergaulan dengan para pemeluk agama lain. Hanya saja sebagai muslim memiliki prinsip-prinsip sendiri yang khas sebagai pedoman berdialog dengan para pemeluk agama lain juga berpedoman pada iman yang mereka yakini. Namun dialog antar iman yang dilakukan secara tulus dan jujur akan menghasilkan proses saling menyuburkan dan saling pendekatan pada kebenaran.

Mungkinkah seorang muslim berbicara tentang agama lain dengan cara bertolak ” dari dalam” agama yang bersangkutan?. Jawabnya adalah bahwa seorang muslim akan melihat agama lain dari kerangka pemahamannya tentang agama. Pertama-tama ia akan bertolak dari prinsip ” bagimu agamamu, bagiku agamaku ” Q.S. al-Kafirun : 6 ).

Prinsip ini dinyatakan pada mereka yang jelas kafir ; memiliki keyakinan yang berlawanan dengan keyakinan muslim. Sungguhpun begitu seorang muslim akan berusaha mencari unsur-unsur kebenaran pada keyakinan lain karena seorang muslim adalah seorang yang hanif yaitu cenderung kepada kebenaran dan selalu berusaha mencari mendekati kebenaran, dengan asumsi bahwa dimanapun dalam masyarakat manusia akan bisa ditemui kebenaran karena Allah telah mengutus Rasul-RasulNya pada setiap ummat atau masyarakat ( Q.S. Yunus : 47 ). Dan tak ada suatu kelompok manusia atau masyarakatpun ( ummat ) yang tidak dikirimkan pada mereka seorang juru ingat ( Q.S. Fathir : 24 ).

Piagam Madinah dalam tinjauan ide Konstitusi modern merupakan prestasi kepemimpinan yang luar biasa dari Rasulullah SAW, supaya tidak eksklusif Nabi tidak mencamtumkan kata Islam sepotongpun. Dilihat dari masa dan kondisi zaman, lahirnya Konstitusi tertulis tersebut adalah luar biasa.

Ia lahir pada permulaan masa klasik Islam, yakni diawal abad VII M, sementara dunia waktu itu belum mengenal konstitusi formil atau tertulis dan barulah pada akhir abad XVII muncul dalam kehidupan kenegaraan. Bagi naskah politik tersebut para ahli memberi nama yang berbeda a.l : W.. Montgomery Watt menamainya The Constitution of Medina, R.A. Nicholson menyebutnya Charter, Philip K.Hitti menamainya Agreement, Madjid Khadduri menyebutnya Treaty.

Dalam pada itu K.H. Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya Piagam Nabi Muhammad saw mengelompokkan kedalam bab-bab dan membagi tiap pasal atas ayat-ayat.
Dalam Mukaddimah ditulis :

# Piagam Madinah.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Inilah Kitab ( piagam tertulis ) dari Muhammad SAW dikalangan Mukminin dan Muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka. Pasal 1 berbunyi ” Sesungguhnya mereka merupakan satu ummat, yang bebas dari (pengaruh) manusia lain “.

Pasal-pasal berikutnya memuat rincian ketentuan-ketentuan mengenai hubungan hak dan kewajiban antar sesama muslim, hubungan muslim dengan yahudi , hak-hak berbagai golongan yahudi, kewajiban semua warga Medinah, penyelesaiaan sengketa, politik damai, sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Kalimat penutup berbunyi ” Sesungguhnya Allah melindungi orang yang baik dan taqwa. Dan Muhammad adalah Rasulullah “.

Dilihat dari segi tertulisnya kebijakan dasar politik tersebut, Piagam Medinah merupakan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi tertulis pertama didunia. Piagam Medinah jelas islami, sekalipun didalamnya tidak tertulis kata Islam, juga tidak ditemukan kata Al-Qur’an dan Hadits.

Predikat islami dapat dipastikan dari pembentukannya yaitu Nabi.
Kata-kata ke-Islam-an yang terdapat didalamnya ialah kata Allah, kalimat basmalah, Muhammad Nabi SAW, Muhammad Rasul Allah. Nabi agaknya lebih mengutamakan isi yang islami dari pada menonjolkan kata Islam.
Pokok-pokok pikiran yang terkandung didalam piagam ini adalah persatuan, kebebasan, persamaan, toleransi beragama, pertahanan dan perdamaian.

Dilihat dari latar belakang sosial politik dan kultural, sejarah memberikan informasi bahwa sebelum datang islam, belum ada kesatuan politik di jazirah Arab. Struktur masyarakat Arab didasarkan pada susunan klen ( clen organization ). Semua anggota kabilah atau suku mempunyai hubungan didasarkan sistem pertalian darah ( geneological system ). Dengan kefanatikan ( ‘ashabiah ) kepada kabilah atau suku, mereka hidup dengan solidaritas yang tinggi dan siap menghadapi musuh. Antara mereka kerap terjadi permusuhan dan peperangan. Penduduk Medinah sangat majemuk, terdiri dari berbagai kelompok etnis, keyakinan dan agama. Dengan hijrahnya Nabi ke Medinah kemajemukan penduduk Medinah makin bertambah. Peta sosiologis penduduk Medinah terdiri dari : 1. Kaum muslimin dari Makkah atau Muhajirin, 2. Kaum muslimin Medinah atau Ansar, 3. Golongan Yahudi a.l. tdd Banu Qainuqa, Banu Nadhir dan Banu Quraidhah, 4. Penganut paganisme (penyembah berhala).

Ditengah kondisi sosial yang majemuk itu Rasul membuat Piagam Madinah sebagai dasar kesatuan hidup bersama ditengah masyarakat yang berbhineka. Adanya naskah politik seperti itu menurut Philip K. Hitti, merupakan bukti kemampuan Muhammad SAW melakukan negoisasi dan konsolidasi ditengah berbagai kabilah dan kelompok masyarakat Madinah.

Ide persaudaraan dan persatuan tercantum pada beberapa pasal Piagam. Pasal 1 menyatakan bahwa ” Sesungguhnya mereka ( mukminin dan muslimin dari Quraisy dan Yatsrib, dan semua orang yang mengikuti, mempersatukan diri berjuang bersama mereka ) adalah satu ummat, yang bebas dari (pengaruh kekuasaan) manusia lain. Dalam kesatuan tersebut , pengikutnya bukan kabilah atau suku tetapi kesatuan agama dan tujuan.

Komunitas Yahudi yang terdiri dari berbagai suku, dalam kehidupan sosial, hidup secara berdampingan dan secara tegas disebutkan satu ummat bersama kaum muslimin. Perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk hidup terpisah. Dalam masyarakat harus bersatu dan bekerjasama.

Penegasan tentang persatuan itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak membentuk tatanan sosial politik yang eksklusif bagi kaum muslimin. Beliau menghimpun golongan-golongan yang ada di Medinah dengan semangat kesatuan dalam kemajemukan. Kebijakan Nabi tersebut merupakan terobosan yang revolusioner. Dizaman modern, ide seperti itu menjadi salah satu prinsip dalam pembentukan masyarakat dan negara yang pluralistik. Dengan demikian ide persatuan yang dituangkan piagam politik Nabi 14 abad yang lalu, menjadi ide yang diterapkan dimancanegara di dunia.

Ide kebebasan dituangkan dalam pasal 3-10, dinyatakan bahwa orang-orang yang beriman dan kelompok-kelompok Yahudi, masing-masing bebas melaksanakan kebiasaan mereka dan bebas melaksanakan agamanya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rasul tidak menghilangkan adat kebiasaan yang berlaku pada lingkungan masing-masing, malah beliau memberikan legalitas atas keberlakuannya seperti tertulis pada Piagam.

Pasal 15-16 menyatakan : ” Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi yang lemah. Semua orang yang beriman harus setia kawan menghadapi (gangguan) manusia lain. Sesungguhnya kaum Yahudi yang setia pada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi hak mereka dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum “.

Secara sosiologis dan etnologis bahwa kenyataan manusia itu hidup berkelompok-kelompok dan bersuku bangsa. Al-Qur’an mengakui kenyataan ini dan sekaligus memberikan pengarahan bahwa, “Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal ” ( Q.S. 49:13 ).

Menurut persepsi Piagam Madinah yang sejalan dengan Al-Qur’an tersebut, adanya kelompok-kelompok suku atau bangsa yang berbeda-beda, bukan untuk menunjukkan superioritas masing-masing apalagi saling menindas, tetapi untuk saling mengenal, kerjasama, jamin – menjamin keselamatan, setia satu sama lain dan semacamnya.

Toleransi (tasamuh) beragama berkaitan erat dengan kebebasan atau kemerdekaan. Beragama adalah masalah keyakinan yang tidak boleh dipaksakan. Nabi Muhammad menyadari adanya keragaman komunitas keagamaan di Madinah. Nabi tidak memaksa non-muslim untuk memeluk Islam, malah mengakui eksistensi mereka dalam Piagam. Dengan adanya kebebasan beragama itu berarti Nabi membina kerukunan hidup antara ummat beragama. Kebijakan tersebut agaknya merupakan realisasi dari pernyataan Al-Qur’an, surat al-Kafirun ayat 1-6 dan surat al-Baqarah ayat 256 ” laikraha fiddin ” ( tidak ada paksaan dalam beragama ).

Sehingga dengan demikian faham kebangsaan/keindonesiaan/pancasila dan faham keagamaan/keislaman, berada pada posisi yang eskalatif, saling berintegral dan saling bersinergi. (dari berbagi sumber dan telah diperbaharui ).

Wassalam
Johari Ginting

Komentar

News Feed