Bobby Nasution Piawai Berdayakan OPD, Disnaker Sumut Tunjukkan Kinerja Konkret

Mitanews.co.id ||
Dalam enam bulan kepemimpinannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berhasil mendorong organisasi perangkat daerah bekerja optimal.

Salah satu yang menonjol adalah Dinas Ketenagakerjaan Sumut di bawah Yuliani Siregar, yang mampu menerjemahkan komitmen besar gubernur melalui dialog strategis dengan serikat buruh dan langkah nyata peningkatan kesejahteraan pekerja.

Salah satu ukuran keberhasilan seorang kepala daerah adalah sejauh mana ia mampu mendayagunakan perangkat birokrasi untuk bekerja efektif mendukung visi-misi pemerintahannya. Bobby Nasution tampaknya memahami hal ini sejak awal ia menakhodai Sumatera Utara. Alih-alih sekadar mengandalkan program top-down, ia menggerakkan OPD agar menjadi motor penggerak kebijakan di lapangan.

Dinas Ketenagakerjaan Sumut adalah contoh paling mutakhir. Di bawah kepemimpinan Yuliani Siregar, dinas ini menunjukkan kemampuan nyata dalam menerjemahkan komitmen besar gubernur. Dua kali pertemuan strategis dengan serikat buruh dalam beberapa bulan terakhir menjadi bukti bahwa dialog antara pemerintah dan pekerja bisa berlangsung sehat, produktif, dan mengarah pada solusi.

Bobby sendiri tidak sekadar bicara tentang kenaikan upah minimum. Ia menempatkan isu buruh dalam kerangka yang lebih komprehensif: memperbaiki iklim usaha, memberantas pungutan liar, dan membuka akses kepemilikan rumah subsidi. Pernyataan bahwa kenaikan upah harus realistis, selaras dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan keseimbangan sikapnya. Ia berpihak pada kesejahteraan buruh, namun tidak mengabaikan kemampuan dunia usaha.

Inisiatif menghadirkan rumah subsidi juga patut dicatat sebagai kebijakan visioner. Biaya awal yang biasanya memberatkan kini ditekan hingga hanya sekitar Rp1,2 juta. Lebih jauh, Bobby meminta agar rumah buruh tidak dibangun jauh dari kawasan industri, sehingga pekerja tidak terbebani ongkos transportasi tambahan. Ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bentuk empati yang lahir dari pemahaman mendalam terhadap realitas pekerja.

Namun semua gagasan itu tidak akan bermakna tanpa eksekusi yang terukur. Di sinilah peran penting OPD, terutama Kadisnaker. Yuliani Siregar tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai penghubung strategis antara gubernur dan kelompok buruh. Kemampuannya menjembatani kepentingan kedua belah pihak menegaskan bahwa birokrasi bisa menjadi ruang dialog, bukan sekadar mesin administratif.

Narasi ini mengingatkan kita pada pesan utama: kualitas kepemimpinan tidak hanya diukur dari visi yang ditawarkan, tetapi juga dari kemampuan mendorong birokrasi bekerja dengan konsisten. Apa yang ditunjukkan Dinas Ketenagakerjaan Sumut menjadi cerminan bahwa "Kolaborasi Sumut Berkah" bukan slogan hampa, melainkan proses yang sedang berjalan.

Tantangan tentu belum selesai. Tuntutan buruh terhadap kenaikan upah 8,5–10,5 persen, dinamika ekonomi global, serta kebutuhan menciptakan iklim usaha kondusif masih menjadi pekerjaan besar. Namun, keberanian membuka ruang dialog, konsistensi menekan biaya non-produktif, serta inovasi menghadirkan rumah layak bagi buruh menunjukkan arah kepemimpinan Bobby yang layak diapresiasi.

Jika seluruh OPD bekerja dengan keseriusan yang sama, Sumatera Utara akan memiliki fondasi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih kokoh. Pada titik itulah visi besar Bobby Nasution untuk menghadirkan "Sumut Berkah" menemukan pijakan nyata: kesejahteraan yang bertumbuh dari kerja sama, bukan sekadar janji di atas kertas.(Penulis Bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers)***