oleh

4 Desa Di Sulang-aling Merasa Tak Merdeka, Pemkab Madina Terkesan Tutup Mata

MitaNews.MANDAILING NATAL,-

PROKLAMASI Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, 17 Agustus 2020 baru saja diperingati. Itu artinya Pembangunan nasional sebagai amanat dari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sudah berlangsung selama 75 tahun. Namun gerakan pembangunan yang sudah mencapai 75 tahun lamanya ini, ternyata masih ada daerah yang merasakan belum ikut merdeka dan tidak merasa memiliki pembangunan itu sendiri.

Empat desa di Sulang-aling, Kecamatan Muara Batanggadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara atau Sumut, misalnya, hingga sekarang dicengkeram keterisoliran. Pasalnya, kawasan Sulang-aling berada di seberang dua aliran sungai besar di Kabupaten Madina. Kedua sungai itu adalah Sungai Batanggadis dan sungai Parlampungan.

Untuk beraktifitas ke Singkuang sebagai ibukota Kecamatan Muara Batanggadis saja sekitar 3.500 jiwa penduduk empat desa terdiri dari desa Ranto Panjang, desa Lubuk Kapundung I, desa Lubuk Kapundung II dan desa Hutaimbaru tidak ada jalan lain kecuali naik robin atau perahu yang dikasih mesin dengan lama perjalanan paling singkat lima jam.

Ishar Pulungan, aktifis pemuda asal Sulang-aling saat berbicara dengan Mitanews via kontak telephon, Senin (24/08/2020) malam mengaku tidak tahu, apa faktor penyebabnya pemerintah kabupaten seperti tutup mata terhadap problema keterisoliran yang diderita warga empat desa tersebut.

“Jangankan masyarakat, saya sendiri selaku pemuda, bahkan pernah menjadi aktifis mahasiswa tidak mengetahui secara pasti, faktor apa yang membuat pemkab Madina abai terhadap penderitaan 3.500 jiwa penduduk Sulang-aling,” katanya dan mengungkapkan setiap momentum pemilihan umum Kepala Daerah atau Pilkada Bupati Madina, problema keterisoliran ini dijadikan janji bahkan skala prioritas para calon bupati guna meraih suara masyarakat.

Namun, janji tinggal janji, setelah bupati terpilih di tiga masa bhaktinya, apa yang mereka janjikan ternyata nol alias tanpa ada bukti nyata di lapangan. Masyarakat hingga saat ini tetap saja kesulitan untuk beraktifitas, terutama terkait ekonomi masyarakat di empat desa itu.

Untuk harga beli kebutuhan pokok, misalnya beras, jika harga belinya di Panyabungan, ibukota Kabupaten Madina Rp 10.500 per kilogram, di Sulang-aling sudah mencapai Rp 16.750 per kilogram. Atau jika harga belinya di Singkuang sampai Rp 13.000,- per kilogram, di Sulang-aling akan berharga 16.900,- per kilogram.

Sulitnya akses transportasi darat dari dan ke Sulang-aling sehingga harus menggunakan robin, juga ikut membuat harga jual karet sebagai komoditi andalan warga Sulang-aling di tingkat pedagang pengumpul getah alam paling tinggi hanya Rp 5.000,- per kilogram.

Beratnya beban karena harus menutupi biaya sekolah anak-anak sebahagian warga mencari tambahan sumber penghasilan dengan menggore (mendulang) emas secara manual. Satu gambaran betapa beratnya kondisi ekonomi masyarakat yang diduga sebagai imbas tidak adanya infrastruktur jalan darat melewati dua sungai yang memisahkan kawasan Sulang-aling dengan ibukota kecamatan, lebih-lebih lagi ibukota kabupaten.

“Kami sudah tidak tahu lagi ke mana mengadukan nasib yang terkesan diabaikan pemerintah hingga saat ini. Calon KDH (Bupati) Madina sudah tidak bisa kami percaya. Pasalnya, seperti disebut di phraghrap sebelumnya di laporan ini bahwa sudah tiga Bupati defenitif yang saat pencalonan, berjanji akan dibangunnya sarana transportasi untuk askses masyarakat empat desa ke Singkuang sebagai ibukota kecamatan, tetapi setelah mereka terpilih, janji hanya kosong tanpa tindakan nyata,” kata Ishar dengan sedih. (balyan kd).

Komentar

News Feed