Inovasi Tegas Faisal Hasrimy Lindungi UHC Bobby Nasution, Pertajam Sanksi hingga Pemutusan Hubungan Rumah Sakit

Mitanews.co.id ||
Di Sumatera Utara, jargon bukan lagi cukup. Itulah semangat yang ditunjukkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Faisal Hasrimy, ketika menegaskan komitmennya mengawal program UHC (Universal Health Coverage) Prioritas atau jaminan kesehatan semesta yang dicanangkan Gubernur Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Haji Surya.

Program berobat gratis cukup dengan KTP ini, dalam pandangan Faisal, harus benar-benar nyata, tidak boleh ada pihak yang setengah hati apalagi "main-main", khususnya pihak rumah sakit.

Komitmen itu kini bukan sekadar retorika. Faisal menghadirkan inovasi kebijakan dengan menggagas lahirnya maklumat bersama antara Pemprov Sumut, BPJS Kesehatan, dan para pemilik rumah sakit.

Intinya jelas: ada punishment tegas bagi rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan maksimal kepada pasien UHC prioritas. Bahkan, sanksi itu bisa sampai kepada pemutusan hubungan kerja sama dengan BPJS.

Sebuah langkah yang jarang diambil pejabat daerah, tetapi penting untuk menjamin kepastian layanan kesehatan bagi rakyat.

Mengapa sikap ini krusial? Karena Gubernur Bobby Nasution sejak awal sudah menekankan bahwa UHC harus berfungsi konkret. Target pencapaian dua tahun dipercepat hanya delapan bulan melalui strategi kolaborasi “Sumut Berkah”. Cakupan kepesertaan kini mencapai 98,6 persen dari total 15,6 juta jiwa penduduk di 33 kabupaten/kota. Sebuah capaian yang tidak bisa dianggap sepele.

Namun, Faisal sadar angka tidak cukup. Indikator utama UHC justru ada pada kualitas pelayanan. Tanpa standar yang ditegakkan, rumah sakit bisa saja abai, dan rakyat tetap dirugikan. Karena itu, inovasi sanksi menjadi semacam reminder keras agar semua pihak menjaga integritas program ini. “Kalau tidak maksimal, ada punishment. Bahkan bisa putus kontrak,” begitu tegasnya.

*Penjaga Amanah*

Langkah Faisal ini memperlihatkan tiga hal. Pertama, ia benar-benar menjadi penjaga amanah gubernur, tidak sekadar birokrat administratif. Kedua, ia membawa warna kepemimpinan progresif dengan berani menempatkan rakyat sebagai tolok ukur utama, bukan kenyamanan institusi. Ketiga, ia mempertegas bahwa gotong royong dalam jaminan kesehatan harus berjalan seimbang: yang mampu tetap membayar iuran mandiri, pemerintah hadir melindungi yang tidak mampu, dan rumah sakit wajib memberi pelayanan terbaik.

Dengan sikap ini, Faisal Hasrimy sesungguhnya sedang membangun legacy baru dalam birokrasi kesehatan Sumut. Ia menegaskan bahwa program pro rakyat seperti UHC harus dilindungi dengan regulasi, inovasi, bahkan keberanian mengambil sikap keras.

Menjelang peluncuran UHC Prioritas oleh Gubernur Bobby Nasution pada 29 September 2025, komitmen Faisal ini semakin penting. Ia memastikan tidak ada rakyat yang ditinggalkan, meski masih ada beberapa kabupaten yang dalam transisi. Di situlah arti seorang kepala dinas yang tidak hanya bekerja, tetapi juga pasang badan untuk rakyat.

Program UHC gratis dengan KTP adalah wajah keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Dan Faisal Hasrimy telah menunjukkan bahwa komitmen seorang pejabat bukan diukur dari kata-kata, melainkan dari keberanian menjaga amanah gubernur dengan inovasi dan sikap tegas.(Penulis bersertifikat wartawan utama Dewan Pers)***