JAKARTA.Mitanews.co.id | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan melantik Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (Persero), Silmy Karim sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, pada Rabu (04/01/2023) hari ini, pukul 10.00 WIB.
Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly direncanakan hadir dalam pelantikan tersebut. Pelantikan tersebut akan digelar di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 8, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pada pukul 10.00 WIB.
Hal ini dibenarkan oleh Kabag Humas Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman, kepada wartawan, saat dikonfirmasi pada Selasa (03/01/2023).
"Benar, Sudah Teragendakan. Rencana pelantikannya besok (hari ini_red)," kata Kabag Humas Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman, kepada wartawan saat dikonfirmasi, pada Selasa (03/01/2023).
Silmy Karim terpilih menjadi Dirjen Imigrasi setelah menyisihkan para kandidat lainnya lewat seleksi terbuka yang digelar oleh Kemenkumham. Silmy menyingkirkan dua kandidat calon Dirjen Imigrasi Kemenkumham lainnya di tahap akhir. Keduanya adalah Lucky Agung Binarto dan Julexi Tambayong.
Silmy Karim adalah Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) yang mengikuti seleksi dari kategori non-PNS.
Selanjutnya, Lucky Agung Binarto adalah merupakan kader Kemenkumham dari Akademi Imigrasi yang juga merupakan Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bidang Ekonomi.
Sedangkan Julexi Tambayong adalah berlatar belakang militer yakni dari matra TNI AU yang merupakan Purnawirawan TNI AU yang terakhir menjabat Kabalitbang Kementerian Pertahanan.
Dengan posisi barunya nanti, secara otomatis, jabatannya sebagai Direktur Utama di PT Krakatau Steel (Persero) akan lepas. Silmy lolos menjadi Dirjen setelah melewati berbagai seleksi. Mulai dari seleksi administrasi/rekam jejak, kompetensi bidang (penulisan makalah), kompetensi manajemen dan sosial kultural (asesmen), hingga wawancara.
Berikut Profil Silmy Karim
Silmy Karim menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sejak September 2018. Sebelum memimpin PT Krakatau Steel, ia pernah menjabat sebagai Bos di Perusahaan Pelat Merah lainnya yakni PT Pindad (Persero) dan PT Barata Indonesia (Persero).
Seperti informasi yang dihimpun MitaNews.co.id, Silmy Karim lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 19 November 1974. Silmy awalnya dikenal sebagai seorang profesional muda yang berkecimpung dalam bidang pertahanan dan industri pertahanan.
Setelah berhasil menangani beberapa BUMN yang sedang bermasalah, ia pun dijuluki sebagai Direktur Utama spesialis BUMN sakit. Silmy Karim juga pernah bertugas di berbagai institusi pemerintah, misalnya Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Semula, Silmy Karim tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang militer dan pertahanan. Namun, ia mendapat kesempatan menempuh pendidikan kemiliteran dan pertahanan atas prakarsa Wakil Menteri Pertahanan saat itu, yakni Sjafrie Sjamsoeddin.
Lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti ini mengenyam pendidikan militer dan pertahanan di luar negeri. Mulai dari NATO School di di Jerman hingga ke Harvard University dan Naval Postgraduate School di Amerika Serikat.
Berbekal pengetahuan dari hasil pendidikan tersebut, Silmy Karim pun menjadi salah satu pakar pada bidang Manajemen Pertahanan dan National Security di Indonesia.
Berikut sederet riwayat karier Silmy Karim:
- Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (September 2018-Sekarang).
- Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) (Agustus 2016-September 2018).
- Direktur Utama PT Pindad (Persero) (Desember 2014-Agustus 2016).
- Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar lembaga, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) (2010-Sekarang).
- Anggota Dewan Analis Strategis BIN (2013-2015).
- Komisaris PT PAL Indonesia (Persero) (2011-2014).
- Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan (2010-2014).
- Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2010-2011).
- Anggota Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI (2010-2011).
- Anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI (2008-2009).
- Anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI (2007-2008).(MN.16)
Baca Juga : Gubernur Edy Rahmayadi Minta OPD Perkuat Penyebaran Informasi Pembangunan
