MEDAN.Mitanews.co.id | Rahudman Harahap menyatakan perlu berbagai terobosan dari perusahaan media dan organisasi pers dalam membangun independensi pers di Indonesia.
Hal itu dikatakan Tokoh Masyarakat Sumut, Rahudman Harahap dalam dialog publik Peran dan Independensi Pers dalam Pembangunan Sumatera Utara yang diadakan DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Sumut, di Sufi's Coffe Work, Kompleks MMTC Medan Estate, Minggu (27/11/2022).
Masalah kesejahteraan wartawan, menurut Rahudman merupakan satu hal penting yang harus diperhatikan agar independensi wartawan bisa tercipta. Selain itu juga harus ada peran pemerintah dalam menerbitkan aturan-aturan yang menjamin adanya kebebasan pers.
“Saat ini independensi pers kita belum terpelihara dengan baik. Sebagai media kontrol, Pers harusnya bisa mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang tak sesuai kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Tapi Pers juga harus bertanggung jawab, harus ada solusi yang diberikan,” ujar Rahudman.
Pemerintah atau pemimpin, lanjut dijelaskannya, juga harus siap dikritik oleh Pers.
“Maka itu, jangan tunjukan keegoisan saat memimpin. Layani wartawan dengan baik, sampaikan informasi apa yang sebenarnya. Jangan ditutup-tutupi karena itu untuk kepentingan publik,” jelas Walikota Medan periode 2010-2015 ini.
Selain itu, Sekeretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun 2005 ini juga menyampaikan terima kasih pada PWRI Sumut karena telah memberi penghargaan padanya sebagai Tokoh Politik Inspiratif Sumut beberapa waktu lalu.
“Saya akan selalu siap bekerja sama dengan PWRI. Mari kita bangun kebersamaan, kerja sama. Dan saya akan selalu bersahabat dengan teman-teman pers," imbuh politisi Partai Nasdem Sumut yang akan maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Sumut 1 pada Pemilu 2024 mendatang.
Sementara, Ketua DPD PWRI Sumut Masdar Limbong mengatakan, kesejahteraan wartawan di negeri ini memang masih kurang. Akibatnya, kerap wartawan banyak yang bisa disetir sesuai kepentingan tertentu atau ada yang mencari-cari kesalahan orang.
Menurut Masdar, secara umum kondisi kebebasan pers di Indonesia masih belum membaik. Ini mengingat masih adanya banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis. Selain itu, pemerintah juga membelenggu kebebasan pers dengan adanya UU ITE yang kerap digunakan untuk menjerat wartawan.
Dikatakan Masdar, masih butuh perjuangan agar independensi dan kebebasan pers di Indonesia bisa tercipta dengan baik, demikian juga dengan kesejahteraan jurnalis. (mn.09)
Baca Juga : Walikota Binjai Lepas Ratusan Peserta Jalan Santai, Perayaan HUT Korpri ke-51 2022
