Pegiat Antikorupsi Laporkan Bupati Samosir Terkait Dugaan Penyimpangan Bansos PENA

Pelaporan tersebut disampaikan oleh pegiat antikorupsi Pangihutan Sinaga ke Kejari Samosir, Selasa (6/1/2026). Pangihutan menduga Bupati Samosir mengetahui adanya persoalan dalam mekanisme penyaluran Bansos PENA.

“Ada indikasi bahwa Bupati Samosir mengetahui perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang seharusnya diterima langsung oleh penerima manfaat,” kata Pangihutan kepada wartawan usai menyampaikan laporan di Kantor Kejari Samosir, Parbaba.

Ia menjelaskan, Bansos PENA dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024 bagi 303 keluarga terdampak banjir bandang di Kenegerian Sihotang yang terjadi pada 3 November 2023. Berdasarkan petunjuk teknis, bantuan tersebut seharusnya disalurkan langsung ke rekening penerima dengan nilai Rp5 juta per keluarga.

Namun dalam pelaksanaannya, bantuan diberikan dalam bentuk barang. Penyaluran inilah yang kemudian menjadi objek penyelidikan Kejari Samosir dan berujung pada penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas Sosial PMD Samosir.

Pangihutan menyebut, sebelum perkara tersebut ditangani Kejari Samosir pada 15 Januari 2025, warga Kenegerian Sihotang telah menyampaikan pengaduan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Pengaduan itu disampaikan melalui surat yang dikirim pada 4 November 2024 oleh 117 warga.

Menurut Pangihutan, pengaduan tersebut mendapat tanggapan dari Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara. Surat bernomor B-3705/Kemensetneg/D-3/AN.00.03/11/2024 tertanggal 29 November 2024 itu ditujukan kepada Bupati Samosir.

“Dengan adanya surat tersebut, patut diduga Bupati Samosir telah mengetahui adanya permasalahan dalam penyaluran Bansos PENA sebelum kasus ini ditangani aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia juga menyebut adanya dokumentasi penyerahan bantuan PENA dalam bentuk barang, seperti pupuk dan pompa pertanian, yang menurutnya perlu didalami oleh penyidik untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Pangihutan meminta Kejari Samosir mengumpulkan dan memeriksa seluruh dokumen serta keterangan yang berkaitan dengan proses penyaluran Bansos PENA, termasuk dokumen yang ditanda tangani oleh Bupati Samosir, guna kepentingan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Selain itu, ia juga mendorong penyidik untuk mendalami keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Marudut Tua Sitinjak, yang telah diperiksa sebagai saksi pada 29 Desember 2025.

Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom maupun Sekda Samosir Marudut Tua Sitinjak belum memberikan keterangan resmi.(HS)***