oleh

Muliadi, SH Desak Mahkamah Agung RI Segera Kirimkan Salinan Putusan Kasasi Terdakwa Humisar Charles Pardede

MitaNews.PANDAN – Muliadi SH, kuasa hukum Bakhtiar Ahmad Sibarani mendatangi Pengadilan Negeri Sibolga untuk mempertanyakan salinan putusan perkara Kasasi Mahkama Agung RI, atas kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Humisar Charles Pardede alias Charles Pardede terhadap korban Bakhtiar Ahmad Sibarani, dengan nomor register 319 K/PID. SUS/2019, yang sudah diputus tanggal 25 April 2019 yang lalu.

“Kedatangan kita ke Pengadilan Negeri Sibolga selain bersilaturrahmi kepada ketua Pengadilan Negeri Sibolga, juga untuk mempertanyakan terkait salinan putusan kasasi Mahkamah Agung RI atas kasus Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh terdakwa Humisar Charles Pardede alias Charles Pardede, yang diterima langsung oleh Humas Pengadilan Negeri Sibolga. Dalam perbincangan itu Humas Pengadilan Negeri Sibolga mengaku bahwa sampai saat ini pihak Pengadilan Negeri Sibolga belum menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI,” ucap Muliadi, SH dalam konferensi Pers yang dilaksanakan di PIA Hotel Pandan, pada Selasa (25/08/2020) sore.

Muliadi menjelaskan, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI ini, terdakwa Humisar Charles Pardede dinyatakan bersalah dengan dijatuhi hukuman vonis 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200 juta. Namun, sejak perkara itu diputus, berkas perkaranya masih berada ditangan Retno Murni Susanti, SH, MH selaku Panitera Pengganti yang menangani kasus ini.

Menindak lanjuti lambatnya proses pengiriman putusan kasasi ini, Muliadi mengaku sudah melakukan berbagai langkah, termasuk mengirimkan surat kepada Komisi Yudisial RI, terkait lambatnya pengiriman salinan putusan perkara kasasi dengan nomor register 319 K/PID.SUS/2019, yang sudah diputus tertanggal 25 April 2019 yang lalu.

Dalam surat itu, Bakhtiar Ahmad Sibarani meminta keadilan kepada Komisi Yudisial atas kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Charles Pardede terhadap dirinya. Kepada Komisi Yudisial RI, Bakhtiar juga menjelaskan, bahwa kasus ini sudah sampai ketingkat Mahkamah Agung RI.

Dijelaskan, bahwa sesuai dengan surat Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI tertanggal 27 januari 2020 yang ditujukan kepada koalisi LSM AMAK kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, dijelaskan bahwa terdakwa Humisar Charles Pardede telah diputus MA RI tertanggal 25 april 2019, dimana isinya permohonan kasasi terdakwa tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

Bakhtiar Ahmad Sibarani selaku korban pencemaran nama baik juga sangat menyesalkan lambatnya kinerja Panitera Muda Pidana Khusus MA RI dalam proses minutasi, pemberkasan dan pengiriman salinan putusan, dan jika dihitung sejak perkara ini diputus, sudah 1 tahun 3 bulan kasus ini berlalu pasca perkara ini diputus oleh Mahkamah Agung RI, namun salinan putusannya juga belum turun, sehingga hingga saat ini terdakwa belum juga di eksekusi.

“Kami menduga lambatnya proses minutasi, pemberkasan dan pengiriman berkas salinan putusan ke Pengadilan Negeri Sibolga, karena adanya upaya kesengajaan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum Majelis Hakim perkara aquo dan jajaran panitera, dan kami duga ada intervensi sehingga terpidana hingga saat ini belum juga dieksekusi karena salinan putusannya belum turun,” beber Muliadi membacakan surat kiriman Bakhtiar Ahmad Sibarani kepada Komisi Yudisial RI.

Muliadi juga menerangkan, setelah mengirimkan surat ke Komisi Yudisial, Pihaknya menerima Memorandum dari Mahkamah Agung RI yang ditembuskan kepada Bakhtiar Ahmad Sibarani tanggal 12 agustus 2020. Bakhtiar Ahmad Sibarani berharap, dengan adanya memorandum ini, Panitera dapat segera menuntaskan proses minutasi berkas perkara aquo dan selanjutnya segera mengirimkan berkas salinan putusan perkara aquo ke Pengadilan Negeri Sibolga sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana.

“Kami juga menyampaikan, meski status terpidana telah melekat kepada terdakwa Humisar Charles Pardede, kami melihat tidak menimbulkan efek jera dan penyesalan serta perubahan perilaku yang lebih baik. Dan kami menduga terdakwa secara terang-terangan masih melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik. Bahkan, kami menduga terdakwa menjadikan momentum perlambatan proses minutasi dan pengiriman berkas salinan putusan perkara aquo ke PN sibolga sebagai isu, bahwa yang bersangkutan kebal hukum dan mampu mengatur dan mempengaruhi Panitera pada Mahkamah Agung RI,” tegas Muliadi membaca isi surat seraya berharap ada efek jera kepada terdakwa.
(mn.16)

Komentar

News Feed