Kaban Kesbangpol Sumut Mulyono Buka FGD, Optimis Kejar Target Indeks Demokrasi 2025

Melalui penguatan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta evaluasi berkelanjutan atas indikator demokrasi, Pemprov Sumut menargetkan lonjakan skor IDI hingga kisaran 81,50–82,45 poin sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat.

Optimisme itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang digelar di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan ini melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), para fasilitator IDI, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara, Dr. Ir. Mulyono, S.T., M.Si., menyampaikan bahwa IDI merupakan instrumen strategis dalam mengukur kualitas demokrasi sekaligus menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan politik di daerah.

Karena itu, setiap dinamika capaian IDI harus disikapi secara objektif dan konstruktif.
“Capaian IDI Sumatera Utara tahun 2024 memang masih berada pada kategori tinggi, yakni 80,19 poin. Namun penurunan peringkat nasional dari posisi 11 ke 15 menjadi pengingat bahwa perbaikan di sejumlah aspek dan indikator harus terus diupayakan secara bersama-sama,” ujar Mulyono.

Sebelumnya Kabid Politik Dalam Negeri Prama Jhon Sembiring selaku panitia melaporkan FGD ini merupakan optimisme Pemprov Sumut sebagai ruang evaluasi untuk memperkuat fondasi demokrasi daerah. Terlebih, penyempurnaan metodologi IDI selama ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, masyarakat sipil, pemerintah daerah, hingga kementerian dan DPR, sehingga hasilnya mencerminkan dinamika demokrasi yang riil.

Lebih lanjut dalam FGD tersebut Mulyono memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan Pemprov Sumut untuk mendukung pencapaian target IDI 2025. Salah satunya adalah menjadikan Indeks Demokrasi Indonesia sebagai bagian dari program pembangunan jangka menengah daerah.

Selain itu, Pemprov Sumut juga telah membentuk Kelompok Kerja IDI melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/365/KPTS/2025 yang melibatkan organisasi perangkat daerah serta lembaga terkait.

Upaya lain yang ditekankan meliputi keterbukaan informasi publik, khususnya publikasi data dan informasi anggaran keuangan daerah melalui laman resmi pemerintah provinsi.

Pemprov Sumut juga mendorong evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan keyakinan, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta kebebasan berpendapat.

Di bidang hak politik dan sosial, pemerintah daerah melakukan pendidikan politik untuk menjamin hak memilih dan dipilih dalam pemilu, pemenuhan hak-hak pekerja, serta koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan guna memperkuat indikator kebebasan berekspresi di masyarakat.

Pendampingan kepada partai politik penerima bantuan keuangan juga terus dilakukan, terutama dalam pengumpulan data pendidikan politik bagi kader.

Menurut Mulyono, kolaborasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Utara. “FGD ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi gagasan dan data, sehingga Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara dapat meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.

Dengan pendekatan yang terukur dan inklusif tersebut, Pemprov Sumut menunjukkan komitmen untuk menjaga demokrasi tetap tumbuh sebagai fondasi pembangunan daerah. Tidak sekadar mengejar angka, tetapi memastikan demokrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

FGD Penyusunan IDI 2025 itu secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara dengan seruan kolaboratif, menegaskan tekad bersama untuk mewujudkan Sumatera Utara yang semakin demokratis dan berdaya.***