PDIP Soroti Efisiensi Pendapatan dan Kebutuhan Rakyat di APBD 2026
SERGAI.Mitanews.co.id ||
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Tahun 2025 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 berlangsung di Gedung DPRD Sergai, Kecamatan Sei Rampah, Rabu 26 November 2025.
Dalam rapat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Darius Tarigan menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap RAPBD 2026.
Ia menegaskan bahwa seluruh anggota Fraksi PDIP yang duduk di Badan Anggaran DPRD Sergai telah bekerja maksimal selama proses pembahasan anggaran, baik dalam rapat internal maupun rapat kerja bersama pemerintah daerah.
Darius mengatakan, masukan yang disampaikan fraksi merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan kader-kader PDIP melalui berbagai kegiatan partai maupun pertemuan langsung dengan warga.
“Dari masukan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memahami bahwa pengelolaan APBD 2026 harus dilakukan secara profesional dan proporsional demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDIP menyampaikan beberapa poin penting yakni pertama Fraksi PDIP memahami adanya efisiensi dan pengurangan pendapatan APBD Tahun Anggaran 2026.
Efisiensi tersebut berdampak pada penyesuaian belanja daerah sehingga pemerintah diminta tetap menjaga keseimbangan fiskal.
Kedua Fraksi PDIP mencatat bahwa rancangan APBD Sergai Tahun 2026 mencapai Rp1.508.750.795.274
Jumlah tersebut diharapkan dapat dikelola secara optimal agar program prioritas dapat berjalan efektif.
Selanjutnya Fraksi PDIP meminta pemerintah lebih maksimal dalam pengelolaan APBD 2026 ,Penekanan diberikan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta urusan-urusan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Kepentingan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap alokasi anggaran,” tegas Darius.
Mengakhiri penyampaian pendapat akhir, Fraksi PDIP berharap pemerintah daerah dapat menjadikan rekomendasi tersebut sebagai rujukan dalam pelaksanaan APBD 2026 agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (mn.44)***
Baca Juga :
FGTK KBB Tanamkan Solidaritas di Hari Guru Nasional ke-80
