DPRD Binjai Sahkan Ranperda P-APBD 2025, Fokus ke Infrastruktur, Kesehatan, dan Pasar Tavip
BINJAI.Mitanews.co.id ||
DPRD Kota Binjai menggelar Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/9) malam, di Gedung DPRD Binjai, Jalan Veteran.
Sidang yang berlangsung hingga pukul 23.30 WIB itu akhirnya menetapkan Ranperda menjadi Perda setelah melalui pembahasan panjang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Binjai Hj. Gusuartini Surbakti bersama Wakil Ketua II DPRD Hairil Anwar. Turut hadir Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Sekdako, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Binjai.
Kabag Persidangan DPRD Binjai, Gery, menjelaskan rapat ini digelar untuk menetapkan keputusan DPRD mengenai persetujuan Ranperda P-APBD Tahun 2025.
Adapun struktur P-APBD 2025 yang disetujui mencatat:
Pendapatan daerah: Rp1.064.759.825.035
Belanja daerah: Rp1.137.945.428.948,65
Belanja Operasi: Rp944.884.053.856,65
Belanja Modal: Rp127.480.851.307,81
Belanja Tidak Terduga: Rp1.580.523.784,19
Defisit anggaran: Rp19.185.603.913,65
Pembiayaan Netto: Rp9.185.603.913,55
Wakil Ketua II DPRD Binjai, Hairil Anwar, menyebut penetapan P-APBD ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
"Banyak kegiatan yang sifatnya urgen, termasuk bantuan pembangunan jembatan di Kelurahan Tanah Merah, Binjai Selatan.
Selain itu,
P-APBD juga mengalokasikan dana BPJS Kesehatan agar Universal Health Coverage (UHC) di Binjai tetap terjaga,” ujarnya, Rabu (1/10).
Lebih lanjut, alokasi anggaran juga diperuntukkan bagi pembangunan Pasar Tavip, peningkatan infrastruktur jalan, serta sejumlah program prioritas lainnya.
Pantauan di lapangan, rapat paripurna sempat diwarnai dinamika perdebatan terkait banyaknya pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Meski demikian, Ranperda P-APBD Tahun 2025 akhirnya tetap disetujui bersama.(mn.20)***
Baca Juga :
Wakil Bupati Asahan Kukuhkan Program Binaan Imigrasi Perkuat Perlindungan Warga Dan TPPO
