TAPTENG.Mitanews.co.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mengambil langkah tegas terkait keterlibatan siswa dalam aksi unjuk rasa (Unras) yang terjadi pada Senin (8/5/2023) kemarin.
Menindaklanjuti hal tersebut, Ketua DPRD Tapteng Khairul Kiyedi Pasaribu mengatakan akan mengundang pihak sekolah dan juga Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas masalah tersebut.
Ketua DPRD Tapteng itu juga mengungkapkan keprihatinannya melihat keikutsertaan siswa dalam aksi unjuk rasa tersebut. Walau siapa pun berhak menyampaikan aspirasinya, namun keterlibatan pelajar dalam unjuk rasa itu sangatlah mengkhawatirkan.
“Siapa pun bebas menyampaikan aspirasinya, tapi sangat miris kita melihat ketika ada siswa yang ikut dalam aksi unjuk rasa,” kata Khairul Kiyedi Pasaribu kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna penyampaian nota pengantar LKPJ Bupati Tapteng 2022, pada Selasa (9/5/2023).
Ketua DPRD pun menekankan, seharusnya pihak sekolah dapat lebih memantau kegiatan siswa sehingga mereka tidak terlibat dalam unjuk rasa. Mengapa pihak sekolah bisa kecolongan sehingga siswa ikut dalam aksi tersebut, tentunya masih perlu dipertanyakan.
“Ketika unjuk rasa berlangsung, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di lapangan. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jangan nanti pemerintah yang disalahkan. Padahal, sebenarnya oknum yang tidak bertanggung jawab yang membawa siswa-siswa ini ikut berdemo,” ungkap Kiyedi.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Tapteng tersebut menegaskan bahwa siswa seharusnya fokus pada kegiatan belajar, bukan terlibat dalam unjuk rasa.
“Seharusnya siswa itu belajar, bukan ikut demo. Ada masanya mereka itu ikut menyampaikan aspirasinya ketika mereka sudah mahasiswa, tentu siapa saja berhak,” jelasnya.
Dalam upaya menindaklanjuti masalah tersebut, Ketua DPRD Tapteng menegaskan akan mengundang pihak sekolah dan Kemenang untuk RDP.
Jika nantinya pihak sekolah tidak dapat mempertanggungjawabkan kejadian tersebut, maka DPRD Tapteng akan mengusulkan sanksi untuk diberikan kepada sekolah terkait.
"Kita akan memanggil pihak sekolah dan kita berhak untuk melakukan koordinasi. Kita perlu memahami mengapa pihak sekolah bisa kecolongan sehingga siswanya terlibat dalam demo itu" ujarnya.
Ketua DPRD Tapteng itu juga menekankan pentingnya agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan. Ia meminta agar para pelajar tidak dikait-kaitkan dengan politik. Sebab menurutnya, para siswa yang masih berstatus pelajar tidak seharusnya menjadi korban dalam tindakan politik.
“Silahkan menyampaikan aspirasi, tapi jangan mengorbankan generasi muda yang masih pelajar. Generasi muda merupakan aset berharga bagi bangsa, dan perlindungan terhadap mereka harus diutamakan,” tegasnya.(MN.16)
Baca Juga :
Pencegahan karhutla, MPA Desa Sei Meranti dikukuhkan
