35.000 Honorer Akan Gelar Aksi Damai Tuntut R2 dan R3 PPPK Penuh waktu

Aksi massa tersebut, bertujuan mendesak pemerintah memberikan kepastian pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. 

Dalam surat pemberitahuan aksi yang telah disampaikan kepada Kapolda Metro Jaya dan Kementerian Sekretariat Negara, mengungkapkan bahwa aksi tersebut akan diikuti oleh sekitar 35.000 peserta. 

Massa akan berkumpul di depan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebelum bergerak menuju Istana Negara. 

Mereka membawa alat peraga seperti poster, spanduk, kendaraan operasional, serta sound system untuk menyuarakan aspirasi. 

Ketua Aliansi Honorer R2-R3 Indonesia, Faisol Mahardika, S.Pd.Gr, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap ketidakjelasan status tenaga honorer R2 dan R3 dalam seleksi PPPK 2024. 

"Kami sudah mengabdi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tetapi nasib kami masih terkatung-katung. Kami bukan beban negara, kami adalah aset negara. Kami menuntut keadilan!" ujar Faisol dengan nada tegas. 

Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah: 

1. Menuntut Hak R2-R3 Menjadi PPPK Penuh Waktu. 

2. Menuntut kepastian Honorer R2-R3 Diangkat serentak sesuai dengan surat edaran BKN bahwa pengangkatan PPPK Paling lambat tanggal 1 Oktober 2025. 

3. Meminta pemerintah pusat mengeluarkan PP Oleh Presiden tentang pengangkatan Seluruh Honorer database R2R3 Menjadi PPPK Penuh Waktu. 

4. Menunda Seleksi CASN sampai R2-R3 Menjadi penuh waktu. 

5. Menyerahkan seluruhnya pembiayaan belanja pegawai PPPK ke APBN. 

Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, Faisol Mahardika, melalui keterangan Singkat saat Di Hubungi Media Mitanews co.id., Rabu (26/3/2025),

Faisol Mardika menambahkan bahwa tenaga honorer kategori R2 dan R3 indonesia telah menjadi tulang punggung pelayanan publik di berbagai sektor selama bertahun-tahun. 

"Kami tidak akan berhenti berjuang sampai pemerintah memberikan kepastian kepada kami. Kami bukan pengemis, kami adalah pekerja keras yang telah memberikan kontribusi nyata bagi bangsa ini. Pemerintah jangan tutup mata dan telinga terhadap jeritan kami!" tegasnya. 

Aksi ini direncanakan berlangsung secara damai sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

Aliansi Honorer R2-R3 Indonesia berharap pemerintah segera merespon tuntutan mereka secara konkret untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. 

Aksi damai ini diprediksi akan menjadi perhatian nasional mengingat besarnya jumlah peserta serta urgensi tuntutan yang diajukan. 

"Kami adalah abdi negara yang menuntut keadilan!" ujar Faisol Mahardika S.Pd.Gr.,

menutup pernyataannya dengan penuh harapan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata demi masa depan tenaga honorer di Indonesia. Pungkasnya (Riki)***