oleh

DPRD Tapteng Rekomendasikan Gudang PT. Indra Angkola “Disegel

PANDAN – mitanews.co.id | Pihak DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah ( Tapteng ) merasa sangat kecewa atas sikap PT. Indra Angkola yang saat ini beroperasi di daerah ini.

Pasalnya, hingga digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk yang ketiga kalinya, PT. Indra Angkola tak kunjung bisa memperlihatkan surat izin penimbunan BBM serta Surat Izin lainnya kepada DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Alhasil, DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah- Sumatera Utara (Sumut) itu mengeluarkan rekomendasi untuk menutup sementara segala kegiatan/aktifitas perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut hingga Surat- Surat yang dimaksud bisa diperlihatkan sebagai salah syarat legalitasnya.

Rekomendasi ini diputuskan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk yang ketiga kalinya dengan Pihak PT. Indra Angkola serta Instansi terkait, di ruang rapat Gedung DPRD Tapteng, pada hari Senin (19/07/2021) sekira pukul 10.00 WIB.

RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tapteng Khairul Kiyedi Pasaribu ,Wakil Ketua DPRD Tapteng Willy Saputra Silitonga, Ketua Komisi C DPRD Tapteng Adhita Melfan Tanjung dan anggota DPRD Tapteng dari Komisi C serta Instansi terkait.

“Hingga RDP ketiga ini digelar, Pihak PT. Indra Angkola tak juga bisa memperlihatkan IMB serta perlengkapan perizinan lainnya. Tidak kooperatifnya pihak management PT. Indra Angkola ini membuat kita semua geram. Kami dari (DPRD) Tapteng merekomendasikan agar menangguhkan/menutup sementara segala aktifitas yang dilakukan oleh PT. Indra Angkola hingga semua kelengkapan untuk usahanya dipenuhi,“ tegas Ketua DPRD Tapteng Khairul Kiyedi Pasaribu.

Legislator dari Partai NasDem Tapanuli Tengah itu juga meminta kepada Plt.  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Plt. Kadis PMPPTSP) Tapteng, Erniwati Batubara, SE, MM  agar segera berkoordinasi dengan Satpol PP Tapteng dan Polres Tapteng untuk memastikan rekomendasi ini dipatuhi oleh pihak PT. Indra Angkola.

Sebelumnya, saat RDP ketiga ini digelar, Plt Kadis PMPPTSP Tapteng Erniwati Batubara mengungkapkan bahwa surat izin untuk penampungan BBM serta surat yang berkenaan dengan usaha PT. Indra Angkola itu hingga saat ini tak kunjung dapat diperlihatkan.

“Izin Pimpinan, perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini pihak PT. Indra Angkola tak kunjung dapat memperlihatkan dokumen perizinannya. Tak hanya Izin Penimbunan BBM atau Izin lainnya yang tidak ada, Izin IMB juga belum ada, “ beber Eniwati Batubara.

Sementara itu, Kabid PPKLH Tapteng Togu C Edison Hutajulu, ST,MM dari Dinas Lingkungan Hidup Tapteng juga mengungkap beberapa fakta yang mengarah kepada ketidakpatuhan PT. Indra Angkola.

“Saat kami melakukan pembinaan dan pengawasan, kami sudah mengingatkan agar segera membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 (TPS), bahkan telah menyurati pihak PT. Indra Angkola. Namun, Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 itu hingga saat ini tak kunjung dibangun. Alasannya, sudah ditangani oleh pihak kontraktor. Selain itu, dikarenakan keberadaan PT. Indra Angkola itu berada persis disekitar kawasan pemukiman padat penduduk, maka harus diwajibkan memiliki Early Warning System (EWS), tapi hingga saat ini tak juga dilaporkan realisasinya. Yang dilaporkan hanya peninggian tembok pagar dan masih statusnya on proses, itupun hanya sebatas pemberitahuan secara lisan, “ ungkap Kabid PPKLH, Togu C Edison.

Dijelaskan Togu, bahwa EWS itu sangat penting sebagai peringatan dini kepada masyarakat, sebab PT. Indra Angkola itu bergerak dibidang Energy dan bahkan menyimpan BBM dalam skala gudang penyimpanan.

Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) adalah serangkaian sistem yang berfungsi untuk memberitahukan akan terjadinya kejadian alam atau bahaya (kebakaran). Peringatan dini pada masyarakat atas bencana/bahaya merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini ini merupakan penyampaian informasi yang diwujudkan dalam bentuk sirine.

Selanjutnya, Pihak PT. Indra Angkola sendiri yang diwakili oleh Supervisornya Aseng mengatakan bahwa Surat-surat tersebut ada tapi harus kami minta dulu.

“Kami akan kordinasi dulu Pak dengan pihak Management. Terkait dengan IMB, kami akan minta dulu ke pemilik lahan karena kami hanya menyewa, “ jelas Supervisor PT. Indra Angkola Aseng.

Sontak jawaban dari Perwakilan PT. Indra Angkola ini membuat suasana jadi semakin “panas”. Alhasil, pernyataan Aseng itu membuat Ketua Komisi C DPRD Tapteng Adhitya Melfan Tanjung memberikan tanggapan keras dalam RDP itu.

“Tak satupun izin regulasi yang kami minta bisa anda perlihatkan. Semuanya harus tanya dulu ke Managemen, jadi kenapa mewakili PT. Indra Angkola kalau untuk persiapan RDP pun harus tanya dulu…? Saya beritahukan, bahwa Izin Anda adalah Izin Penyaluran BBM bukan Izin Penimbunan BBM. Hal ini jelas sudah menyalahi aturan, malah berkilah pula kalian,“ tegas Adhitya Melfan Tanjung dengan nada geram.

Untuk diketahui, sebelumnya pihak DPRD Tapteng telah melakukan Pemeriksaan Mendadak (Sidak) ke PT. Indra Angkola yang terletak di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah itu pada hari Senin (12/04/2021) yang lalu.

Sidak tersebut dilakukan karena adanya pengaduan dari masyarakat terkait aktifitas PT. Indra Angkola, bukan hanya menyalurkan BBM, tapi juga melakukan penimbunan (penyimpanan_red) BBM di lokasi usahanya yang berada persis di kawasan pemukiman padat penduduk.

Dalam Sidak itu terungkap, pihak DPRD Tapteng menemukan ada 6 tabung besar untuk menampung BBM yang berada di lokasi usaha PT. Indra Angkola yang berjarak sekitar 3-5meter dari pemukiman masyarakat dan hanya dibatasi oleh tembok.

Dikutip dari sipp.menpan.go.id , suatu perusahan yang bergerak dibidang penimbunan bahan bakar minyak harus memiliki Surat Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak (IP BBM)

Adapun persyaratan untuk mendapatkan IP BBM diantaranya : 

1. Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon bermaterei RP. 6.000,-

2. Surat Keterangan Usaha/Domisili Perusahaan/Rekomendasi dari pejabat berwenang.

3. Persetujuan Tetangga sekitar lokasi usaha mengetahui RT/RW, Lurah dan Camat.

4. Surat Kuasa Mengurus Izin (bila pengurusan izin dikuasakan kepada pihak lain).

5. Foto copy KTP Pemohon.

6. Foto copy Kartu BPJS.

7. Past photo berwarna ukuran 3×4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

8. Foto copy Surat Izin Usaha (SIUP dan TDP).

9. Surat Keterangan Persetujuan Lokasi / Izin Lokasi dari Pemerintah Kota Bima.

10. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

11. Foto kopi bukti kepemilikan/sertifikat tanah atau surat keterangan lain yang sah.

12. Foto copy IMB.

13. Izin Lingkungan atau Amdal, UKL/UPL, SPPL.

14. Surat Kerjasama dengan AMT/APMS.

15. Bukti lunas PBB berikut SPPT.

16. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Penimbunan dan Penyimpanan BBM oleh Camat setempat.

17. Sarana dan prasarana termasuk alat pemadam kebakaran.

18. Surat pernyataan telah menyediakan racun api.

19. Foto akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan usaha).

20. Data fasilitas Peralatan yang dimiliki.

21. Surat Izin Alokasi dari PT. Pertamina.

22. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi/Instansi Teknis( mn.16)

Baca juga : PT MAI Serahkan Bantuan Sapi Qurban Untuk 6 Desa Di Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Komentar

News Feed