Ombudsman RI : Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumut Harus Wujudkan Pelayanan Publik Prima

Hal tersebut disampaikan Pjs Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, James Marihot Panggabean menjawab sejumlah wartawan terkait topik pembahasan debat perdana calon Geubrnur dan Wakil Gubernur Sumut yang terkait dengan pelayanan public dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut juga mengapresiasi atas topik pembahasan debat pertama Calon Gubernur Sumatera Utara terkait Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial.

"Hal ini sangat penting untuk melihat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dapat menyampaikan visi misi dan program kerja nantinya jika terpilih untuk memperhatikan isu pelayanan publik di Sumatera Utara," ujar James Marihot Panggabean, Senin, 4 November 2024.

James Panggabean lebih lanjut menjelaskan, bahwa terdapat beberapa isu pelayanan publik yang belum terbahas.

"Khususnya dalam pelayanan publik dalam hal urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan. Misalnya saja pada Pelayanan Dasar Pendidikan, bahwa Sumatera Utara masih terbatas akses masyarakat bagi berkebutuhan khusus untuk mengakses Pendidikan Inklusif," jelas James.

Menurut James, sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

Masih banyak ditemukan penyelenggara pelayanan publik di sektor Pendidikan masih belum mengetahui secara jelas terkait perbedaan antara Pendidikan inklusif dan Pendidikan luar biasa serta pemenuhan hak-hak anak-anak berkebutuhan khusus dalam menempuh Pendidikan di setiap jenjangnya.

Sebagaimana berdasarkan informasi dan peninjauan lapangan yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara hanya ada satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Deliserdang dan satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Deliserdang yang menyelenggarakan Pendidikan inklusif.

"Sebagaimana hal ini yang belum terbahas selama debat pertama terkait isu pelayanan publik di sektor Pendidikan.
Jika kita melihat defenisi Pendidikan inklusif dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 bahwa terdapat peranan penting Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dalam memperhatikan hak akomodasi dan dukungan anggaran setiap satuan Pendidikan yang menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus," jelasnya.

Di samping peran Pemerintah Daerah sangat diharapkan dengan dibentuknya Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Hal ini yang sangat terlewatkan bagaimana arah perbaikan penyelenggaraan Pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di Sumatera Utara.

Di samping persoalan Pendidikan inklusif bahwa persoalan pesrebaran satuan Pendidikan di setiap jenjang Pendidikan baik dasar dan menengah menjadi hal yang terlewatkan.

Padahal hal tersebut menjadi isu permasalahan setiap tahunnya saat Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB). Misalnya saja di Kabupaten Deliserdang berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) masih ada kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri misalnya Kecamatan Patumbak, Kecamatan Biru-biru dan Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu.

"Sedangkan untuk SMP Negeri yang berada pada wilayah SMA Negeri yang tidak ada rata-rata memiliki dua SMP Negeri," imbuh James.

Oleh sebab itu, James Panggabean menyampaikan bahwa di samping persoalan isu Pendidikan tersebut bahwa terkait penjaminan mutu Kesehatan bagi masyarakat Sumut sangat perlu diperhatikan dalam perencanaan kedepannya bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih.

"Hal ini melihat bahwa masih belum maksimalnya aktivitas setiap Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah dalam melakukan kalibrasi alat Kesehatan. Hal ini sangat diperlukan dalam menjamin Tindakan Tenaga Medis dalam melakukan Tindakan dari hasil alat medis yang digunakan. Di samping persoalan kalibrasi alat Kesehatan, bahwa sangat diperlukan adanya suatu perencanaan setiap tahunnya yang harus disampaikan oleh setiap Calon Kepala Daerah dalam menata penyelenggaraan rumah sakit di Sumatera Utara," kata James Panggabean.

Apalagi, sebut James, hal ini sudah menjadi pembahasan bahwa masyarakat akan lebih nyaman jika berobat ke Penang dari pada di dalam negeri.

"Hal ini menunjukkan ada persoalan dari penyelenggaraan Kesehatan di Sumatera Utara baik dari sisi sarana prasana, peningkatan kompetensi tenaga medis dan kesejahteraan tenaga medis," sebutnya.

James Panggabean berharap, dalam Debat Kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terkait Daya Saing Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan.

"Sebagaimana hal ini adalah bagian dari Pelayanan Publik yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita wajib mengapresiasi setiap calon Gubernur dan wakil Gubernur memiliki pengalamannya secara tersendiri dalam memimpin daerah sebelumnya namun yang diharapkan masyarakat yakni bagaimana pemecahan permasalahan transportasi ke daerah-daerah wisata," harapnya.

Misalnya saja, kata James, seorang wisatawan akan ke Danau Toba, bagaimana program kerja calon kepala daerah dalam mendukung tersebut.

"Kita melihat bahwa akses transportasi masih terbatas. Di samping itu bahwa persoalan pemerataan pembangunan di daerah perbatasan antar provinsi dan kabupaten di Sumut dalam peningkatan dan pemenuhan mutu Pendidikan, mutu Kesehatan dan transportasi sangat diperlukan untuk diuraikan bagi Calon Kepala Daerah. Yang harapan nantinya, kepala daerah terpilih dapat mengawal dalam penyusunan perencanaan daerah setiap tahunnya dalam membangun Sumut yang lebih baik," pungkasnya.(mn.09)***