Pj Sekdaprovsu Ambil Peran Strategis: Masa Depan Anak Bangsa Dimulai dari Lahan yang Disiapkan Hari ini
Oleh Zulfikar Tanjung
Mitanews.co.id ||
Instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Edaran No. 500.12/2119/SJ yang meminta setiap pemerintah daerah meminjamkan lahan milik Pemda kepada Badan Gizi Nasional (BGN), sejatinya bukan sekadar permintaan administratif biasa.
Ini adalah panggilan moral dan strategis untuk mengambil bagian dalam mewujudkan masa depan generasi emas Indonesia, melalui penguatan fondasi paling dasar: gizi anak.
Di Sumatera Utara, respons cepat yang ditunjukkan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Sumut, Effendy Pohan, patut diapresiasi.
Dalam forum virtual bersama para Sekda kabupaten/kota, ia menegaskan pentingnya percepatan akomodasi lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai simpul utama keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Apa yang dilakukan Sekdaprov Sumut bukan sekadar menjalankan tugas teknokratis, tetapi menunjukkan kapasitas kepemimpinan administratif yang visioner. Ia memahami bahwa menyediakan lahan hari ini, berarti membuka jalan untuk masa depan anak-anak Indonesia esok. Di tengah birokrasi yang kerap tersendat oleh urusan teknis dan tumpukan dokumen, sikap sigap seperti ini menjadi inspirasi.
Pemerintah daerah memang memegang kunci utama. Sebab, tanpa ketersediaan lahan yang representatif, program strategis seperti MBG bisa mandek sebelum melangkah. Instruksi pusat tak akan bermakna tanpa eksekusi yang konkret di daerah. Inilah mengapa sinergi antara pusat dan daerah tidak boleh berhenti pada koordinasi, tapi harus menjelma dalam aksi nyata: menyiapkan, menyurvei, mengusulkan, dan memastikan.
Surat Edaran Kemendagri itu meminta minimal tiga titik lokasi lahan di setiap wilayah. Bukan angka yang mustahil. Tapi tentu perlu sensitivitas dan kecepatan dalam menilai lahan-lahan yang selama ini terbengkalai atau belum dimanfaatkan secara optimal. Di sinilah letak krusialnya kepemimpinan birokrasi: mampu mengubah ‘tanah kosong’ menjadi ‘tanah harapan’.
Selain aspek teknis, pembangunan SPPG juga membawa pesan kemanusiaan. Ketika negara hadir lewat layanan gizi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), maka pembangunan bukan lagi hanya berbasis infrastruktur, tapi berbasis keberpihakan. Inilah pembangunan yang berakar dan bermakna.
Sumatera Utara sudah memberi contoh awal, bahwa koordinasi lintas daerah dapat dilakukan tanpa menunggu terlalu lama. Namun ke depan, tantangannya adalah memastikan agar setiap langkah administratif tidak menjadi penghambat, tetapi justru akselerator menuju cita-cita besar: anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan kuat secara fisik maupun mental.
Pemprov Sumut melalui Sekda Effendy Pohan telah menunjukkan bahwa tugas seorang birokrat bukan hanya menjaga sistem berjalan, tetapi juga mendorongnya melampaui batas-batas rutinitas. Maka, tugas kita bersama adalah memastikan inisiatif ini bergulir tanpa jeda—hingga tak ada satu pun anak negeri yang tertinggal karena alasan kurang gizi.
Sebab, membangun bangsa tak bisa menunggu—dan lahan itu, sesungguhnya adalah awal dari segalanya.(MN.01)***
