2025!! Samosir Alami Krisis Kemarau Panjang, Gagal Panen Sampai Sorotan Mobil Dinas Bupati

Warga di sejumlah desa mengaku kesulitan mendapatkan air minum karena sumber mata air mengering. Untuk memenuhi kebutuhan harian, mereka terpaksa turun ke kawasan Danau Toba, yang memerlukan biaya tambahan. Sementara itu, hasil panen jagung, padi, dan kopi banyak yang gagal, menurunkan pendapatan rumah tangga.

Sorotan Publik dan Pernyataan Mantan Wakil Bupati

Mantan Wakil Bupati Samosir, Juang Sinaga, menyampaikan kondisi ini saat open house Bupati pada 12 Januari 2026. Ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret menghadapi dampak kemarau.

> “Di lapangan, masyarakat mulai gerah. Bahkan sudah muncul ketidak percayaan bahwa pemerintah mampu menghadirkan kesejahteraan. Situasi seperti ini bisa berkembang dan sulit diredam jika dibiarkan,” kata Juang.

Beberapa hari kemudian, sorotan publik kembali menguat setelah muncul informasi pengadaan mobil dinas Bupati senilai Rp3,1 miliar, yang dianggap sebagian masyarakat kurang sensitif di tengah krisis kemarau.

Time line Anggaran dan Realisasi Mobil Dinas.
Tahun Anggaran 2025
Perencanaan Anggaran: Pembahasan dimulai pada triwulan pertama 2025, termasuk pengajuan pagu pengadaan kendaraan dinas dalam dokumen KUA-PPAS.

Persetujuan DPRD: Dalam sidang paripurna DPRD, pagu anggaran disetujui, termasuk alokasi pengadaan mobil dinas Bupati. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mekanisme ini.

Pelelangan dan Kontrak: Nilai kontrak Rp3.199.950.000, disesuaikan dengan fasilitas kendaraan dan merujuk pada e-katalog pemerintah.

Realisasi: Mobil dinas dibeli dan diterima pada Desember 2025. Bukti pembayaran, kontrak, dan dokumen pendukung tercatat di Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Respons DPRD dan Mantan Legislator

Mantan anggota DPRD Provinsi Sumut, Oloan Simbolon, menyoroti kebijakan ini. Menurutnya, pengadaan kendaraan di tengah krisis air dan gagal panen menimbulkan pertanyaan terkait prioritas anggaran dan sensitivitas sosial.

"DPRD Samosir harus proaktif dan pro-rakyat. Masih banyak kebutuhan mendesak yang lebih penting daripada membeli mobil dinas seharga miliaran rupiah," kata Oloan.

Oloan menegaskan bahwa kepemimpinan diuji bukan hanya melalui mekanisme anggaran yang sah, tetapi juga melalui kepekaan sosial dan moral.

"Anggaran boleh tersedia, prosedur boleh benar, tetapi hati nurani harus dikedepankan. Ketika rakyat berjuang bertahan hidup, kemewahan berlebihan bukan hanya melukai rasa keadilan, tapi juga meruntuhkan kepercayaan rakyat," ujarnya.

Dari sisi hukum:
1. Legalitas Prosedur – Pengadaan mobil dinas melalui paripurna DPRD, kontrak resmi, dan harga sesuai e-katalog menunjukkan prosedur sesuai regulasi pengadaan barang pemerintah dan APBD.

2. Keterbukaan Informasi – Informasi publik terkait pembelian dapat diminta melalui mekanisme PPID dan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008).

3. Kontrol Legislatif – DPRD memiliki fungsi pengawasan; pertanyaan publik terkait prioritas anggaran sah secara prosedural dan etis.

Dengan kata lain, pengadaan tersebut tidak melanggar hukum administrasi, namun menimbulkan diskursus publik terkait moralitas dan prioritas sosial.

Berita terkait pengadaan mobil dinas dan krisis kemarau telah menjadi konsumsi publik. Warga dan media menyoroti ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan simbol kemewahan birokrasi.

Beberapa warga mengaku semakin resah, mengingat krisis air dan gagal panen masih berlangsung. Diskusi publik memunculkan tuntutan agar pemerintah daerah menyesuaikan prioritas anggaran, serta memberikan transparansi penuh terkait belanja publik.***