Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tapteng Siap Turun Kelapangan Cek Data Penerima Beasiswa Tanpa Biaya Perjalanan Dinas

Pernyataan itu disampaikan Deni Herman Hulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang digelar DPRD, menyusul adanya aspirasi yang disampaikan para mahasiswa soal pemberhentian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi asal Tapteng.

“Saya siap turun ke lapangan tanpa biaya perjalanan dinas untuk memastikan data penerima beasiswa sesuai aturan,” tegas Deni Herman Hulu di hadapan peserta RDP.

Sebelumnya, Deni Herman Hulu juga menyatakan akan memperjuangkan aspirasi mahasiswa yang beasiswanya dihentikan Pemkab Tapteng pada semester akhir.

Deni mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, alasan efisiensi tidak semestinya diterapkan pada sektor pendidikan.

“Dalam konteks efisiensi anggaran, sektor pendidikan dan kesehatan umumnya tidak mengalami pengurangan. Apalagi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada kebijakan pemangkasan anggaran di sektor pendidikan,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Deni menyebutkan bahwa beasiswa adalah bentuk investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Penghapusan beasiswa, kata dia, justru berpotensi merugikan masa depan mahasiswa dan bangsa.

“Efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan pendidikan. Beasiswa sangat dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan kuliah, khususnya di semester akhir yang membutuhkan biaya skripsi dan wisuda,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, Deni berjanji akan membawa persoalan ini ke tingkat pusat sampai ke Presiden Prabowo melalui jalur Partai Gerindra.

“Ingat, bahwa cita-cita besar bangsa kita adalah untuk mencapai Indonesia Emas 2045, jadi jangan harap itu tercapai kalau mimpi anak-anak Tapteng yang ingin bersekolah tidak didukung pemerintah setempat. Atau kita tidak ingin ikut andil dalam cita-cita tersebut, hah bagaimana? Jadi jangan berhafrap kita naik kelas, yang ada malah tinggal kelas!” ujar Ketua Komisi B itu.

Diketahui, RDP tersebut dipimpin Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani, dan dihadiri anggota lintas fraksi serta Sekdakab Tapteng, Erwin Hotmansah Harahap.

Dalam rapat, DPRD mempertanyakan alasan pemberhentian beasiswa, terutama yang terjadi pada semester akhir (semester 8) mahasiswa.

Rivai mengungkapkan bahwa informasi pemberhentian tersebut bersumber dari pesan WhatsApp Kasubbag Kesra, Abdul Hamid Tanjung, yang menyebutkan penghentian beasiswa karena efisiensi anggaran.

Menanggapi hal itu, Sekdakab Tapteng Erwin Harahap menyampaikan permohonan maaf atas tindakan sepihak dari Kasubbag Kesra.

Erwin Hotmansah yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membantah informasi yang menyebut beasiswa dihentikan karena efisiensi anggaran.

Menurut Erwin, pada saat ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sedang melakukan peninjauan ulang terhadap penerima beasiswa dengan alasan bahwa penerima beasiswa sejak Tahun 2021 hingga saat ini adalah orang yang sama.

“Sehingga banyak mahasiswa berprestasi dari masyarakat kurang mampu lainnya, yang juga berkeinginan mendapatkan Beasiswa masuk Perguruan Tinggi Negeri, tidak dapat masuk dalam daftar penerima beasiswa tersebut,” ujar Erwin.

Ia menegaskan bahwa anggaran untuk beasiswa telah dianggarkan dalam Perkada APBD bagi 104 mahasiswa penerima bantuan.

Rivai Sibarani kemudian kembali menimpali dan menegaskan akan ikut turun ke lapangan mencek data penerima bantuan beasiswa.

“Saya pun akan turun langsung untuk memastikan penerima benar dari keluarga tidak mampu. Jika ditemukan dari keluarga mampu, akan kami coret,” tegas Rivai.

Rivai memastikan tidak ada pemberhentian beasiswa. DPRD akan mengawal agar bantuan tetap tersalurkan tepat sasaran.

“Kami sudah buktikan komitmen untuk membela mahasiswa. Tetap semangat menuntut ilmu untuk membangun Tapteng,” pesan Rivai.

Sementara itu, Kabag Kesra Tapteng, Kambaudin Siregar, turut meminta maaf atas informasi yang menyesatkan. Ia menegaskan tidak ada penghentian beasiswa, bahkan anggarannya telah diusulkan dalam APBD untuk 104 mahasiswa.(MN.16)***