MEDAN.Mitanews.co.id | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang adalah model akomodatif atas elit koruptif dengan tetap pada kesan yang dibalut jujur.
Tudingan tersebut disampaikan akademisi Sumatera Utata (Sumut), Achmad Riza Siregar di Medan menjawab sejumlah wartawan saat diminta tanggapannya terkait KPK dan kinerjanya, Jumat, (21/1/2022).
Menurunya, tak ada yang dapat dilakukan oleh KPK dalam membangun iklim zero tolerance to corruption.
“KPK didisain untuk hanya bisa menyeser orang kecil dan dengan pengecualian tertentu untuk menohok orang-orang dengan alasan politik yang tersembunyi ada dalam posisi tidak begitu disukai rezim. Ini tidak aneh. Dan, di berbagai negara di dunia, model seperti ini yang paling umum,” ujar Achmad Riza Siregar.
Karena itu, lanjut dijelaskannya, Negara harus mampu mengambil pelajaran yang berharga dari persoalan ini.
“Sebab, sistem pemerintahan kacau-balau. Ditambah lagi watak penyelenggara yang selalu hipokrit (munafik) dan mengandalkan pencitraan di atas segalanya,” jelas Riza.
Karena itu, tutur Riza, adalah sebuah investasi sia-sia dalam mengkonstruk good governance dan clean government apabila sistem kepartaian dan sistem politik hedonistik dan budaya politik yang dikembangkan menjauhi kepribadian bangsa dalam hal ini Pancasila.
“Jika orang tahu bahwa watak korupsi itu akan lebih subur di dalam sistem tertutup, maka makin besarlah tuduhan dan gugatan kepada penyelenggara negara ini atas ketidakbertanggungjawabannya mengemban amanah rakyat,” tuturnya.
Dari pada itu, sebut Riza, jika orang tahu bahwa watak korupsi itu justru semakin subur oleh akumulasi kekuasaan yang nyaris tak terhingga dan tak terbatas, maka tuduhan pun akan serta-merta beralih dari para kroco yang sudah menjadi pesakitan kepada koruptor-koruptor kakap yang masih berkeliaran.
“Sebab, mereka yang telah menjadi pesakitan di tangan KPK hanya kurcaci di antara begawan koruptor yang masih melenggang dan berkeliaran di negeri ini,” sebutnya.
Terkait pernyataan KPK yang menyebutkan korupsi semakin subur dan Sumut merupakan satu di antara provinsi terkorup, Riza menegaskan itu hanyalah mitos belaka.
“Tentu saja KPK yang menyatakan korupsi semakin marak hingga sudah merasuk ke tulang sum-sum wajib kecewa dengan eksistensi serta sepakterjangnya selama ini. Ia ternyata tak memiliki seberkas cerita yang menggembirakan kepada anak cucu dalam hal pemberantasan korupsi. Sebagai warga Sumut kita wajib marah, protes kepada KPK terkait tudingan satu di antara provinsi terkorup yang disematkan kepada Sumut,” tegasnya.
Baca juga : Bupati Langkat Tertunduk di Bandara Kualanamu
Terakhir, kata Riza, dikatakan mitos bahwa Sumut sebagai salah satu provinsi terkorup, dalam hal ini ia malah menantang KPK.
“Saya menyimak di media sosial KPK yang menayangkan konfrensi pers Operasi Tangkap Tangan (OTT). Di kolom komentar, banyak netizen yang meminta KPK untuk hadir ke daerahnya. Artinya, tidak terbantahkan bahwa KPK adalah model akomodatif atas elit koruptif dengan tetap pada kesan yang dibalut jujur. Jika mau adil, berlakukan hal yang dilakukannya di Sumut ke semua provinsi di Indonesia. Niscaya pelabelan terhadap Sumut akan terbukti hanya mitos belaka,” pungkasnya. (mn.09)
Baca juga : Bupati H.Surya BSc Terima Audiensi PHDI Asahan
