oleh

POLEMIK ANTAR PENYELENGGARA PEMILU MEMICU KETIDAK PASTIAN HUKUM MENJELANG PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Medan. MitaNews,-

Polemik Antar Penyelenggara Pemilu memicu ketidakpastian Hukum menjelang Pemilu Tahun 2019. Itulah salah satu Tema Materi yang diangkat Nara Sumber dari Dosen Universitas Dharma wangsa Medan,yang disampaikan oleh Suardi, SE, MM dan Umar Hamdan Nasution, SE, MM .pada acara Seminar FISIP Universitas Sumatera Utara ( USU) baru – baru ini ( Tanggal 17- 18 September 2019 di AULA Fisip USU Medan.

SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI BISNIS DALAM PENGEMBANGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2018 itu dikuti 29 peserta dengan pemakalah dari berbagai macam latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara bekerjasama dengan Program Studi Adminitrasi Bisnis dan Program Studi Ilmu Komunikasi .

Pantauan Awak Media ini, diantara materi yang dipaparkan oleh para pemateri termasuk materi dengan Tema “POLEMIK ANTARA SESAMA PENYELENGGARA PEMILU MEMICU KETIDAKPASTIAN HUKUM MENJELANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019”.

Materi ini dipaparkan oleh Suardi, SE, MM dan Umar Hamdan Nasution, SE, M. Dalam paparannya Suardi menyatakan, polemik dimulai ketika KPU mengeluarkan PKPU No 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Ditegasnya, Pasal 7 ayat (1) poin( h )yang berbunyi : “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.” Namun oleh Napikor, PKPU tersebut dinilai cacat hukum karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, UUD 1945 tentang perlindungan hak konstitusional setiap warga Negara di mata hukum, UU Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya.

Dalam kondisi perbincangan hangat, Bawaslu seperti diketahui meloloskan bacaleg mantan napi korupsi, mereka masing-masing berasal dari Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Rembang, Pare-Pare, bulukumba, Palopo, DKI Jakarta, Belitung Timur, Mamuju, dan Tojo Una-Una.

Terbitnya Surat Edaran (SE) KPU No. 991/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018, tentang pelaksanaan putusan Bawaslu mengenai mantan terpidana korupsi (napikor) tertanggal 31 Agustus 2018 yang menunda putusan sejumlah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengabulkan permohonan napikor menjadi Calon Legislatif di Pemilu Serentak 2019 menimbulkan ketidakpastian baru.

Dalam hal ini, PKPU yang telah diterbitkan oleh KPU menjadi tidak bergigi. Sebaliknya, hal yang sama juga terjadi pada Bawaslu. Dalam hal ini, putusan Bawaslu yang seharusnya bersifat final dan mengikat menjadi tidak bisa segera dilaksanakan oleh KPU. Jika hal ini terus dibiarkan, nantinya semua keputusan KPU dan Bawaslu berpotensi pula tidak akan diikuti oleh stakeholder Pemilu lainnya, khususunya partai politik, tim kampanye atau caleg. Selanjutnya Suardi menyatakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar bisa menjadi penengah antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) pada polemik bacaleg mantan napi korupsi. DKPP bisa mengingatkan Bawaslu dan KPU untuk bisa bekerja sama sebagai penyelenggara pemilu. Bukan malah salah-salahan.

Disamping itu partai politik (parpol) dan Mahkamah Agung (MA) juga menjadi kunci bagi penyelesaian konflik antara KPU dan Bawaslu. Seyogianya ada pihak yang memohon dan mendorong kepada MA untuk segera memutuskan uji materi peraturan KPU tersebut, permohonan itu harus secara formal karena MA mempunyai kewenangan untuk memutus secara cepat perkara-perkara yang terkait dengan pemilu. MA, diberi batasan waktu tertentu dalam memutuskan uji materi perkara terkait pemilu. Tidak sebagaimana MA memutuskan perkara-perkara yang lain,Kalau perkara pemilu diputuskan secara cepat.(Qismi)

Komentar

News Feed