oleh

Naposo Nauli Bulung Demo Kades Sitopayan

MitaNews, Paluta,-

Puluhan pemuda-pemudi yang merupakan pengurus dan anggota Naposo Nauli Bulung (NNB) Desa Sitopayan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar aksi damai di desa Sitopayan, Kecamatan Portibi. Aksi dilakukan menuntut penjelasan realisasi anggaran kelembagaan bidang Naposo Nauli Bulung (NNB), Senin (13/7).

Dalam aksinya, NNB menuntut Kepala Desa Sitopayan Habincaran Siregar untuk menjelaskan terkait realisasi anggaran kepemudaan dalam hal ini organisasi pemuda kedaerahan yakni NNB sejak tahun 2016 silam hingga 2020.

Dalam orasinya sesuai dengan yang tercantum dalam pernyataan sikapnya, koordinator aksi Agus Irawan Siregar meminta agar Kades Sitopayan menerangkan dengan jelas tentang anggaran lembaga kemasyarakatan Desa Sitopayan yakni anggaran PKK, LPMD, Lembaga Adat dan Naposo Nauli Bulung sejak tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Massa juga meminta Kades agar menjelaskan tentang mekanisme pengangkatan dan penetapan Perangkat Desa Sitopayan yag tidak pernah melakukan musyawarah dan penjaringan secara terbuka sesuai dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017.

“Kami menduga Kades melakukan nepotisme dengan mengangkat orang-orang tertentu tanpa melalui mekanisme yang benar. Bahkan yang lebih parah lagi 60 persen masyarakat desa Sitopayan tidak tahu siapa perangkat desa Sitopayan ini,” kata Agus dalam orasinya.

Selanjutnya, sejak tahun 2016 di desa Sitopayan tidak pernah ada kantor kepala desa sebagai wujud pelayanan publik baik dalam bentuk sewa, pinjam apalagi permanen dan atas dasar itu dapat dinilai matinya roda pemerintahan didesa Sitopayan apalagi pelayanan masyarakatnya.

Seterusnya, sejak tahun 2016 didesa Sitopayan tidak pernah melakukan musyawarah desa yang melibatkan seluruh pihak masyarakat melainkan orang-orang tertentulah yang diundang dalam rangka pembahasan rencana skala prioritas desa, RKPDesa dan RAPBDesa.

“Apakah pemerintah desa menganggap masyarakat desa Sitopayan ini patung sehingga tidak ada musyawarah luas atau pemilihan BPD didesa Sitopayan ini dan tiba-tiba sudah dilantik anggota BPD dan sampai saat ini 70 persen masyarakat tidak tahu siapa yang menjadi anggota BPD didesa ini,” sambungnya.

Untuk itu, mereka meminta agar pihak pemerintahan desa dalam hal ini Kades untuk memberikan penjelasan terkait tuntutan mereka, jika tidak, pihaknya akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar.

Untuk itu, mereka meminta agar pihak Pemkab Paluta melalui instansi terkait ataupun pihak yang berwajib untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini agar tidak menjadi polemik ditengah masyarakat desa Sitopayan.

Sementara itu, Kades Sitopayan Habincaran Siregar yang datang menjumpai massa dalam jawabannya menyampaikan bahwa terkait anggaran kelembagaan baik PKK, LPMD, NNB dan lembaga adat, di dalam penyalurannya tidak pernah ada dalam bentuk uang, namun direalisasikan dalam bentuk kegiatan.

Dan untuk anggaran kelembagaan NNB, sejak ia menjabat tidak pernah dianggarkan dalam dana desa untuk anggaran NNB.

Terkait pengangkatan perangkat desa, Habincaran menjelaskan, sejak dirinya menjabat tahun 2015 posisi perangkat desa sudah terisi sebanyak 4 orang yakni 2 orang kepala seksi (Kasi) dan 2 orang kepala urusan (Kaur).

“Untuk anggaran NNB tidak pernah ada karena tidak adanya SK kepengurusan resmi NNB desa Sitopayan. Dan untuk perangkat desa sudah ada sejak saya menjabat dan pengangkatannya sudah sesuai mekanisme serta tahapan mulai dari tingkat kecamatan hingga Kabupaten atau Dinas PMD,” terangnya.

Dan terkait kantor kepala desa, ia sebutkan bahwa sesuai UU nomor 6 tahun 2014, dana desa tidak boleh diperuntukkan membangun kantor desa dan banyak larangan yang diatur di dalamnya. Dan untuk perihal roda pemerintah yang dianggap mati, menurutnya belum ada masyarakat yang kesulitan dalam berurusan dengan pemerintah desa.

Ia menambahkan, untuk musyawarah desa (Musdes) selama ini pihaknya mengumumkan rencana pelaksanaan Musdes melalui pengumuman yang ditempel di beberapa warung kopi sebagai tempat umum yang dikunjungi masyarakat sebagai salah satu pusat informasi ditengah masyarakat.

“Terkait pengangkatan BPD, sesuai dengan anjuran dan himbauan Bupati Paluta, perekrutan BPD mengutamakan kearifan lokal. Artinya musyawarah pemilihannya ini adalah perwakilan yang dipilih di setiap ‘oppu’ (garis keturunan keluarga) yang memilih sendiri perwakilannya untuk jadi BPD,” jelasnya.

Meski begitu, ia menyampaikan jika memang masyarakat masih tidak puas atas penjelasannya, dan jika memang punya bukti otentik, ia mempersilahkan agar masyarakat melaporkannya kepada pihak penegak hukum dan ia siap untuk menghadapinya.

Terkait anggaran NNB yang katanya tidak pernah dianggarkan, massa sempat menunjukkan salah satu bukti berupa papan informasi tahun 2017 yang di dalamnya tercantum anggaran pembinaan kelembagaan yang salah satunya adalah NNB.

Di akhir unjuk rasa, massa NNB mengatakan mereka siap melanjutkan aksinya dengan membawa massa yang lebih banyak lagi.(mn 08).

Komentar

News Feed