oleh

Mediasi Lanjutan Persoalan Lahan Perkebunan PT. PHS Papaso -Masyarakat 8 Desa Belum Menuai Titik Temu

Mitanews, Padanglawas,-

Persoalan PT. Permata Hijau Sawit (PHS) di Desa Papaso, Kecamatan Sosa Timur, yang kembali melaksanakan mediasi Lanjutan dengan Masyarakat delapan desa, belum menuai titik temu.

Kegiatan dilaksanakan di RM. AN 7 kecamatan Barumun Baru, Palas Senin (06/07/2020). Kali ini , mediasi dihadiri Perwakilan masyarakat delapan Desa yaitu Desa Gunung Manaon, Muara Tige, Salambue, Pagaran Baringin, Gunung Intan, Sibodak Papaso, Rombayan dan Desa Papaso, dan pihak Management perusahaan, serta Pemerintah daerah Padanglawas ( Palas ).

Sekedar diketahui bahwa sebelumnya pada Senin (23/06/2020) telah dilaksanakan mediasi pertama di Asrama Haji Sibuhuan dengan hasil
bisa disimpulkan beberapa pokok persoalan yang muncul, antara lain menyangkut, Kemitraan,CSR, Ukur ulang lahan perusahaan dan Replanting serta menjaga Stabilitas perusahaan PT.PHS.

Secara rinci, berikut keputusan hasil mediasi yang pertama:

1. Perencanaan awal pengukuran ulang terhadap luas lahan Pt PHS oleh BPN sesuai Iup( ) No 503 /003/Iup/2014 tertanggal 21 /11/2014 .

2. PT PHS pada dasarnya siap melakukan amanah uu perkebunan tentang pasilitasi 20 persen, kemitraan, replanting kebun masyarakat 8 desa papaso, sialambue, pagaran baringin, sibodak Papaso, gunung Intan, muara Tige, Ginung Manaon dan Rombayan

3.PT PHS dan masyarakat 8 desa bekerja sama dalam sistim pengadaan barang dan jasa dan perkoperasian dalam wadah Ukm/desa masing masing sesuai aspirasi tokoh masyarakat yang berkembang.

4. Masyarakat 8 desa mendapatakan aloksi CSR yang sesuai dengan ketentuan uu yang ditetapkan oleh pt Phs dengan mempertimbangkan usul, pendapat masyarakat dan pemerintahan desa.

5. Masyarakat desa dan PT PHS harus saling menjaga stablitas keamanan dan ketertiban daerah dalam koridor bernegara, Hukum dan kebebasan bersama.

Media lanjutan , yang digelar tadi siang , Senin (06/07/2020) berakhir tanpa ada titik temu karena pihak masyarakat
menilai manajemen perusahaan telah melenceng dari UU RI nomor 14 tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Peraturan Menteri Pertanian nomor 21/Permentan/ KB.140/6/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/ Permentan/OT.140/2013 tentang Pedoman Perizinanan Usaha Perkebunan

Dalam Rapat tersebut Drs.H.Irwan Hasibuan salah satu tokoh adat Pinarik Papaso perwakilan 8 desa mempertanyakan terkait legalitas perusahaan dalam mengelola kebun kelapa sawit di wilayah Papaso.

“Tolong tunjukkan bukti bukti legalitas pengelolaan lahan perkebunan Kelapa Sawit Kebun PHS yang terletak di wilayah Papaso,” sebut H.Irwan .

Selain itu, H.Irwan juga mempersoalkan luas lahan yang digarap PHS. Untuk itu ia meminta agar dilakukan pengukuran ulang dengan masyarakat delapan desa Kecamatan Sosa Timur.

“Apalagi saat ini perusahaan sedang melakukan replanting atau penanaman ulang. Ini adalah tindakan sepihak tanpa ada pemberitahuan atau sosialisasi dengan masyarakat di wilayah Kebun Papaso,” kata H.Irwan Hasibuan.

Kemudian dia juga sangat menyayangkan sikap menajemen perusahaan yang selama ini tidak mengutamakan pekerja dari putra daerah.

” Kita nilai perusahaan tidak mendukung program sosial terhadap masyarakat di lingkungan Kebun Papaso, terlebih lagi 20 persen kebun plasma masyarakat belum terwujud,” lebih baik hari ini kita bubarkan saja rapat ini, karena tidak sesuai dengan prosedur, kata H.Irwan Hasibuan yang juga mantan anggota DPRD Palas Periode 2009/2014 ini dengan tegas sambil meninggalkan tempat rapat.

Sebelumnya, Gunung Tua H Daulay Asisten I ketika ditanya MEDIA saat pertemuan pertama di Asrama Haji Sibuhuan terkait tuntutan warga 8 desa terhadap PHS, mengatakan, lahan PHS ada tiga titik, yaitu Papaso 2.900 hektare, Bukit Udang 200 hektare, mondang 200 hektare dengan satu IUP.

“Jadi mungkin masyarakat beranggapan luas lahan kebun PHS tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, makanya warga minta diukur ulang,” kata Gunung Tua.

Ketika ditanyakan apakah dibenarkan sesuai aturan satu IUP, bisa mengelola lahan kebun di tiga lokasi yang berbeda. Gunung Tua mengatakan tidak ada masalah. Sedangkan CSR perusahaan apakah sudah berjalan kepada masyarakat sesuai aturan, Gunung Tua yang juga menjabat Pelaksana tugas Kaban Pendapatan Daerah itu tidak mengetahui persis datanya.

Hadir dalam Rapat tersebut, Asisten I Setdakab Palas Gunung Tua Hamonangan Daulay, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Palas Luat Hasibuan, Tim Manajemen PT.PHS bersama Humas, Camat Sosa Timur Darwin Simatupang S.sos, Camat Sosa Asrin Daulay S.Sos, Kabid Kehutanan Ikhsan Harahap SP, Kanit Reskrim Polsek Sosa Ipda Suyatno, Plt.Danramil 09 Sosa Pelda Rudi, Dinas Perijinan, Dinas Tenaga Kerja dan para Kepala Desa.

Dalam pertemuan kedua antara PHS dengan warga 8 Desa yang dimediasi Pemerintah daerah , belum ada membuahkan hasil kesepakatan.Pertemuan ditunda dengan batas waktu yang belum ditentukan.( mn.04)

Komentar

News Feed