Kunjungan PAD Wabup Samosir ke Pematangsiantar Tuai Kritik: “Ketika Sawah Kekeringan, Kebijakan Justru Meleset Arah”
SAMOSIR.Mitanews.co.id ||
Langkah Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuai respons keras dari publik. Kunjungan pada Kamis (14/11) itu dipimpin Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, bersama sejumlah pejabat perangkat daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Ariston menekankan pentingnya kerja sama pengembangan pariwisata dan produk kreatif lokal. Ia menilai Samosir dan Pematangsiantar memiliki peluang sinergi ekonomi yang dapat mendorong UMKM, termasuk pemasaran produk ukiran dan suvenir khas daerah.
Pemerintah Kota Pematangsiantar menyambut baik kerja sama tersebut. Wakil Wali Kota Herlina menyatakan pihaknya juga tengah mengembangkan destinasi wisata baru yang diharapkan dapat menjadi sumber PAD.
Kritik Mengemuka: Relevansi Kunjungan Dipertanyakan
Tidak semua pihak melihat langkah itu sebagai prioritas yang tepat. Mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Oloan Simbolon, menilai fokus kunjungan tersebut tidak sejalan dengan kondisi riil masyarakat Samosir yang tengah berjuang menghadapi kekeringan dan persoalan air.
Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Sabtu (15/11), Oloan menyoroti bahwa sebagian besar masyarakat hidup dari sektor pertanian yang saat ini terdampak secara langsung oleh minimnya irigasi dan pasokan air.
> “Samosir sedang mengalami kekeringan panjang. Petani tidak hanya kehilangan air untuk sawah, tetapi bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi seperti itu, prioritas kebijakan seharusnya jelas,” ujar Oloan.
Ia menilai kunjungan ke daerah perkotaan seperti Pematangsiantar—yang tidak menghadapi masalah agraris serupa—kurang memberikan jawaban atas kebutuhan paling mendesak masyarakat.
> “Ini soal relevansi. Ketika petani berjuang mendapatkan air, studi banding justru dilakukan ke daerah yang tidak memiliki persoalan irigasi. Ini membuat masyarakat bertanya: apakah pemerintah benar-benar mendengar suara bawah?” katanya.
Kebutuhan Mendesak: Air, Bukan Agenda Seremonial
Menurut Oloan, pembangunan pariwisata dan peningkatan PAD tidak bisa dilepaskan dari pemenuhan kebutuhan dasar warga.
> “Pariwisata tak akan berdiri di atas tanah yang retak. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah air yang mengalir, bukan agenda kerja yang melenceng dari akar persoalan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen penyelamatan, bukan hanya alokasi rutin yang mengabaikan kondisi lapangan.
> “Jika air tidak segera menjadi prioritas, maka masyarakat akan terus menanggung dampaknya. Ini bukan sekadar isu teknis, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga,” katanya.
Kolaborasi Tetap Dibutuhkan, tetapi Prioritas Harus Tepat
Meski demikian, penguatan kerja sama antardaerah tetap dinilai memiliki nilai strategis bagi percepatan pembangunan Samosir. Namun, sejumlah kalangan menyimpulkan bahwa efektivitas kunjungan kerja sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Samosir belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang muncul.
Kunjungan tersebut pada akhirnya membuka ruang diskusi lebih luas mengenai arah kebijakan daerah—apakah sudah berpihak pada kebutuhan paling mendasar masyarakat, atau justru perlu penyesuaian agar lebih selaras dengan tantangan nyata di lapangan.(HS)***
Baca Juga :
Bupati Nias Apresiasi Keberhasilan Ketahanan Pangan di Desa Gazamanu
