Fraksi Partai NasDem Dukung Penuh Janji Politik Masinton-Mahmud dan Minta Pemkab Tapteng Anggarkan Program Pro-Rakyat ke Dalam APBD 2026
TAPTENG.Mitanews.co.id ||
Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dengan tegas menyampaikan sikapnya agar program bantuan sosial yang menyentuh langsung kepada masyarakat atau pro-rakyat dapat dimasukkan dalam APBD 2026.
Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi NasDem Tapanuli Tengah, Willy Saputra Silitonga, yang juga selaku anggota DPRD Tapanuli Tengah, usai mengikuti rapat internal Fraksi Partai NasDem bersama Ketua DPD Partai NasDem Tapteng, di Kantor DPD Partai NasDem Tapteng, Jumat (17/10/2025) sore.
Dalam kesempatan tersebut, Willy menegaskan bahwa Fraksi Parai NasDem Tapteng mendukung penuh janji politik dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tapteng, Masinton–Mahmud, sebagaimana disampaikan pada Pilkada 2024 lalu.
Tentunya, dukungan itu diwujudkan melalui dorongan agar pemerintah daerah memprioritaskan program yang berpihak dan menyentuh langsung kepada masyarakat kecil.
Dalam pernyataan sikap resminya, Fraksi Partai NasDem Tapteng meminta agar anggaran untuk sejumlah program sosial dan program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat kecil dapat dimasukkan dalam APBD 2026. Beberapa di antaranya yakni program beasiswa untuk 200 mahasiswa berprestasi kurang mampu sebesar Rp2 juta per bulan, dengan total Rp4,8 miliar per tahun.
Kemudian, bantuan untuk nelayan minimal Rp5 miliar per tahun berupa jaring, fiber, dan sampan. Bantuan bagi petani minimal Rp5 miliar per tahun untuk pembelian alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan traktor, serta bantuan sosial tukang becak untuk 1.500 orang masing-masing Rp2 juta atau total Rp3 miliar per tahun, dan juga bantuan rumah ibadah sebesar Rp10 miliar per tahun.
Selanjutnya, program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) bagi 300 unit rumah masing masing Rp50juta atau total Rp15 miliar per tahun, serta kegiatan keagamaan dan kebudayaan seperti Pesparawi, Pesparani, dan MTQ masing-masing Rp1 miliar atau total Rp3 miliar per tahun.
“Semua program ini bukan untuk kepentingan partai, tapi demi kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah,” tegas Willy.
Willy juga menegaskan bahwa Fraksi NasDem tidak akan ikut campur dalam menentukan penerima manfaat program tersebut.
“Kami tidak akan merekomendasikan satu nama pun. Sepenuhnya kami serahkan kepada Pemerintah Kabupaten,” ujar Willy.
Selain itu, Willy juga menegaskan bahwa jika usulan tersebut tidak dituangkan dalam R-APBD 2026, maka Fraksi Partai NasDem Tapteng akan mengambil sikap politik tertentu, namun tetap mengutamakan kepentingan rakyat.
Willy pun menambahkan, bahwa Fraksi NasDem tetap konsisten mendukung visi dan janji politik pasangan Masinton–Mahmud, antara lain: Mengembalikan TPP PNS seperti sebelum pandemi Covid-19, membangun escalator di Makam Papan Tinggi Barus, serta membangun rumah sakit di wilayah Barus atau sekitarnya.
“Jika program-program rakyat bisa diwujudkan, kami akan mendukung penuh pemerintah daerah. Karena yang kami usulkan untuk kepentingan masyarakat tersebut hanya sebesar Rp45,8 miliar, tentu tidak seberapa besarnya dibanding total usulan APBD 2026 yang mencapai Rp1,046 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Tapteng, Musliadi Simanjuntak dari Fraksi NasDem mengungkapkan keprihatinan atas minimnya alokasi anggaran pembangunan fisik di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam R-APBD 2026.
Sebab, dari total Rp1,046 triliun usulan APBD 2026, alokasi untuk pembangunan fisik disebut hanya sebesar Rp10,73 miliar, atau sekitar 1 persen dari total APBD 2026 yang diusulkan. Sedang sisanya untuk kegiatan rutin yang mencapai Rp301,7 miliar.
“Ini angka yang sangat kecil. Kami heran ke mana arah pembangunan Tapanuli Tengah ini jika hanya 1 persen saja anggarannya untuk pembangunan infrastruktur,” ungkap Musliadi.
Menurut Musliadi, tentu hal itu menimbulkan dugaan bahwa pemerintah daerah lebih fokus pada kegiatan rutin dibanding pembangunan nyata di lapangan.
“Maka patut diduga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah hanya untuk bagi-bagi uang melalui dana rutin. Dan ini harus diketahui seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Kami dari Fraksi Partai NasDem DPRD Tapanuli Tengah menduga bahwa Bupati dan Wakil Bupati, Masinton-Mahmud, tidak memiliki niat untuk membangun Kabupaten Tapanuli Tengah,” tegasnya.(MN.16)***
Baca Juga :
Wakil Wali Kota Sibolga Pimpin Rapat Akhir Persiapan Gerbang Harapan 2025
