Bupati Samosir Temui Menteri Pertanian, Usulkan Pengembangan Kopi 1.900 Ha dan Kakao 500 Ha

Pertemuan tersebut membahas dukungan pengembangan komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Samosir, khususnya kopi seluas 1.900 hektare dan kakao seluas 500 hektare.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Samosir untuk memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan produktivitas petani di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Vandiko menegaskan komitmen Pemkab Samosir untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Menurutnya, sektor pertanian di Samosir memiliki potensi besar yang harus didorong melalui dukungan program, teknologi, serta ketersediaan sarana produksi.

“Pertanian merupakan sektor strategis di Kabupaten Samosir. Dengan dukungan pemerintah pusat, kami optimistis produktivitas petani dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat semakin baik,” ujar Vandiko.

Selain kopi dan kakao, Vandiko juga menyampaikan potensi pengembangan bawang putih di Samosir yang diperkirakan mencapai sekitar 5.000 hektare. Potensi ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor bawang putih.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertanian menyatakan akan memberikan dukungan berupa bantuan bibit, sarana produksi pertanian, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) guna mempercepat pengembangan komoditas tersebut di Samosir.

Bupati Vandiko menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di daerahnya. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat segera direalisasikan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani.

“Dukungan ini sangat penting bagi penguatan sektor pertanian di Samosir. Kami berharap program ini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” katanya.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Samosir, Tumiur Gultom.

Ke depan, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat, tetapi juga pada kesiapan daerah dalam memastikan pengelolaan program, pendampingan petani, serta keberlanjutan pengembangan komoditas agar benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.***