Gaya Baru Bobby Nasution: Sinkronisasi OPD, Bukan Asal Rombak!

Mitanews.co.id || Setelah resmi dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara pada 20 Februari 2025, Muhammad Bobby Afif Nasution langsung tancap gas. Alih-alih melakukan perombakan besar-besaran seperti isu yang sempat beredar, Bobby justru memilih pendekatan yang lebih strategis: mendengar dulu, baru bertindak.

Sejak pekan lalu, Bobby menggelar forum sinkronisasi OPD, sebuah langkah untuk memastikan program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaras dengan visi dan misinya sebagai Gubernur Sumut. Hingga saat ini, sudah hampir 60 persen OPD yang mengikuti sesi ini.

Apa yang membuat langkah ini menarik? Pertama, Bobby tidak serta-merta mengganti pejabat hanya karena pergantian kepemimpinan. Dia memberi ruang bagi OPD untuk memaparkan program kerja mereka, menilai mana yang masih relevan, dan menyinkronkannya dengan arah kebijakan barunya.

*Sinkronisasi Panel, Bukan One-Man Show*

Dalam forum ini, Bobby tidak bertindak sendiri. Dia membentuk tiga kelompok utama yang saling berinteraksi dalam diskusi.

Kelompok perrama Gubernur dan Wakil Gubernur – sebagai pengarah kebijakan utama.

Kedua yaitu Panelis atau Pembanding – terdiri dari Pj Sekdaprov Sumut H. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Inspektur Provinsi Sulaiman Harahap.

Ketiga adalah OPD – yang memaparkan program kerja mereka untuk dikritisi dan disesuaikan.

Metode ini bikin diskusi jadi lebih hidup, interaktif, dan bernas. Tidak ada konsep one-way communication, di mana gubernur hanya menyampaikan perintah. Sebaliknya, ada dialog terbuka di mana setiap pihak bisa menyampaikan pandangannya secara objektif.

Sebelum Bobby resmi menjabat, sempat beredar isu bahwa begitu dilantik, ia akan "merombak habis" jajaran OPD dan membawa pejabat dari Medan untuk mengisi posisi strategis di Pemprov Sumut. Nyatanya, itu tidak sepenuhnya benar.

Forum sinkronisasi ini justru membuktikan bahwa Bobby lebih memilih pendekatan berbasis evaluasi. Jika sebuah program OPD dinilai baik dan selaras dengan visinya, maka program itu akan tetap berjalan. Tapi kalau ada yang tidak sesuai atau kurang efektif, baru dilakukan perbaikan atau penyesuaian.

Dengan kata lain, Bobby tidak asal rombak, tapi selektif dan profesional.

*Pemerintah Itu Pelayan, Bukan Minta Dilayani*

Salah satu prinsip yang selalu ditekankan Bobby dalam setiap forum adalah bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, setiap program OPD harus jelas manfaatnya bagi rakyat dan harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Tidak ada lagi program yang hanya sekadar ada, semuanya harus berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Bobby dalam salah satu sesi sinkronisasi.

Dengan pendekatan ini, Bobby memberikan sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinannya, Pemprov Sumut akan lebih fokus pada efisiensi, transparansi, dan dampak nyata bagi warga.

Langkah awal Bobby Nasution dalam menyinkronkan program OPD adalah gebrakan yang patut diapresiasi. Tidak sekadar seremonial, tetapi benar-benar jadi forum diskusi strategis yang melibatkan berbagai pihak. *(Penulis Bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers)