Menyoal Defisit Anggaran Pemkab Palas, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab

Persoalan itu dibahas dalam sebuah forum kepemudaan yang bertajuk dialog Publik, yang digelar PC IMM Palas -Paluta di aula PD Muhammadiyah Palas, Jum'at (27/10).Dengan Tema " Defisit Capai 100 Milyar' Kita Harus Bagaimana,"

Dialog terbuka ini menghadirkan Narasumber dari juru bicara DPRD Palas dari Fraksi PAN, Muhammad Ike Taken Hasibuan, Ketua AMPI Palas Mardan Hanafi Hasibuan, Ketua KNPI Palas Muhammad Isra' Hasibuan, Sekda Arpan Nasution yang berhalangan hadir karena sedang dalam perjalanan dinas keluar kota.

Sebagai moderator Cahyati Daulay, melemparkan pertanyaan tersebut kepada pemuda yang getol bersuara terkait defisit anggaran Pemkab Palas, Mardan Hanafi Hasibuan SH,.MH.

Mardan dengan lantang menyebutkan jika saat ini yang paling berdampak akibat defisitnya anggaran Pemkab Palas ialah masyarakat sendiri, dimana disebutkan Mardan saat ini TKS/Honorer banyak yang dirumahkan, belum lagi TPP serta perjalanan dinas para pejabat Pemkab Palas dipotong.

Jika ditelisik lebih dalam lagi, defisit anggaran ini disebabkan oleh kelalaian dari lembaga eksekutif dan bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum, cetusnya.

Mardan menyarankan kepada BPK RI untuk melakukan audit terpisah terhadap defisit anggaran Pemkab Padang Lawas.

Ketua KNPI Palas, Muhammad Isra' Hasibuan juga sependapat dengan apa yang disampaikan Mardan Hanafi.

Kenapa terjadi defisit anggaran di Palas sementara Kabupaten Padang Lawas diperkirakan mempunyai 280 perusahaan ditambah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kok bisa defisit.

Selain itu tambah Isra' CSR daripada perusahaan dikemanakan dan siapa yang menerima bahkan ada lagi DBHTB dan lain-lainnya.

Solusi defisit anggaran menurut Isra' bisa diatasi jika pemerintah maksimal dalam menangani perpajakan. Karena menurutnya dari pajak perkebunan, bumi dan bangunan juga galian, akan mampu mengatasi defisit,
Namun patut disayangkan dan patut diduga tidak maksimalnya penagihan perpajakan tersebut, padahal ada 58 perkebunan yang mempunyai badan usaha yang tidak diketahui perjalanan anggarannya.

Menjawab dinamika difisit anggaran Pemkab Palas, juru bicara DPRD Palas Muhammad Ike Taken Hasibuan menyampaikan, " terjadinya defisit anggaran pemkab palas diduga akibat tidak capainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum lagi belanja wajib yang sangat besar.

" Capaian PAD Padang Lawas dalam kurun waktu 2020-2023 kurang dari 65% dari target awal sebesar 81 M. Padahal PAD satu-satunya pendapatan asli daerah yang kita harapkan bisa menutupi defisit anggaran tersebut, " jelas Poltisi dari PAN.

Ike mengakui bahwa anggaran belanja wajib Pemda Palas mencapai diatas 45% dari APBD yang mencakup gaji PNS Rp. 255 M, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Rp. 53 M, PPPK Rp. 75 M, TKS/Honorer Rp. 37 M dan ADD kurang lebih Rp. 200 M.

Dari persoalan itu, dengan tingginya anggaran belanja wajib pemda dan tidak capainya PAD Palas bukan tidak mungkin dengan sisa dua bulan kedepan defisit anggaran Pemkab Palas akan meningkat, ucap Ike.

Terkait permasalahan TKS, Ike menyebut jika di Tabagsel, Palas terbanyak jumlah TKS yang mencapai 3.700 orang dengan anggaran 37 M/tahun.

Untuk itu, saran saya kita semua perlu duduk bersama, kita jangan membicarakan siapa yang salah siapa pula yang benar. Mari kita menyatukan pemikiran pada niat awal kita yaitu demi memajukan Kabupaten yang kita
cintai ini, sebut Ike.

Beberapa point yang disoroti pada dialog ini bagaimana narasumber menilai banyaknya perusahaan secara hukum tidak memiliki badan usaha yang jelas.

Kemudian maraknya galian c yang tidak memiliki ijin. Bahkan Mardan menyoroti perusahan Sibuah Raya yang katanya diduga tidak memiliki ijin usaha dan bahkan Ia menduga kesepakatan jahat antara pemerintah dengan perusahaan.

Kemudian, terkait DHTB PT EMP Tonga kenapa lebih DBH nya besaran di Padang Lawas Utara bisa mencapai 17 M sementara Pemkab Palas menerima 500 juta pada hal lokasi dari pada PT EMP Tonga terletak di Kecamatan Aek Nabara Barumun, benar benar wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Ketua Umum IMM Palas-Paluta, Khaidar Ansori Hasibuan berharap pejabat pemerintah daerah bersama DPRD bisa berjalan di jalur yang sama yaitu membangun Padang Lawas.

Peran keduanya untuk mendongkrak potensi pendapatan APBD dapat menentukan efektivitas dalam realisasi program pembangunan daerah.
Menurutnya, Revolusi APBD atau merubah cara berpikir dan cara bertindak terhadap anggaran, dengan harapan setiap program berdampak ke masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.(FH)