Oknum Bareskrim Diduga Bocorkan Operasi Senyap Gas Elpiji Oplosan Desa Amplas
MEDAN.Mitanews.co.id ||
Operasi senyap aparat Bareskrim untuk membongkar jaringan gas elpiji oplosan di Desa Amplas, Kabupaten Deliserdang, diduga bocor sebelum sempat digelar.
Sumber lapangan menyebut, kebocoran itu melibatkan seorang anggota Bareskrim berinisial KP.
Kabar bocornya operasi membuat sejumlah pelaku di lapangan lenyap dan lokasi pengoplosan mendadak sepi.
"Ada yang membocorkan rencana operasi," kata Rasyid Habibi Daulay, aktivis mahasiswa yang sejak awal menyoroti praktik gas oplosan di kawasan Amplas, Jumat, 7 November 2025.
Rasyid mengaku bersama rekan-rekannya sempat menelusuri lokasi pengoplosan di Jalan Keramat Kuda. Namun, seluruh aktivitas berhenti total.
"Warga bilang, lokasi kosong karena beredar kabar akan ada operasi dari Mabes Polri," ujarnya.
Bagi Rasyid, peristiwa itu menjadi sinyal kuat adanya kebocoran informasi.
"Kami menduga ada pihak yang sengaja membocorkan rencana penindakan itu," katanya.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar aksi di Mabes Polri dan Istana Negara.
"Kami ingin memastikan Asta Cita Presiden Prabowo bukan sekadar slogan di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan rakyat," tegas Rasyid.
Dugaan praktik pengoplosan gas di Desa Amplas sebelumnya juga disorot tajam oleh Achmad Riza Siregar, akademisi sosial politik dari Sumatera Utara.
Menurutnya, maraknya praktik serupa menunjukkan lemahnya penegakan hukum di tubuh kepolisian.
"Ini menunjukkan ketidakberdayaan aparat. Atau jangan-jangan, aparat ikut menikmati hasilnya," kata Riza, pertengahan Oktober lalu.
Riza menilai salah satu pilar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto adalah pemberantasan mafia komoditas strategis. Namun di lapangan, janji itu nyaris tak bergaung.
"Bareskrim yang digadang sebagai ujung tombak justru kehilangan 'nyali' menghadapi jaringan besar ini," katanya.
Ia menjelaskan, pola penyimpangan distribusi gas bersubsidi berlangsung sistematis, diduga melibatkan oknum aparat, agen nakal, hingga pejabat daerah.
"Kalau ini dibiarkan, Asta Cita hanya tinggal spanduk di dinding kantor pemerintahan," jelasnya.
Riza juga mengkritik gaya kerja penegak hukum yang pasif.
"Kalau Bareskrim hanya menunggu laporan, bukan menembus jantung jaringan, berarti mereka tunduk pada status quo," kata Riza.
Menurutnya, perlu diteliti apakah operasi pemberantasan mafia gas tersandera lobi-lobi pihak berkepentingan.
"Di sinilah Asta Cita diuji. Antara keberanian menabrak tembok kepentingan atau sekadar melanjutkan rutinitas," tuturnya.
Suara dari jalanan tak kalah keras. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Antikorupsi Seluruh Aktivis berunjuk rasa di depan Markas Polda Sumut, Agustus lalu.
Mereka menuding aparat melakukan pembiaran terhadap praktik pengoplosan gas di kawasan Selambo yang kini berpindah ke Keramat Kuda, hanya sepelemparan batu dari markas Polda Sumut.
Dalam aksinya, massa membawa bendera bergambar tengkorak, simbol 'pembajak negara' yang mereka tujukan kepada aparat yang dianggap membekingi praktik mafia energi.
Aksi serupa juga digelar Koalisi Mahasiswa Pengibar Keadilan Sumatera Utara (Kompek-SU) pada 30 Oktober 2025.
Mereka menantang aparat menindak serius dugaan pengoplosan gas elpiji bersubsidi di Jalan Keramat Kuda.
Kasus gas oplosan di Amplas telah lama menjadi perhatian publik. Selain merugikan masyarakat, praktik itu berpotensi menimbulkan ledakan besar akibat proses pemindahan gas ilegal.
Polisi sebelumnya berjanji menindak tegas jaringan pengoplos dan pihak yang melindunginya.
Namun hingga kini, belum ada langkah nyata dari aparat.
Padahal, lokasi yang disebut-sebut sebagai salah satu sentra pengoplosan itu berada hanya sepelemparan batu dari markas Polda Sumut, terlalu dekat untuk tidak diketahui.(mn.09)***
Baca Juga :
Dukungan Waketum DPP REI untuk Bobby Nasution: Tanda Kepercayaan Nasional terhadap Kepemimpinan Sumut
