Ketua DPRD Sergai Pantau Pemerataan Dan Singkronisasi Penerima Manfaat MBG

" Hasil pemantauan dalam proses pemerataan penerima manfaat antar SPPG merupakan program Badan Gizi Nasional (BGN) serentak secara nasional dalam upaya lebih memaksimalkan pelayanan terhadap penerima manfaat", terang Togar Situmorang kepada Wartawan, Rabu 19 November 2025 di SPPG Pasar Rodi Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

Ketua DPRD Sergai mengakui dalam proses pemerataan tersebut, salah satu dampaknya ada penerima manfaat MBG di satu sekolah, untuk sementara tidak menerima MBG, menanti SPPG yang ditunjuk bersangkutan beroperasi, setelah itu penerima manfaat di sekolah tersebut akan kembali menerima MBG seperti biasa.

" Tentunya kendala seperti ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Sergai semata, namun terjadi di Provinsi Sumatera Utara bahkan di seluruh Indonesia secara nasional", pungkas Togar Situmorang.

Sebelumnya, Plt Kepala SPPG Pasar Rodi, Azri didampingi Akuntan Zahra mengatakan sebelum pemerataan penerima manfaat sekitar 3.900 orang dan setelah pemerataan jadi 3.100 orang terdiri dari pelajar dan Bumil, Busui dan Balita (B3) di 20 sekolah TK, SD dan SMA Negeri dan swasta.

Hal senada diutarakan Kepala SPPG Kota Galuh 1 Kec. Perbaungan Enda Hernalita Barus mengatakan jumlah porsi sebelum ada pemerataan sekolah 3.790 porsi dan melayani penerima manfaat 13 sekolah dari TK, SD, SMP, MTSS, MTS, MAS, SMKS, SMA dan satu Posyandu Seroja untuk melayani 3B dan setelah pemerataan jumlah menjadi 2.540 porsi dan melayani penerima manfaat di 11 sekolah.

Koordinator BGN Wilayah Sergai Nurhasanah Ritonga yang dihubungi via layanan WhatsApp menyampaikan Kepala SPPG melaksanakan tugas berdasarkan SK nomor 244 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.

"Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa satu SPPG hanya dapat melayani maksimal 3.000 penerima manfaat, terdiri dari 2.500 peserta didik dan 500 kelompok 3B. Ketentuan ini berlaku apabila SPPG memiliki chef atau juru masak bersertifikat sesuai standar," jelasnya.

Ia menambahkan, jika SPPG belum memiliki chef bersertifikat, maka jumlah penerima manfaat wajib diturunkan menjadi maksimal 2.500 orang.

Berdasarkan regulasi tersebut lanjut Koordinator BGN Wilayah Sergai, beberapa Kecamatan telah melaksanakan pemerataan dan sinkronisasi jumlah penerima manfaat. Proses ini dilakukan melalui koordinasi antara Koordinator Wilayah, Ketua Kelompok, dan Kepala SPPG, serta melibatkan Camat, Kapolsek, dan Danramil sebagai saksi dalam audiensi pemerataan.

" Kehadiran para unsur Forkopimcam ini memastikan kebijakan berjalan transparan, sesuai juknis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerataan mengacu pada ketentuan juknis terkait kepemilikan chef bersertifikat, batas jumlah penerima yang dapat dilayani, serta jarak tempuh maksimal layanan yaitu 6 Km", jelas Nurhasanah Ritonga.

Langkah ini sebutnya bertujuan agar pelayanan merata dan kualitas makanan bergizi yang diterima masyarakat tetap terjamin.

Terkait adanya sekolah imbuhnya, yang saat ini mengalami penghentian sementara pengantaran paket Makan Bergizi Gratis (MBG), pihaknya tegaskan bahwa langkah tersebut hanya bersifat sementara. Sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan ke SPPG baru yang sedang dalam proses pembangunan di kecamatan masing-masing.

" Setelah dapur SPPG beroperasi, layanan akan kembali disalurkan. Kami juga berusaha menjalin komunikasi dengan pihak sekolah untuk menghindari terjadinya miskomunikasi dan memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat", pungkas Nurhasanah Ritonga.

Selain itu ujarnya, untuk menghindari kekosongan layanan, pihaknya sedang melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pimpinan agar sekolah yang terdampak tetap dapat dilayani melalui mekanisme backup oleh SPPG yang sudah beroperasi, sampai SPPG baru siap digunakan.

" Di sisi lain, kami terus berkomunikasi dengan pihak sekolah agar koordinasi tetap terjalin baik dan tidak terjadi miskomunikasi. Kami juga berkoordinasi dengan mitra penyelenggara agar pembangunan SPPG dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelayanan MBG dapat kembali berjalan normal dan merata", pungkasnya. (mn.44)***