Menteri PKP Tinjau Samosir, 556 Rumah Akan Diperbaiki dan Permukiman Kumuh Ditata

Hal itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kecamatan Simanindo, Rabu (25/3/2026), untuk meninjau langsung lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta rencana penataan kawasan permukiman kumuh.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan sebanyak 556 unit rumah di Samosir akan mendapatkan program perbaikan rumah melalui skema BSPS pada tahun anggaran 2026.

“Untuk Samosir ada 556 unit rumah yang akan dibedah tahun 2026. Ini peningkatan yang cukup besar karena tahun ini anggaran perumahan dinaikkan oleh Presiden,” kata Maruarar.

Ia menegaskan bahwa proses penetapan penerima manfaat harus dilakukan secara cermat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Data penerima harus dicek dengan baik supaya program ini tepat sasaran,” ujarnya.

Penataan Kawasan Kumuh

Selain program perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 41,80 hektare di wilayah Kecamatan Simanindo.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP dan pemerintah daerah di Kabupaten Samosir.

Penataan kawasan kumuh itu akan dilakukan di dua desa, yakni:

Desa Tomok seluas 29,86 hektare yang mencakup 12 perkampungan

Desa Tomok Parsaoran seluas 11,94 hektare yang mencakup 13 perkampungan

Dari total penerima BSPS, 56 unit rumah dialokasikan khusus untuk renovasi rumah adat Batak, sesuai dengan usulan pemerintah daerah.

Saat meninjau salah satu rumah adat di kawasan Lumban Sinaga, Maruarar berdialog dengan pemilik rumah, Rani Situmeang. Setelah melihat langsung kondisi bangunan tersebut, ia menyarankan agar rumah tersebut masuk dalam program renovasi.

“Negara hadir untuk memastikan masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Apalagi Samosir adalah daerah wisata, rumah adat harus tetap dijaga,” kata Maruarar.

Ia juga menyarankan penggunaan atap genteng pada rumah adat agar lebih nyaman bagi penghuni tanpa menghilangkan nilai budaya.

Target Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Samosir masih mencapai sekitar 3.080 unit.

Maruarar menyatakan optimistis persoalan tersebut dapat ditangani secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang.

“Saya kira dalam tiga tahun ke depan persoalan rumah tidak layak huni di Samosir bisa diselesaikan,” ujarnya.

Menurut dia, program perumahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mengurus rakyat itu harus sepenuh hati. Tidak hanya membangun rumah, tetapi juga memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak,” kata dia.

Dorong Ekonomi Lokal

Program penataan kawasan permukiman kumuh tersebut mencakup pembangunan berbagai fasilitas dasar, antara lain jalan lingkungan, drainase, septic tank, tembok penahan tanah, pemasangan paving blok, penyediaan tempat sampah, penataan lingkungan permukiman, hingga pemasangan lampu jalan.

Pekerjaan fisik program ini direncanakan mulai Mei 2026.

Maruarar menilai program perumahan memiliki efek berganda bagi perekonomian masyarakat karena melibatkan banyak sektor pekerjaan.

“Program ini akan menggerakkan ekonomi lokal. Panglong, tukang bangunan, hingga buruh akan merasakan dampaknya,” katanya.

Diperkirakan pelaksanaan program tersebut dapat menyerap sekitar 200 tenaga kerja lokal.

Dukungan Pemerintah Daerah

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar juga mengapresiasi respons pemerintah daerah yang dinilai aktif mendukung pelaksanaan program perumahan.

Bupati Vandiko T. Gultom menyatakan pemerintah daerah siap memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran.

“Kehadiran Menteri PKP membawa dampak nyata bagi masyarakat Samosir, khususnya dalam pemenuhan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman,” kata Vandiko.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan data penerima bantuan akurat serta pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.

“Kami berharap program ini tidak hanya memperbaiki kualitas permukiman, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor pariwisata di Samosir,” ujarnya.

Tinjau Pembersihan Eceng Gondok

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP juga meninjau kegiatan pembersihan eceng gondok di kawasan Danau Toba yang dilakukan komunitas Sabam Sirait Peduli.

Kegiatan yang telah berlangsung selama sekitar satu tahun lima bulan itu melibatkan masyarakat setempat dengan dukungan pembiayaan dari keluarga Maruarar Sirait.

“Kita senang melihat anak-anak muda yang memiliki idealisme merawat Danau Toba. Ini pekerjaan yang membutuhkan kerja sama semua pihak,” kata Maruarar.***