Bupati Batu Bara Perkuat Bukti Menyatu dengan Program Bobby Nasution melalui Dana Bagi Hasil

Mitanews.co.id ||
Di tengah tantangan fiskal daerah yang kian ketat, sikap seorang kepala daerah kerap menjadi penentu apakah roda pembangunan tetap berputar atau tersendat. Dalam konteks Sumatera Utara, langkah Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, patut dicatat sebagai teladan kepemimpinan yang mengedepankan sinergi, bukan sekadar retorika.

Jumat, 8 Agustus 2025, usai menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Baharuddin tidak berhenti pada seremoni dan pose foto bersama. Ia langsung mengumumkan kebijakan strategis: dana tersebut akan difokuskan untuk memperkuat Universal Health Coverage (UHC) di Batu Bara dan mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang tengah digencarkan pemerintah pusat dan provinsi.

Keputusan itu bukan kebetulan. Sejak seminggu setelah dilantik pada Februari 2025, Baharuddin telah memastikan seluruh warga Batu Bara yang memiliki KTP kabupaten itu mendapatkan akses layanan kesehatan gratis di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Dengan alokasi DBH untuk sektor kesehatan, ia memastikan program itu bukan proyek sementara, melainkan komitmen jangka panjang.

Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Bobby Nasution melalui inisiatif Sumut Berkah, yang salah satu pilar utamanya adalah menjamin layanan kesehatan merata di seluruh kabupaten/kota. Dalam hal ini, Baharuddin memperlihatkan bahwa sinkronisasi kebijakan pusat–provinsi–kabupaten bisa terwujud bila dilandasi kesamaan visi dan komunikasi yang cair.

Tidak hanya di sektor kesehatan, Bupati Batu Bara juga secara eksplisit mendukung pengembangan PSN di wilayahnya, seperti kawasan industri Kuala Tanjung (KIKTJ) yang terhubung dengan Pelindo dan PT Inalum. Dukungan ini menunjukkan pandangan strategisnya terhadap masa depan ekonomi Batu Bara, yang jika dikelola dengan tepat, akan menjadi pusat pertumbuhan baru di pesisir Sumatera Utara.

Latar belakang Baharuddin yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Pemprov Sumut—mulai dari Kepala Biro Keuangan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, hingga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat Sumut menjadi tuan rumah PON XXI—memberinya modal pengalaman yang solid untuk memahami mekanisme pemerintahan lintas level.

Dari perspektif publik, yang menarik bukan hanya keselarasan visi antara gubernur dan bupati, tetapi kemauan politik untuk segera mengimplementasikan kebijakan itu dalam bentuk yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Di sinilah letak pembeda antara pemimpin yang pandai berpidato dan pemimpin yang benar-benar bekerja.

Kita patut berharap bahwa model kolaborasi seperti ini menjadi norma baru dalam tata kelola daerah di Sumatera Utara. Keberhasilan Sumut Berkah tidak hanya ditentukan oleh komitmen gubernur, tetapi juga oleh kesungguhan para bupati dan wali kota yang menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Batu Bara telah memberi contoh: sinergi bisa berjalan indah, bila kedua pihak sama-sama tulus bekerja untuk rakyat. (Penulis bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers)***