Terbukti Lakukan Pelanggaran, Kompol DK Hanya Dijatuhi Sanksi Demosi

Putusan itu dibacakan dalam sidang etik di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumut, Rabu, 29 Oktober 2025.

Sidang berlangsung tertutup dan menghadirkan sejumlah saksi dari internal kepolisian, di antaranya Ipda Victor Topan Ginting dan penyidik N. Lubis.

Tim kuasa hukum Rahmadi, Suhandri Umar Tarigan dan Thomas Tarigan, turut hadir memantau jalannya sidang.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, majelis etik menjatuhkan hukuman demosi jabatan terhadap Kompol DK.

Kabidpropam Polda Sumut, Kombes Julihan Muntaha, belum memberikan tanggapan atas hasil sidang itu.

Akan tetapi, orang nomor satu di Bidang Humas Polda Sumut ini menyarankan wartawan untuk mengkonfirmasi perihal tersebut ke Kabid Humas.

"Langsung konfirmasi ke pak Kabid Humas ya," tulis Kabid Propam.

Namun Kepala Subbidang Penmas Bidhumas Polda Sumut, AKBP Siti Rohani Tampubolon, membenarkan adanya sanksi tersebut.

"Iya, benar. Dia (Kompol DK) banding," ujar Siti lewat pesan Aplikasi WhatsApp.

Sementara itu kuasa hukum Rahmadi mengatakan, dalam persidangan mereka memaparkan kronologi lengkap dugaan pelanggaran yang dilakukan Kompol DK mulai dari penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga hilangnya uang Rp11,2 juta dari rekening kliennya.

"Hari ini kami hadir untuk memberikan keterangan atas laporan yang sudah kami ajukan ke Propam," kata Umar.

Rahmadi dan dua tersangka lain, Andre Yusnijar dan Ardiansyah Saragih alias Lombek, memberikan kesaksian secara virtual dari Lapas Tanjungbalai.

Kedua saksi menyebut barang bukti sabu-sabu yang disita dari mereka awalnya seberat 70 gram, bukan 60 gram seperti tertulis dalam berkas perkara.

Selisih 10 gram itu, menurut Umar, diduga kuat dialihkan untuk menjerat Rahmadi.

"Rahmadi juga menegaskan sabu-sabu itu tidak ditemukan di badannya, melainkan di mobil yang sebelumnya sudah dikuasai petugas," ujarnya.

Selain dugaan manipulasi barang bukti, Umar menuturkan, penyidik juga menyita ponsel milik kliennya tanpa surat resmi dan tanpa hasil analisis digital forensik.

Tak lama setelah penyitaan, uang Rp11,2 juta dalam rekening Rahmadi diketahui berpindah ke rekening seorang perempuan berinisial Boru Purba.

Kasus dugaan transfer tersebut kini diselidiki Ditreskrimum Polda Sumut.

Sidang etik sempat memanas ketika terjadi perdebatan antara Ipda Victor Topan Ginting dan penyidik N. Lubis soal tanda tangan berita acara penyerahan barang bukti. Adu argumen keduanya membuat majelis etik turun tangan menenangkan suasana.

Kuasa hukum Rahmadi berharap sidang etik tidak berhenti pada sanksi administratif.

"Kami ingin keadilan ditegakkan, bukan sekadar formalitas di atas kertas," tegas Umar.

Ia menuturkan, perkara ini bukan sekadar ujian bagi individu, tetapi juga cerminan komitmen kepolisian menegakkan keadilan dan profesionalitas di tubuhnya sendiri.

"Publik kini menanti, apakah penegakan etik di tubuh Polri benar-benar menjadi ruang koreksi yang berpihak pada kebenaran, bukan sekadar formalitas," tuturnya.

Kasus ini bermula saat Rahmadi, warga Jalan SMU Negeri 3, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjungbalai, ditangkap pada Senin malam, 3 Maret 2025.

Dalam penangkapan yang dipimpin Kompol DK itu, Rahmadi diduga dianiaya oleh sejumlah personel polisi.

Rekaman kamera pengawas yang menampilkan aksi kekerasan tersebut viral di media sosial dan menuai kecaman publik.

Dari penangkapan itu, petugas tidak menemukan barang bukti sabu-sabu di tubuh Rahmadi.

Namun belakangan muncul barang bukti 10 gram sabu-sabu yang diklaim polisi ditemukan di dalam mobil Rahmadi.(mn.09)***