oleh

Ketika Jalan Provinsi Di Kab. Padanglawas Hancur-hancuran Dan Rusak Berat

Laporan Balyan Kadir Nasution

PadangLawas.Mitanews.co.id | MEMBACA berita Mitanews.co.id yang tampil Sabtu (16/04/2022) malam berjudul "Edy Rahmayadi : SDM, Infrastruktur dan Sektor Pertanian Dorong Laju Pertumbuhan Ekonomi", penulis sangat tertarik atas pernyataan yang sesungguhnya bertolakbelakang dengan fakta yang saat ini diderita dan dirasakan masyarakat Provinsi Sumatera Utara atau di daerah Kabupaten Padanglawas (Palas).

Bahwa kondisi jalan lintas Sumatera (Jalinsum) atau biasa juga disebut jalan provinsi yang melintasi kabupaten beribukota Sibuhuan itu sudah lama hancur-hancuran serta rusak berat. Keadaan itu telah berdampak terganggunya aspek dan sendi-sendi kehidupan masyarakat terutama di bidang ekonomi.

Ungkapan Gubernur Edy Rahmayadi saat menjadi narasumber pada Pengajian Ramadhan 1443 H yang berlangsung di Auditorium Kampus Utama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Jalan Kapten Muhktar Basri Nomor 3 Medan itu memang itulah adanya.

Berarti Gubernur faham benar bahwa yang menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi itu salahsatunya adalah sektor infrastruktur, dalam hal ini infrastruktur jalan diketahui merupakan sarana vital menjadi upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Tetapi anehnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkesan tutup mata dengan kondisi badan jalan lintas Sumatera yang memanjang dan membelah Kabupaten Palas yang membuat pengguna jalan terutama warga daerah kabupaten berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, tepatnya Kabupaten Rokan Hulu atau Rohul itu menderita lambannya pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Secara teoritis Gubernur Edy mengakui betapa penting dan urgennya fungsi jalan bagi upaya mendongkrak perekonomian, tetapi prakteknya Bapak Gubernur Edy terkesan tutup mata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padanglawas yang mandeg akibat hancur dan rusaknya badan jalan provinsi.

Amat sulit bagi para pihak untuk mencari ruas badan jalan provinsi di Kabupaten Palas kondisinya dalam keadaan bagus sepanjang satu kilometer. Bagi aparat di Dinas Bina Marga atau Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara, coba temukan ruas jalan yang kondisi dan keadaannya dalam keadaan baik dan layak.

Dalam paparan itu, Gubernur terlihat sangat tahu bahwa infrastruktur sangat mempengaruhi biaya distribusi logistik yang dikeluarkan, dengan cukup tingginya cost yang dikeluarkan berakibat pada tingginya harga-harga barang, sehingga membebani daya beli masyarakat. Untuk itu, keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi cukup penting untuk menurunkan biaya yang harus dikeluarkan.

Menurut Gubernur Edy Rahmayadi, kondisi serta layak-tidaknya infrastruktur pasti mempengaruhi nilai jual suatu barang, semua pada tahu bahwa Provinsi Sumut itu memiliki jalan terpanjang di Indonesia, dengan APBD terbatas, jadi tidak semua jalan di Sumut mantap sehingga berdampak biaya distribusi barang dan kebutuhan pokok masyarakat.

Yang pasti, kondisi jalan provinsi di Kabupaten Padanglawas saat ini masih sangat jauh dari tingkat layak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Itu baru tingkat layak atau tidaknya kondisi infrastruktur jalsn provinsi di Palas.

Dari aspek keselamatan jiwa, kondisi jalan provinsi di Palas juga sudah lama menjadi ancaman terhadap keselamatan pengguna jalan. Ini juga merupakan hal yang sangat penting menjadi pemikiran mendesak bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedini mungkin.

Kejadian Jum'at (22/04/2022) yang naas bagi sang pengemudi truk pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sedang seret muatannya terguling saat roda truk itu melewati lobang jalan tertutup air mengakibatkan muatan TBS kelapa sawit tumpah berserakan di badan jalan merupakan contoh yang sudah sering terjadi di Kabupaten Palas.

Kejadian kecelakaan seperti itu sebenarnya tidak akan terjadi sekiranya perbaikan jalan provinsi di Palas dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh. Sedih memang melihat dan mendalami penderitaan warga Padanglawas sejak daerah itu masih merupakan bagian dari Kabupaten Tapsel, masih saja keluhannya dari Tapsel (Tapsel Tak Pernah Selesai) menjadi Palas (Padanglawas Lamban Selalu), padahal awal dari problematikanya bukan dari pemkabnya masing-masing, tetapi pemprov Sumutnya yang terlihat tidak mampu lagi mengakomodir luas wilayah yang semakin jauh dari pusat provinsi.

Baca juga : Filisana Gulo Terima Penghargaan Pada Peringatan Hari Kartini Ke-144

News Feed