MEDAN.Mitanews.co.id ||
Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Kadis Kominfo Ilyas Sitorus menerima Laporan Kinerja (Lapkin) Komisi Informasi Sumatera Utara tahun 2022.
Lapkin itu langsung diserahkan oleh Ketua KI Sumut, Abd Harris Nasution didampingi Syafii Sitorus dan Deddy Ardiansyah pada Jumat (16/5/2023) di Rumah dinas.
Dalam kesempatannya, Gubsu menegaskan dirinya mendukung penuh program dan kinerja Komisi Informasi.
Terlebih lagi untuk mewujudkan Sumut bermartabat lewat keterbukaan informasi publik yang lebih baik.
"Saya mendukung apa yang kalian lakukan demi kemajuan Sumut, jaga kekompakan dan tetap solid," ujar Gubsu Edy Rahmayadi.
Selain itu, Gubsu juga mengungkapkan, saat ini keterbukaan informasi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Karena itu, seluruh kebijakan publik harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan tidak ada yang ditutup tutupi lagi.
"Saya tegaskan kembali terkait kebijakan publik yang kita lakukan tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua terbuka disampaikan," jelas GUbsu.
Namun, Gubsu menyinggung tentang kabar yang beredar perihal proyek yang disebut-sebut mangkrakt.
"Saya juga heran ada informasi yang menyebut proyek mangkrak. Padahal tidak ada proyek mangkrak itu. Semua proyek dikerjakan sesuai denga prosedurnya tidak ada yang mangkrak," tegas Gubsu.
Gubsu juga menyambut baik adanya kenaikan peringkat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sumut Tahun 2022 yang sudah masuk 10 besar se Indonesia.
Tahun sebelumnya, Sukata Edy, Sumut berada di 20 besar.
"Sampaikan saja penilaian ril tentang Sumut ini. Saya yakin kita yang terbaik sebab kita memiliki semua potensi di Sumut ini, sarana prasarana informasi digital kita sudah punya, jadi sudah sangat wajar Sumut ini jadi yang terbaik," kata Gubsu.
Terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2023 yang kini sedang berjalan untuk badan publik di Sumut, Gubsu menegaskan agar seluruh badan publik OPD, BUMD harus ikut serta.
Karena ini menjadi penilaian sejauh mana badan publik melaksanakan kepatuhan terhadap UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
"Saya mandukung penuh kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik bagi badan publik di Sumut Tahun 2023 . Saya meminta kepada seluruh badan publik yang ada di Sumut ikut Monev Tahun 2023 ini," sebut Edy Rahmayadi.
Sebelumnya, Ketua KI Sumut Abd Harris Nasution didampingi komisioner lainnya melaporkan kepada Gubsu tentang kinerja tahun 2022 di antaranya jumlah sengketa informasi yang mencapai 170 sengketa.
Kemudian anggaran operasional yang sangat minim serta saran dan prasarana KI yang belum maksimal.
Harris juga melaporkan bahwa Sumut masuk dalam 10 besar IKIP Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh KI Pusat.
"Al hamdulillah berkat dukungan Pak Gubernur Sumut masuk dalam 10 besar IKIP Tahun 2023 yang sebelumnya kita masuk dalam 9 besar dari bawah. Tahun ini kita sudah bisa masuk dalam 10 besar dan ini akan kami tingkatkan terus," kata Harris.
Harris juga mengharapkan kepada Gubsu agar anggaran untuk KI Sumut bisa ditingkatkan mengingat beban kinerja yang semakin berat dan banyak ditambah lagi sarana dan prasarana juga perlu diupdate kembali agar lebih meningkatkan kinerja KI Sumut.
Disampaikan Harris juga bahwa akhir Agustus 2023 ini akan digelar KI Award sebagai penganugerahan badan publik yang patuh kepada UU No 14 Tahun 2008 dan diharapkan Pak Gubernur bisa menyerahkan penghargaan tersebut.
Menanggapi hal itu Gubsu Edy Rahmayadi berjanji akan hadir dalam KI Award dan memberikan langsung penghargaan tersebut.
Terkait penambahan anggaran Gubsu menegaskan segera memberikan tambahan dengan memerintahkan Kadis Kominfo Ilyas Sitorus menampung penambahan anggaran tersebut. (mn.09)
Baca Juga :
Gubsu ajak Ikapada Sumut Dukung Program Premprov
