TAPTENG.Mitanews.co.id | Pimpinan lintas Partai Politik bersama Pimpinan DPRD dan Fraksi DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng), sepakat menciptakan kekondusifan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Kesepakatan itu tertuang dalam diskusi bersama Ketua DPD Partai NasDem Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani, SH yang juga mantan Bupati Tapanuli Tengah, di kediamannya di bilangan Pandan, pada Selasa (24/1/2023).
Menurut Safaruddin Simatupang alias Kapallo dari Partai Gerindra, bahwa kehadiran mereka di
kediaman Ketua DPD Partai NasDem Tapteng itu adalah dalam rangka silaturrahmi tahun baruan sekaligus mengadakan diskusi ringan yang diikuti oleh Pimpinan DPRD Tapteng, serta para Ketua Komisi, Ketua Fraksi, dan juga Sekretaris Fraksi.
Ada pun yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni terkait persiapan Aparatur Pemerintah maupun Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPUD dan Bawaslu dalam menyambut pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada tahun 2024 mendatang.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Tapteng, Khairul Kiyedi Pasaribu yang menegaskan, telah melakukan kesepakatan bersama antar lintas pimpinan partai politik untuk menjaga kekondusifan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Sementara itu, Bakhtiar Ahmad Sibarani selaku Ketua DPD Partai NasDem Tapteng dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa kesepakatan yang sudah dimbil itu untuk menjadikan Pemilu dan Pemilukada yang kondusif, jujur dan adil.
Hal itu mereka sepakati sebagai bukti tanggung jawab dan kecintaan mereka akan kedamaian di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bakhtiar menyebutkan bahwa KPU sudah bekerja merekrut PPK dan PPS. Demikian juga dengan Bawaslu sudah merekrut Panwas Kecamatan. Sudah barang tentu mereka menghormati apapun yang dilakukan oleh para penyelenggara tersebut, asalkan itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undang yang berlaku.
Bakhtiar menjelaskan bahwa diluar sana banyak isu beredar yang mengatakan bahwa ada titipan-titipan dalam proses perekrutan tersebut, tetapi itu adalah isu yang butuh pembuktian.
“Ada yang menyebutkan itu adalah keluarga penyelenggara, ada juga yang mengatakan kalau itu adik ipar oknum anggota KPUD Tapteng, dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya tegaskan, tidak ada larangan untuk siapapun ikut dalam proses seleksi tersebut, karena itu adalah hak konstitusinya. Yang menjadi masalah itu jika mereka diloloskan bukan karena kemampuannya, melainkan karena titipan. Semoga hal ini tidak terjadi,” kata Bakhtiar menegaskan.
Lebih lanjut Bakhtiar menjelaskan, ada informasi yang berkembang bahwa ada oknum anggota KPU Tapteng yang diduga akan mencalon sebagai Anggota DPRD Tapteng. Menurutnya hal itu sah-sah saja, karena itu adalah hak konstitusinya. Yang tidak boleh itu jika memanfaatkan posisi jabatannya untuk melakukan hal-hal yang ingin menguntungkan perpolitikan dan keinginannya.
Kemudian, saat disinggung terkait identitas oknum anggota KPU yang ingin mencalon sebagai anggota DPRD Tapteng tersebut, Bakhtiar menegaskan masih merahasiakannya.
"Nanti kita lihat waktu mendaftar, di Daftar Calon Sementara (DCS) baru kita tahu siapa namanya. Nama-nama memang sudah beredar, tapi itukan belum tentu benar. Orang yang belum mendaftar, jangan kita langsung berprasangka buruk. Kita gak boleh menghakimi seseorang, padahal dia belum tentu melakukannya. Biarkanlah dulu mendaftar. Karena itu adalah hak konstitusinya," tegas Bakhtiar.
Mantan Bupati Tapteng ini juga menyebutkan bahwa dalam pertemuan itu, mereka sudah sepakat agar proses Pemilu itu terbuka dan transparan. Bahkan dia menganjurkan, mulai dari pembagian formulir agar disiarkan secara langsung di akun media sosial biar jangan ada permainan atau pun fitnah-fitnah.
Selain menyepakati kekondusifan Pemilu di Tapteng, pertemuan lintas pimpinan partai itu juga melahirkan kesepakatan menjaga netralitas ASN Pemkab Tapanuli Tengah.
“Kami juga sudah sepakat dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tapteng beserta pimpinan Fraksi, dan para pimpinan Partai Politik agar Aparatur Sipil Negara (ASN), Honorer dan juga Aparatur Desa jangan terlibat politik praktis, karena itu dilarang oleh Undang-Undang. Ini juga sebagai bukti kecintaan kami terhadap para ASN dan Aparat Desa agar jangan menjadi korban," jelas Bakhtiar.
Politisi muda asal Barus itu juga berpesan, bahwa kebersamaan dan persahabatan yang sudah terjalin selama ini, itu jauh lebih berharga dari pada kepentingan yang lain.
“Jangan korbankan diri saudara. Boleh anda mendukung saya, ataupun mendukung orang lain, tetapi itu cukup dalam hati saja, dan jangan terlibat langsung dalam politik praktis. Saya yakin, apa yang sudah kita lakukan lima tahun yang lalu biarlah itu menjadi kenangan dan catatan manis bagi kita masing-masing,” pesan Bakhtiar.
Bakhtiar yang juga Mantan Ketua DPRD Tapteng itu pun menegaskan bahwa PNS, Honorer, maupun Kepala Desa memiliki hak pilih, tetapi jangan sampai ikut terlibat dalam politik praktis.
Untuk itulah dia mengimbau seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Tengah agar tetap menjaga kekondusifan dan jangan sampai mau terpecah belah oleh siapapun menjelang Pemilu nanti.
Demikian juga dengan Pilkada Tapteng 2024 mendatang, Bakhtiar juga mengajak para calon agar selalu menciptakan suasana yang damai, santun dan harmonis untuk merebut hati rakyat.
“Dalam pertemuan tadi, saya sendiri yang menyampaikan kepada para pimpinan lintas Partai serta Pimpinan DPRD, danFraksi DPRD, agar ASN dan Kepala Desa beserta aparaturnya dijaga netralitasnya, baik itu yang niatnya mendukung partai saya maupun mendukung partai orang lain,” ucapnya.
Dan melalui kesempatan tersebut, Bakhtiar menegaskan bahwa mulai hari ini agar ASN maupun Honorer dan Kepala Desa menghentikan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri.
“Mulai sekarang dihentikan, baik itu di media sosial dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu sifatnya hanya sebatas teman atau ketemu di jalan dan menyapa, serta tidak ada membahas politik, saya rasa itu tidak salah,” katanya.
Pada kesempatan itu, Bakhtiar kembali menegaskan, bahwa dirinya belum memutuskan maju atau tidak dalam Pilkada Tapteng 2024 mendatang, karena waktunya masih lama.
“Sekali lagi saya mengajak agar penyelenggara Pemilu berlaku adil dan netral. Bila perlu saat penghitungan suara nanti di live kan saja di media sosialnya masing-masing agar transparan. Jangan orang lain yang curang kita yang dituduh. Marilah bekerja sesuai dengan aturan dan menunjung tinggi netralitas dan keadilan,” harapnya mengakhiri.(MN.16)
Baca Juga : Sukseskan F1 Powerboat di Danau Toba, Edy Rahmayadi Gencarkan Publikasi dan Sosialisasi
