Nol Kilometer, Berbagai Dinamika Awali Kepemimpinan Bupati Gus Irawan di Tapsel

Pengamat pemerintahan dan pembangunan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Aulia Akbar, berbicara hal ini dengan wartawan pada Sabtu, 1 Maret, jelang mulai bertugas Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Bupati Jafar Syahbudin Ritonga diperkirakan pada Senin, 3 Maret 2025.

Menurutnya, di titik awal atau nol kilometer kepemimpinan Gus Irawan dengan Jafar Syahbuddin, sudah mengalami efisiensi atau pengurangan anggaran yang jumlahnya mencapai Rp113 miliar dari pemerintah pusat.

Efisiensi yang sebenarnya juga dialami pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Indonesia itu, telah mengakibatkan batalnya sebagian besar realisasi pembangunan yang sebelumnya dianggarkan untuk tahun 2025 ini.

"Pembangunan sarana prasarana fisik atau yang bersifat bangunan, menjadi gagal untuk direalisasikan karena anggaran yang ada telah batal ditransfer oleh pemerintah pusat," kata Aulia Akbar.

Dijelaskan, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 yang mejadi dasar penghapusan anggaran itu. Alasannya, untuk efesiensi penggunaan keuangan negara.

Di tingkat lokal, kebijakan pemerintahan sebelumnya yang mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak tahun 2021 sampai 2024 dengan jumlah mencapai ribuan orang, telah menyedot anggaran sekitar Rp200 miliar dari Belanja Modal ke Belanja Pegawai Tapsel di tahun 2025.

Dua hari menjelang habis jabatan, Dolly Pasaribu menerbitkan Peraturan Bupati Tapsel No.5 tertangal 18 Februrai 2025 tentang Perubahan Atas Perbup No.32 tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025. Disitu terlihat jumlah Belanja Pegawai meningkat tajam menjadi Rp739 milar lebih.

Belanja Modal yang sebagian besarnya dipergunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan bangunan fisik lainnya, pada tahun 2025 ini telah terjadi pengurangan lagi dari Rp154 miliar di Perda APBD menjadi Rp89 miliar di Perubahan Perbub tentang penjabaran APBD 2025.

Dibanding sebelumnya, perbandingan antara Belanja Modal dengan Belanja Pegawai di tahun 2025 ini yang paling membuat miris. Tahun 2021 Belanja Modal Tapsel sekitar Rp236,9 miliar dan Belanja Pegawai sekitar Rp456 miliar.

Tahun 2022 Belanja Modal sekitar Rp305,8 miliar dan Belanja Pegawai sekitar Rp458 miliar.Tahun 2023 Belanja Modal sekitar Rp501,3 miliar dan Belanja Pegawai sekitar Rp463 miliar. Di tahun 2024 pergeseran. Belanja mulai terlihat nyata yaitu Belanja Modal hanya Rp254 miliar dan Belanja Pegawai meningkat tajam menjadi Rp540 miliar lebih.

Tahun ini, Belanja Modal pembangunan berkurang drastis. Di Perda APBD 2025 masih Rp154 miliar, namun dikurangi lewat Perbup Tapsel No.5 dan tinggal hanya Rp89 miliar.

Berbanding terbalik dengan Belanja Pegawai yang membengkak menjadi Rp739 miliar lebih, keadaan itu terjadi, karena banyak nya pertambahan ASN P3K tidak diimbangi dengan pertambahan sumber pendapatan daerah yang baru yang diempat tahun terakhir tidak ada.

Dan untuk diketahui Belanja Pegawai adalah Belanja ASN yaitu PNS dan P3K, artinya belum masuk THL maupun TKS yang sejak tahun 2022 sampai 2024 banyak diterima tanpa melihat kompetensinya.

"Membengkaknya anggaran Belanja Pegawai ini, menurut saya, antara lain akibat pengangkatan pegawai ASN khususnya P3K yang jumlahnya sangat fantastis, rekruitmennya tak selektif dan kurang reaslistis oleh Bupati Tapsel sebelumnya," sebut Aulia Akbar.

Mirisnya, dinamika keuangan Tapsel ini antara lain akibat sektor Pendapatan Daerah yang dikelola kurang baik. Seperti pengelolaan pasar daerah yang dipindah dari BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (TSM) ke Dinas Perdagangan dan Koperasi.

Saat dikelola PT.TSM, setiap tahunnya Pendapatan Daerah yang tercapai sekitar Rp360 juta. Setetah dikelola Dinas Perdagangan dan Koperasi, Pemkab Tapsel 'memberikan' dana sekitar Rp800 juta untuk operasional pengelolaan pasar itu.

Nyatanya, jangankan keuntungan, untuk mengembalikan 'modal' yang Rp800 juta itu saja, Dinas yang mengelola pasar tersebut tak mampu. Dari Rp1,06 miliar target Pendapatan Daerah dari pengelolaan pasar, yang terealisasi hanya sekitar Rp260 juta.

"Pemkab Tapsel merugi sekitar Rp540 juta dari pemberian anggaran Rp800 juta untuk operasional pengelolaan pasar. Padahal saat dikelola PT.TSM, masih berkontribusi atau mampu menambah PAD sekitar Rp360 juta per tahun tanpa ada bantuan modal," terangnya.

Dinamika lain di nol kilometer kepemimpinan Gus Irawan adalah kepegawaian. Antara lain setelah munculnya surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai tindak lanjut Undang Undang No.20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pemerintah daerah diinstruksikan menata pegawai ASN dan Non ASN. Bupati Tapsel saat dijabat Dolly Pasaribu telah menerbitkan keputusan yang berakibat pada 'dirumahkannya' ratusan pegawai Non ASN di Pemkab Tapsel.

Aksi penolakan terhadap keputusan Bupati Tapsel Dolly Pasaribu itu telah dilakukan para pegawai Non ASN yang dirumahkan. Seperti pada unjukrasa ratusan tenaga kesehatan yang merupakan pegawai Non ASN Dinas Kesehatan pada Senin (24/2/2025).

Pengurangan anggaran Rp113 miliar dan keputusan merumahkan ratusan pegawai Non ASN ini, telah menjadi persoalan atau dinamika masalah di nol kilometer kepemimpinan Bupati Gus Irawan Pasaribu di Tapsel.

"Belum lagi persoalan-persoalan daerah yang menjadi warisan pemerintahan sebelumnya. Seperti aparat pemerintahan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Tapanuli Selatan Membangun (TSM) yang dililit persoalan hingga masih berhadapan dengan proses penegakan hukum," ujarnya.

Aulia Akbar menyebut, tahun pertama pemerintahan Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, ibaratnya masih cuci piring. Sehingga jangan dulu berharap banyak terhadap perealisasian visi kampanye di tahun pertama ini.

"Di sinilah pak Gus dan Jafar diuji kemampuannya menghadapi dinamika di tubuh Pemkab Tapsel. Jika beliau-beliau diawal ini sukses menghadapinya, maka visi Tapsel Kembali Bangkit akan terwujud di periode pertama kepemimpinan mereka," terang Aulia Akbar.

Terakhir, ia menyarankan kepada Bupati Tapsel Gus Irawan dan Wakil Bupat Jafar Syahbudin agar segera merasionalisasi struktur anggaran yang ada di Perbub APBD 2025.

Misalnya, pemotongan perjalanan dinas 50 %, meniadakan kegiatan yang bersifat seremoni, mengurangi bimtek dan sejenisnya yang dalam nomenklatur anggaran termasuk Belanja Barang dan Jasa termasuk mengurangi hibah uang dan barang. Dari hasil rasionalisasi atau pengurangan itu bisa digunakan untuk sedikit menambah Belanja Modal.

Rasionalisasi Anggaran itu juga adalah dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan dari Surat Edaran (SE) Mendagri No.900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025.

Dan bunyinya, "seluruh kepala daerah terpilih dan baru dilantik, diminta melakukan penyesuaian anggaran daerah sekaligus mengakomodasi Asta Cita yang diselaraskan dengan penjabaran visi misi kepala daerah yang baru,".

Dipenghujung wawancaranya, Aulia meminta semua jajaran Pemkab Tapsel harus siap mengencangkan ikat pinggang termasuk stakeholders lainnya.

Ia optimis Gus Irawan akan mampu menghadapi dinamika Pemkab Tapsel saat ini seperti ketika menjabat Direktur Utama PT. Bank Sumut selama tiga periode, di mana di awal kepemimpinannya Bank Daerah itu dalam keadaan nyaris bangkrut.

"Demi keberlangsungan pembangunan Tapsel yang bergerak maju ke depan secara bertahap dan berkesinambungan, harus siap mengambil kebijakan strategis yang terkadang tidak populer dan bahkan berpotensi tidak memuaskan sekelompok orang," tutup Aulia.(mn.11)***