Kominfo Sumut Berhasil Pastikan Informasi Pasar Murah Beras Sampai ke Rakyat

MEDAN.Mitanews.co.id ||
Kebijakan publik yang baik tidak hanya diukur dari ketepatan strategi, tetapi juga dari cara kebijakan itu dipahami dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam konteks Sumatera Utara, langkah Gubernur Bobby Afif Nasution yang sigap menurunkan harga pangan melalui gelaran pasar murah akan kurang berdampak jika tidak diikuti dengan komunikasi publik yang efektif. Editorial Mimbar Umum Rabu (3/8) melihat hal ini yang kutipannya layak kita analisis.

Gerak cepat Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dalam mengendalikan gejolak harga beras belakangan ini patut diapresiasi. Namun ada satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian: kecepatan aksi di lapangan harus seiring dengan kecepatan informasi sampai ke masyarakat.

Di titik inilah, peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut yang dipimpin Erwin Hotmansah Harahap menjadi sangat vital.

Kominfo Sumut menunjukkan kepiawaian sebagai penyambung informasi publik. Berbagai gerakan strategis gubernur, mulai dari peninjauan langsung ke pasar murah hingga kebijakan penurunan harga pangan tertentu, dapat segera diketahui masyarakat berkat diseminasi yang cepat dan akurat.

Rilis resmi dikirim ke media massa dalam tempo singkat, konten digital disebarkan melalui kanal resmi pemerintah, sementara pusat informasi publik disiapkan agar masyarakat mendapat data yang valid.

Peran ini tidak bisa dianggap sepele. Betapapun cepat gubernur bertindak, manfaatnya akan berkurang bila publik tidak mengetahuinya. Informasi yang lambat, simpang siur, atau tidak terdiseminasi dengan baik bisa menimbulkan keresahan baru.

Justru karena ada kanal komunikasi yang solid, masyarakat merasa lebih tenang: mereka tahu pasar murah ada, mereka tahu harga beras bisa ditekan, dan mereka tahu pemerintah hadir di saat yang tepat.

Kominfo Sumut telah membuktikan diri sebagai mitra strategis yang menopang citra sekaligus efektivitas kebijakan gubernur. Informasi yang dikemas dengan baik dan disalurkan secara terukur menjadi jembatan antara kebijakan dan penerima manfaatnya, yaitu rakyat. Beberapa kali, rilis yang disebarkan Kominfo tidak hanya cepat tetapi juga akurat, meminimalisasi ruang bagi hoaks atau kabar liar yang kerap memperkeruh suasana.

Kita ini ingin menegaskan bahwa komunikasi publik bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari kebijakan. Di era digital, informasi adalah energi penggerak. Tanpa informasi yang benar, publik bisa salah paham. Tanpa informasi yang cepat, publik bisa panik. Dan tanpa informasi yang luas, kebijakan sehebat apa pun hanya bergaung di ruang sempit.

Maka, apresiasi patut diberikan kepada Kominfo Sumut yang konsisten menjaga ritme diseminasi. Dengan kerja sistematis, Kominfo memastikan bahwa publik bukan hanya menjadi penonton, melainkan juga penerima manfaat yang utuh dari setiap kebijakan.

Ke depan, tantangan komunikasi publik tentu makin kompleks. Namun bila pola kerja cepat, akurat, dan kolaboratif ini terus dijaga, Kominfo Sumut akan tetap menjadi ujung tombak yang menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Karena pada akhirnya, kepercayaan itu lahir dari apa yang diketahui, dipahami, dan dirasakan masyarakat.(MN.01)***