Praktisi Hukum di Sumut Minta Pemerintah Lindungi Pelaku UMKM

Penegasan itu disampaikan Zakaria Rambe menjawab pertanyaan sejumlah wartawan perihal dugaan aparat penegak hukum yang kerap mengganggu bahkan menakut-nakuti pelaku UMKM di wilayah Sumatera Utara.

"Saya menerima keluhan dari banyak pelaku UMKM di Sumut. Mereka mengaku kerap merasa terganggu. Bahkan ditakut-takuti oleh aparat penegak hukum," ujar Bang Zek, sapaan akrab Zakaria Rambe, Kamis, 7 Agustus 2025.

Seharusnya, lanjut dijelaskan Bang Zek, pemerintah dan aparat penegak hukum memberi perlindungan, pembinaan dan mengayomi, bukan malah menakut-nakuti.

"Hari ini kondisinya terbalik. Miris. Alih-alih memberi perlindungan, para penegak hukum justeru kerap menakut-nakuti pelaku usaha," jelasnya.

Seperti contoh, lanjut Zek mengungkapkan, pedagang parfum, pengusaha pabrik plastik, kilang padi dan sejumlah pelaku usaha lainnya di Sumut mendapat intimidasi dari aparat penegak hukum dengan alasan yang dicari-cari.

"Ada yang dikaitkan dengan limbah B3. Ada juga yang disoroti soal penggunaan air bawah tanah (ABT). Sementara menurut saya, itu kesalahan yang dicari-cari untuk mengintimidasi para pelaku UMKM ini," ungkap Zek.

Untuk itu, Bang Zek menegaskan, pemerintah dan aparat penegak hukum diminta agar melindungi para pengusaha.

"Sebab, mereka itu pembayar pajak. Kemudian, mereka itu sudah berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, harus didukung. Jangan malah ditakut-takuti bahkan dipaksa memberikan sejumlah uang," tegas Zek.

Hal senada disampaikan Ketua Forda UKM Sumut, Sri Wahyuni Nukman yang menyatakan keprihatinannya terkait adanya oknum aparat penegak hukum yang mengintimidasi bahkan menakut-nakuti pelaku usaha.

Padahal, dalam pidatonya pada pelantikan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melindungi dan memberdayakan UMKM dengan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan mereka.

"Sedih mendengarnya. Terkait laporan yang kami terima di Forda UKM yang menyebutkan kerap diganggu dan ditakut-takuti oleh aparat penegak hukum," kata Sri.

Apalagi, ungkap Sri, kontribusi pelaku UMKM terhadap kebangkitan ekonomi nasional sangat besar.

"Jadi, sudah tidak bisa membantu, pemerintah dan penegak hukum itu jangan lagi memperparah situasi dengan mengintimidasi dan menakut-nakuti pelaku usaha," ungkapnya.

Masih menurut Sri, pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha ibarat anak dan orang tua.

"Nah, jika sang anak melakukan kesalahan, harusnya kan dilakukan pembinaan. Bukan malah ditakut-takuti," imbuhnya.

Apalagi, kata Sri, kebanyakan pelaku usaha itu tak terbiasa berhadapan dengan penegak hukum.

"Karena itu, ketika didatangi atau disurati oleh penegak hukum, kondisi psikologis mereka terganggu. Ada yang susah tidur. Ada yang kambuh penyakit asam lambung dan lain sebagianya," kata Sri.

Sebelumnya, sejumlah pelaku usaha di Sumatera Utara mengaku kerap diganggu oleh oknum aparat penegak hukum dengan berbagai macam alasan yang tak masuk akal dan cenderung dibuat-buat.

Bahkan tak jarang para pelaku usaha harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit agar urusannya dengan penegak hukum selesai.(mn.09)***