Medan.Mitanews.co.id | Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan (DPP KOMAN KORAN ) gelar unjuk rasa di depan gerbang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-SU) terkait dugaan pemaksaan Kejari Paluta dan kadis PMD Paluta kepada Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) untuk mengikuti Bimbingan Tekhnik (Bimtek) di Kota Medan.
RR selaku Kordinator aksi dalam orasinya yang berapi-api menyampaikan, yang kita ketahui bersama program kemendes ataupun nawacita membangun Indonesia dari pinggiran dan yang nilai paling efektif adalah dengan mengadakan Bimtek.
Namun sangat di sayangkan bahwasanya pengadaan bimtek dari 2017-2022 sampai saat ini belum ada manfaat yang di peroleh dan keefisiensian anggaran yang di perlu dipertimbangkan, ungkapnya.
Sambung AR selaku Kordinator Lapangan di tahun 2022 bimtek yang di adakan di luar kota sebanyak 7 kali, setiap peserta membayar Rp. 5.000.000-10.000.0000 menurut informasi yang kami dapat bahwa pihak Kejari Paluta serta Kadis PMD Paluta di duga melakukan pemaksaan kepada Kepala Desa untuk mengikuti Bimtek, terang AR.
Setelah satu jam ber orasi Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan (Koman Kora), salah satu pihak Kejatisu mendatangi mahasiswa dan menanggapi aspirasinya.
Jois Sinaga selaku Kasinpenkum menanggapi aspirasi dari Mahasiswa.
"aspirasi dari adek Mahasiswa surah kita terima dan akan di sampaikan ke pimpinan", pungkas Jois Singkat.
Menanggapi pernyataan dari pihak Kejatisu, RR menyampaikan, kami Meminta agar pihak Kejatisu memanggil dan memeriksa Kejari Paluta, Kadis PMD Paluta dan Panitia Penyelenggara Bimtek,yang diduga melakukan MURK UP.
"Minggu depan kami akan mendatangi kantor Kejatisu untuk mempertanyakan kasus yang sama",pungkasnya.(MN.02)
Baca Juga : Anak Joget FC Jawara Turnamen Futsal Anak Muda Cup Syahrul Pasaribu
