SERGAI, Mitanews.co.id | Setelah dibentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) November lalu,sampai sekarang tahapan sudah berlangsung, namun hingga saat ini kejelasan berapa anggaran yang akan kami terima sampai sekarang belum juga jelas.
Demikian disampaikan Ketua P2KD Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu, Sarwo Edi Subowo, S.Pd kepada Mitanews ini Sabtu (18/12/2021).
Edi Subowo mengatakan, berdasarkan komunikasi kami dengan beberapa kawan P2KD lainnya, ada beberapa usulan dari kawan kawan P2KD kepada yang berwenang menangani ini diantaranya meminta informasi nominal anggaran Pilkades disegerakan. Agar P2KD bisa menyusun proposal Pilkades sesuai petunjuk Perbup.
Kemudian, kata Sarwo, kalau bisa Desember atau awal Tahun sudah ada dana yang bisa diterima P2KD.
“Selama tahapan berjalan, sudah sangat banyak juga pendahuluan dana dari kami. Hitungannya sudah jutaan lah”, keluh Sarwo yang mantan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluk Mengkudu.
Dirinya juga menjelaskan, dengan adanya pembatasan 1 TPS maksimal 500 orang pasti membuat jumlah TPS semakin banyak. Tentunya anggaran operasional hari “H” juga pasti bertambah banyak.
“Berdasarkan informasi yang kami terima waktu sosialisasi di Aula Pemkab anggaran yang akan kita kelola tidak beda jauh dari anggaran Pilkades sebelumnya.
Tentunya ini sangat mengkhawatirkan kami P2KD. Memang sekarang Anggaran itu lagi dibahas Pemkab bersama Anggota DPRD. Kami yakin pemkab pasti sudah memperhitungkan semuanya”, ucapnya.
“Namun kami juga masih was was, apakah cukup atau tidak. Untuk itu kami berharap, kalau bisa perwakilan P2KD dilibatkan dalam membahas anggaran”, harapnya.
Masih kata Sarwo Edi Subowo, kita juga sudah mencoba membuat contoh proposal Pilkades, karena saya pernah menjadi PPK pada Pilkada kemarin, tentunya sudah punya panduan dari KPU berapa anggaran tiap kegiatan nya. Itu tidak kami buat sama persis, tapi kami sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kami.
“Satu lagi, dari pengalaman kami pada Pilkades ini dan Pilkades sebelumnya. Panduan Berita Acara dan konsep-konsep administrasi lainnya itu tidak lengkap dari kabupaten, sehingga tiap P2KD membuatnya sesuai versi masing masing. Kalau yang sudah pernah menjadi penyelenggara tentu itu tidak susah. Bagaimana kalau yang belum pernah”, bilangnya.
Terakhir sebut Sarwo. Jadi kami berharap, ayo kita duduk bersama. Kalau bisa kita diskusi dengan KPU sebagai profesional nya penyelenggara Pemilu dan pemilihan untuk menyusun draf administrasi yang akan digunakan untuk Pilkades ini maupun yang akan datang.
“Kepala Dinas PMD sekarang kan baru dilantik, ini salah satu peluang buat beliau untuk mewariskan melengkapi konsep konsep administrasi yang belum lengkap ini untuk panduan Pilkades sekarang maupun yang akan datang “, tutupnya.
Hal serupa juga disampaikan P2KD empat desa di Kecamatan Bintang Bayu yakni Sarang Giting Hulu, Kampung Kristen,Siahap dan Bandar Pinang Kebun baru-baru ini .Mereka juga mempertanyakan tentang anggaran dan teknis mendapatkannya.Sama dengan Ketua P2KD Bogak Besar,mereka juga mengeluhkan belum adanya dana sementara mereka sudah mengeluarkan biaya pendahuluan karena tahapan Pilkades terus berjalan.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sri Rahmayani,S.Sos M,Si yang baru dilantik Kamis lalu,saat dikonfirmasi terkait hal ini lewat pesan Watsshap mengatakan bahwa anggaran P2KD masuk di APBD 2022.
Kita berharap semoga respon para Kepala Desa juga cepat, APBDes 2022 cepat selesai.Kami upayakan semaksimal mungkin Januari 2022 tersalur.P2KD segera buat proposal karena apa dasarnya jika tidak dibuat dan mereka juga yang akan menggunakanny.
Ketika ditanya kira-kira berapa besaran anggaran P2KD,Sri Rahmayani mengatakan selanjutnya akan di informasikan, ini masih eksaminasi di Provinsi,ujar Sri.(mn.44).
Baca juga : PT. Permata Hijau Sawit Unit Kebun Papaso Menggelar Pasar Murah di Desa Tanjung Ale
