oleh

P-APBD Palas TA 2020 Resmi Disahkan

MitaNews. Padanglawas,-

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P .APBD) tahun 2019, resmi ditetapkan Paripurna DPRD Palas, Jum’ at ( 11/09/ 2020 ) .


Rapat Paripurna dipimpin langsung ketua DPRD Palas Amran Pikal Siregar dan diikuti 25 anggota Dewan.Terlihat hadir Bupati TSO, Wakil Bupati drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu,Cht.MM,Setdakab Palas Arpan Nasution, S. Sos,pimpinan OPD, dan para Camat se Palas.

Paripurna diawali dengan pembacaan Tatib oleh Sekwan Edi Mirson , dilanjutkan laporan hasil pembahasan KUA PPAS oleh Badan Anggaran yang dibacakan oleh Mhd.Ikke Taken Hasibuan.

Sebelum penandatanganan Sekwan membacakan Surat Keputusan Ranperda yang ditindaklanjuti penandatanganan oleh pimpinan dewan.

Bupati Padang Lawas H Ali Sutan Harahap ( TSO ) dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD kabupaten Padang Lawas yang telah meluangkan waktu dalm pembahasan Pada Sidang Paripurna Pengajuan Ranperda Padang Lawas P- APBD tahun Anggaran 2020.

Bupati TSO juga memaparkan bahwa tahun II pelaksanaan RPJMD Palas mengalami berbagai kondisi yang mempengaruhi penyusunan perubahan kebijakan ,seperti bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ).

Bencana Covid 19 banyak berdampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dampaknya nya , lanjut TSO maka proses perubahan KUA – PPAS memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi yang intensif antara proses perencanaan, kebutuhan mayarakat dan dana tersedia.

Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas ini akan di ajukan ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara melalui Gubernur Sumatera Utara guna di evaluasi untuk di tetapkan menjadi peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas T.A 2020.

” Kita berharap proses evaluasi PAPBD tahun 2020 berjalan lancar hingga akhirnya Pemkab Padang Lawas bisa menggunakan anggaran tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.tutup TSO
(mn.03-04/red)

Komentar

News Feed