oleh

Diduga Tanpa Izin , Ada PKS Beroperasi di Paluta

MitaNews.Paluta,-

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Cahaya Inti Sawit (CIS) yang berlokasi di desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Provinsi Sumatera Utara diduga tidak memiliki izin. Meski begitu, perusahaan tersebut tetap beroperasi.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber yang identitasnya minta dirahasiakan, termasuk warga setempat mengaku pabrik ini sudah beroperasi sejak lama, namun begitu katanya, pihak terkait seperti Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum seolah tutup mata.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Paluta, Maralobi Siregar saat dimintai keterangan perihal izin, membenarkan kalau PKS tersebut tidak memiliki izin.

“DPMP2TSP Kabupaten Paluta tidak ada dan tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan untuk pengelolaan PT Cahaya Inti Sawit (CIS) yang berlokasi di desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat,” seperti dikutip dari surat resmi DPMP2TSP Paluta.

Dikutip dari berbagai sumber, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU No 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. UU disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta.

Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi; Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ahmad Yasir Harahap (42) Selaku Penggiat Sosial berharap kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum agar bertindak tegas terhadap PT CIS.
“Pemerintah Daerah dan APH jangan diam dan Tutup mata dalam persoalan ini” ujar kepada mitanews.com, Rabu (13/11/2019).

Hingga berita ini diturunkan ke meja redaksi pihak PT CIS dengan nomor seluler 082384XXXXX belum dapat memberikan informasi.(mn08/Tim)

Komentar

News Feed