HUT ke-22 Kabupaten Samosir: Pesta Dua Hari di Tengah Pertanyaan Publik Soal Anggaran dan Prioritas

Festival kuliner, hiburan rakyat, hingga kehadiran artis nasional disiapkan untuk menarik ribuan pengunjung.

Namun di balik kemeriahan yang direncanakan, pertanyaan publik semakin menguat: apakah perayaan ini benar-benar prioritas kebutuhan daerah, atau sekadar agenda seremonial yang menyedot anggaran?

Antara Promosi Wisata dan Realitas Kebutuhan Masyarakat

Pemerintah menyebut kegiatan bertujuan mendorong ekonomi melalui sektor wisata dan UMKM. Target 4.000–5.000 pengunjung pun dipasang sebagai indikator keberhasilan.

Namun sejumlah warga menilai logika tersebut terlalu normatif. Mereka mempertanyakan dampak nyata kegiatan seremonial tahunan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah persoalan klasik seperti infrastruktur desa, peluang kerja terbatas, dan ketergantungan ekonomi pada sektor musiman.

“Kalau hanya ramai dua hari, lalu setelah itu kembali sepi, apa dampaknya bagi masyarakat kecil?” kata seorang warga Pangururan.

Pedagang Kecil Terdampak, Kepentingan Acara Diutamakan

Kebijakan memajukan jadwal onan (pasar) dari Rabu ke Senin memicu keresahan pedagang. Pemerintah beralasan perubahan diperlukan demi kelancaran persiapan acara dan kebersihan lokasi.

Kritik muncul karena keputusan tersebut dinilai menunjukkan prioritas pemerintah lebih condong pada kepentingan event dibanding aktivitas ekonomi rutin masyarakat. Pedagang kecil harus menyesuaikan diri dengan kebijakan yang bukan mereka buat, sementara potensi kerugian tidak pernah dibahas secara terbuka.

Artis Nasional dan Simbol Kemewahan Anggaran

Kehadiran band nasional seperti Ungu disebut sebagai magnet wisata. Namun bagi sebagian masyarakat, langkah ini justru menjadi simbol pertanyaan baru: berapa biaya yang dikeluarkan untuk hiburan dibanding kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak?

Hingga kini, pemerintah belum memaparkan secara rinci total anggaran kegiatan kepada publik. Kondisi ini memicu spekulasi dan memperkuat persepsi bahwa transparansi belum menjadi prioritas utama.

Risiko Seremonial Tanpa Dampak Jangka Panjang

Pengamat kebijakan publik menilai promosi wisata memang penting, tetapi harus berbasis perencanaan jangka panjang, bukan hanya event sesaat. Tanpa indikator ekonomi yang jelas — seperti peningkatan okupansi hotel, transaksi UMKM, atau kunjungan wisata berkelanjutan — kegiatan berisiko menjadi pesta tahunan tanpa dampak struktural.

Lebih jauh, kegiatan besar yang menggunakan dana publik seharusnya membuka ruang akuntabilitas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pasca-acara.

Momentum Refleksi, Bukan Sekadar Perayaan

Hari jadi daerah seharusnya menjadi momentum refleksi pembangunan, bukan hanya panggung hiburan. Publik berharap pemerintah daerah tidak berhenti pada narasi “promosi wisata”, tetapi berani membuka data, angka, dan manfaat konkret bagi masyarakat.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah meriahnya panggung atau banyaknya artis yang tampil, melainkan apakah masyarakat benar-benar merasakan perubahan setelah lampu panggung padam.***