Pemko Binjai Klarifikasi Isu Infrastruktur hingga Penertiban Kabel, Kadis Kominfo: Semua Ditangani Bertahap dan Sesuai Aturan
BINJAI.Mitanews.co.id ||
Pemerintah Kota (Pemko) Binjai memberikan klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang di ruang publik, mulai dari kondisi infrastruktur, penataan pedagang, penertiban kabel, hingga pemerataan keadilan sosial.
Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Binjai, Muhammad Ikhsan Siregar, SH, MH, dalam siaran pers resmi, Sabtu (25/4/2026).
Terkait kondisi jalan dan infrastruktur, Pemko Binjai menegaskan bahwa perbaikan terus dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), perbaikan berupa penambalan jalan rusak telah dilakukan di sejumlah titik, antara lain kawasan Tugu Jalan T. Amir Hamzah dan Soekarno-Hatta, Jalan Olahraga (depan Masjid Agung), Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Anggrek, Jalan T. Imam Bonjol, Jalan Ahmad Yani, kawasan Pasar Kaget, Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan RA Kartini, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Ksatria, Jalan Candra Kirana, Jalan Sibolga, hingga Jalan Samanhudi.
"Pemerintah tidak pernah mengabaikan kondisi infrastruktur. Semua ditangani secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan masyarakat,” tegas Ikhsan.
Menyangkut isu ketidakadilan terhadap pedagang, Pemko Binjai membantah adanya perlakuan pilih kasih. Penertiban yang dilakukan disebut berdasarkan aturan yang berlaku, disertai perhatian khusus kepada pedagang kecil melalui upaya relokasi dan penataan agar tetap dapat menjalankan usaha secara layak.
“Tidak ada tebang pilih.
Semua pihak wajib mematuhi ketentuan hukum, namun pemerintah tetap mengedepankan solusi yang manusiawi bagi pedagang kecil,” ujar Kadis Kominfo.
Sementara itu, terkait persoalan kabel yang dinilai semrawut, Ikhsan menjelaskan bahwa penertiban saat ini tengah berjalan melalui kerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Provinsi Sumatera Utara.
Menurutnya, proses tersebut telah memasuki tahap perencanaan relokasi kabel ke bawah tanah (subduct), yang nantinya akan dilaksanakan oleh pihak ketiga di bawah koordinasi APJATEL sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Penataan kabel ini tidak bisa dilakukan sekaligus, namun dilakukan secara terencana agar hasilnya rapi, aman, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam hal keadilan sosial, Pemko Binjai memastikan berbagai program bantuan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan terus ditingkatkan.
Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi agar tepat sasaran.
Ikhsan menegaskan, pemerintah tidak hanya merespons isu, tetapi terus bekerja nyata di lapangan demi kepentingan masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas kota dengan mengedepankan informasi yang benar dan sikap yang konstruktif,” pungkasnya.***
