Ketua DPRD Sibolga Tanggapi Kabar Pergantian Para Kepling

Tak hanya itu, dibalik rencana penggantian para Kepling tersebut, terendus pula kabar adanya pengutipan sejumlah uang terhadap oknum Kepling baru.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik berharap bila informasi tersebut benar, para Kepling yang diberhentikan tersebut harus benar-benar telah terbukti bersalah dan bukan karena kepentingan politik.

"Misalnya keplingnya memang bermasalah, terkena masalah hukum ataupun menyalahi wewenang dalam bertugas ya sah-sah saja dalam hal pergantian, tidak ada hubungannya dengan politik," kata Syukri dalam keterangan persnya usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemko Sibolga, pada Rabu (24/1/2024).

Lebih lanjut, Syukri menegaskan bahwa bila ternyata terbukti mengandung unsur politik, dirinya tidak akan segan-segan untuk menggunakan kewenangannya sebagai pengawas Pemerintahan.

"Kalau misalnya memang ada mengarah kesana (politik_red), saya juga akan menggunakan fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan," jelasnya.

Karena menurut Syukri, pergantian 3 OPD di Pemko Sibolga yang baru-baru ini telah dilakukan, juga disinyalir telah menyalahi aturan. Dimana, sebanyak 2 dari 3 orang OPD yang dilantik tersebut tidak melalui proses lelang jabatan, sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau misalnya memang ada tekanan atas pergantian ini ya tekanan dari mana, siapa yang menekan. Jangan ini dijadikan alasan untuk melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Kalau misalnya pergantian ini menyalahi wewenang, saya tidak segan-segan untuk melaporkan langsung ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Karena fungsi kami sebagai DPRD selain masalah pembangunan, fungsi kami juga mengawasi bagaimana jalannya roda pemerintahan," tegasnya mengakhiri.(MN.16)***