Pemprov Sumut Targetkan Pengungsi Korban Banjir dan Longsor Tinggal di Hunian Layak Sebelum Lebaran
TAPSEL.Mitanews.co.id ||
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut Provinsi Sumatera Utara menargetkan pengosongan seluruh posko pengungsian dan memindahkan masyarakat terdampak ke hunian yang lebih nyaman dan layak sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap (Huntap), selambatnya pada pekan ketiga Februari.
"Pekan lalu, kami sudah sepakat untuk seluruh posko pengungsian, tidak ada lagi pengungsi, sebelum puasa atau selambatnya sebelum Hari Raya Idulfitri," Sebut Bobby saat mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat meresmikan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumut, Kamis 5 Februari 2026.
Bahkan Pemprov Sumut berkomitmen mencari hotel yang bisa disewa per bulan, untuk menampung bila masih ada warga di pengungsian.
"Bila perlu kita cari hotel yang bisa disewa per bulan untuk menampung para pengungsi. Paling tidak mereka bisa menjalankan ibadah puasa dalam kondisi lebih baik," ungkap Bobby.
Gubernur Sumut Bobby Nasution sejak awal bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara memang sudah memberikan perhatian serius terhadap kondisi warga terdampak bencana.
Bahkan sejak akhir November 2025, dirinya telah beberapa kali mengunjungi sejumlah titik lokasi pengungsian dan menjadikan upaya penanganan pascabencana sebagai prioritas.
"Kita mempersiapkan dananya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana, seperti pembangunan hunian tetap. Jika belum ada lahannya, kami Pemerintah Provinsi akan menyiapkannya dengan anggaran provinsi," jelas Bobby.
Bobby juga mengapresiasi kekompakan dan kerja keras para kepala daerah di wilayah terdampak yang terus berupaya memastikan masyarakat mendapatkan bantuan hingga kehidupannya menjadi lebih baik.
Sementara itu, Peresmian Huntara untuk Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Utara (Taput) dipusatkan di lokasi Huntara Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapsel.
Saat ini, Huntara tersebut telah ditempati masyarakat terdampak bencana sambil menunggu selesainya pembangunan Huntap oleh pemerintah.
Peresmian yang ditandai dengan pengguntingan pita tersebut, Mendagri menyampaikan bahwa selain di Sumut, sebagian besar Huntara di sejumlah kabupaten terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat juga telah dihuni warga. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran serta skema bantuan, baik untuk hunian perorangan maupun perumahan.
Adapun skema bantuan tersebut, kata Mendagri, yakni bantuan perbaikan rumah rusak ringan, sedang, dan berat dengan besaran mulai dari Rp15 juta, Rp30 juta hingga Rp60 juta per rumah. Sementara bagi penduduk yang kehilangan rumah (hanyut), pemerintah akan membangunkan hunian tetap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk perorangan, atau Kementerian PKP untuk perumahan.
"Saya minta pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mendata dengan jelas (validasi) siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan (spesifikasi). Jadi harus jelas, karena ini uang negara," jelas Tito Karnavian yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera,
Selain meresmikan Huntara, Mendagri juga menyerahkan secara simbolis bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang memilih tinggal di rumah kontrakan, dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah uang lauk pauk sebesar Rp15 ribu per hari per orang.
Hadir dalam kegiatan itu antara lain Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah pejabat lainnya.(Sumber Diskominfo Sumut)***
Baca Juga :
Ketua DPC Independen Pembawa Suara Transparansi Angkat Bicara Terkait Berita ASN Rangkap Jabatan
