Pemko Binjai Raih Nilai 75,87 dari Ombudsman RI, Amir Hamzah: Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik
BINJAI.Mitanews.co.id ||
Pemerintah Kota Binjai memperoleh opini dari Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori Kualitas Sedang dan nilai akhir 75,87 dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.
Penilaian tersebut disampaikan dalam kegiatan penyampaian hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (24/02).
Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Asisten Administrasi Umum Setdako Binjai Drs. Eka Edi Saputra, M.M., Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Orta) Setdako Binjai Salmadeni, S.H., M.H., serta jajaran terkait.
Penyerahan opini tahun 2025 dilakukan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa hasil penilaian ini diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota serta lembaga kementerian dan badan vertikal lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat Sumatera Utara mendapatkan pelayanan yang semakin baik serta bebas dari praktik maladministrasi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut berhasil meraih opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi. Meski demikian, capaian tersebut ditegaskan sebagai pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan standar layanan di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2026.
Menanggapi hasil tersebut, Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyatakan bahwa capaian kategori Kualitas Sedang menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah.
"Hasil penilaian Ombudsman ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Binjai untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Kami berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memberikan layanan yang lebih responsif kepada masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Wakapolda Sumatera Utara, para bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota se-Sumatera Utara, unsur lembaga kementerian dan badan vertikal, para Kapolres, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.***
Baca Juga :
Bupati Asahan Dukung Penuh Pembentukan Yonif TP-954 serta Pembangunan KDKMP
