oleh

Kajari Padang lawas ; Relokasi Rencana Pembangunan Kantor Bupati Palas Sah Secara Yuridis

MiataNews. PadangLawas –

Rencana Relokasi pembangunan kantor Bupati Kabupaten Padang lawas ( Palas) secara Yuridis sah dan dapat dilaksanakan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri ( Kajari) Padang lawas Kristanti Yuni Purnawanti.SH.MH ketika wawancara kepada Pimpinan dan Redaktur MitaNews. Co. Id, Selasa ( 29/12/2020) di ruangan kerjanya.

Didampingi Tim Jaksa Pengacara Negara, Adek Mery Sasti Siregar, DH dan Gunawan M Panjaitan, SH Kajari memaparkan dasar hukum Sahnya dilakukan relokasi Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dari lahan di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan ke lahan perkantoran di Desa Bulusonik.

Dia menyatakan ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dilakukan relokasi, antara lain menyangkut status aset atas lahan lokasi Pembangunan Kantor Bupati.

Kemudian segi peruntukan, dalam kaitan ini diperuntukan untuk sarana umum seperti perkantoran.

Selanjutnya, alasan kemendesakan (urgensi) kebutuhan Kantor Bupati sebagai salah satu alasan relokasi Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dari lahan di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan ke lahan perkantoran di Desa Bulusonik tidak mengakibatkan kerugian negara.

Dan syarat terakhir adalah prosedur relokasi Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dari lahan di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan ke lahan perkantoran di Desa Bulusonik..

Dalam bagian ini menyangkut kesesuaian antara data/fakta yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Menjawab pertanyaan terkait status aset atas lahan lokasi Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dapat menjadi dasar untuk melakukan relokasi Pembangunan Kantor Bupati?

Kajari memaparkan secara Fakta hukum bahwa lahan di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan belum bersertifikat, sedangkan lahan perkantoran di Desa Bulusonik telah bersertifikat.

Dari syarat administrasi, lanjut Kajari bangunan gedung terkait izin mendirikan bangunan, maka salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah kesesuaian peruntukan tanah, sehingga harus dikaji apakah lahan tanah untuk perkantoran di Desa Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas hasil pengadaan tahun 2018 dapat diperuntukkan untuk lokasi pemindahan pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas.

Dikatakannya , berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.

Terkait alasan kemendesakan (urgensi) , dikatakannya kebutuhan Kantor Bupati sebagai salah satu alasan relokasi Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dari lahan di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan ke lahan perkantoran di Desa Bulusonik tidak mengakibatkan kerugian negara

Hal ini,lanjutnya berrdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undnag Nomot 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari aspek perubahan perencanaan bangunan gedung, pihak Pemkab Palas sudah melakukan kajian rencana pemindahan pembanguan Kantor Bupati ke lokasi tanah hasil pengadaan pada tahun 2018 di Desa Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Hal ini telah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan bangunan gedung.

Dalam kesempatan itu Kristanti Yuni Purnawanti juga memaparkan hasil analisis Tim Jaksa Pengacara Negara, dan pendapat hukum ( Legal Opinion) mengenai relokasi pembangunan kantor Bupati, yang sudah disosialisasikan Senin kemarin (28/12/2020).

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo.Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maupun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengeloaan Barang Milik Daerah, status aset atas lahan lokasi Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas merupakan dasar yang menurut hukum untuk melakukan relokasi Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dari lahan di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan (yang belum bersertifikat) ke lahan perkantoran di Desa Bulusonik (yang telah bersertifikat).

” Relokasi Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dari lahan di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan ke lahan perkantoran di Desa Bulusonik sudah sesuai dengan peruntukannya”, Jelas Kajari sembari menjelaskan dasar Undang-undang .

Hal ini sesuai dengan undang undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penagdaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo.Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Relokasi tersebut juga memenuhi alasan kemendesakan (urgensi) kebutuhan Kantor Bupati yang tidak mengakibatkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomot 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undnagn Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, maupun menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun prosedur relokasi , tambahnya Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dari lahan di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan ke lahan perkantoran di Desa Bulusonik sudah melalui perubahan perencanaan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung serta disetujui oleh Bupati dimintakan persetujuan dan pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas. (MN.01/mn.03)

Komentar

News Feed